HTI Press. Ratusan anggota dan simpatisan dari HTI Solo Raya kembali menggelar aksi damai pada sabtu (22/01). Aksi ini mengambil start di Sri Wedari dan Finish di Bundaran Gladag Solo, untuk menyikapi kegagalan pemerintahan sekuler RI dalam mengurus Negara. Mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan “ Negara gagal, ganti dengan khilafah”, yang menjadi tema aksi pada siang hari itu. Massa yang ... Read More »

HTI Press. Seribuan masa tergabung dalam aksi damai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD Jatim, sebagai bentuk keprihatian terhadap kondisi negara, bertajuk ‘Negara gagal, selamatkan dengan Khilafah’, Sabtu (22/1). Dibuka oleh Humas HTI DPD Jatim, KH dr. M.Usman, massa yang terdiri dari laki-laki dan wanita yang telah berbaris tertib di sebelah Timur Tugu Pahlawan (depan Kantor Gubernur Jawa Timur), mereka melakukan ... Read More »

Gaji Presiden SBY saat ini Rp 62 juta per bulan. Pimpinan DPR menilai gaji tersebut masih belum layak untuk presiden sebuah negara sebesar Indonesia. “Sebagai pimpinan dari sebuah negara besar memang gaji presiden itu seharusnya lebih layak,” ujar Wakil Ketua DPR dari FPKS, Anis Matta, kepada detikcom, Senin (24/1/2011). Hal ini disampaikam Anis menanggapi curhat Presiden SBY yang gajinya sudah ... Read More »

Sekitar 10 ribu massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Ahad (23/1), menuntut pergantian sistem. “Korupsi, pornografi, aliran sesat, dan Kemiskinan merajalela. Ini bukti negara gagal!,” pekik orator di atas mobil bak terbuka berpengeras suara dalam aksi simpatik. Aksi yang diawali dengan long march dari patung kuda menuju Istana ini berasal dari massa berbagai daerah, terutama ... Read More »

Jakarta Ribuan orang yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdemonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Massa mengeritik pemerintah yang dinilai gagal, terutama dalam penegakan hukum. (sumber: liputan6.com ) [media id=136 width=500 height=400] Download Bandung: Ahad (23/1), massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Bandung mengaku kecewa terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dianggap gagal menegakkan supremasi hukum. (sumber: liputan6.com) [media id=133 ... Read More »

Tren korupsi yang terus meningkat di daerah dan banyaknya kepala daerah di Indonesia yang tersangkut perkara korupsi menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum dirasakan di daerah. Keuangan daerah merupakan sektor yang paling rawan dikorupsi dengan APBD sebagai obyek korupsi. Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto di Jakarta, Minggu (23/1/2011). Seperti diberitakan, hampir semua provinsi di ... Read More »

Hampir semua provinsi di negeri ini tersandera korupsi karena ada saja kepala daerah yang saat ini berstatus tersangka atau terdakwa. Berdasarkan catatan Kompas, hanya lima dari 33 provinsi di Indonesia yang hingga Minggu (23/1/2011) tak ada kepala daerahnya yang terjerat perkara hukum. Temuan itu seperti membenarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Senin lalu. Dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan ... Read More »

Jaringan pemberitaan Arab Al Jazeera menerbitkan ratusan dokumen rahasia yang disebutkan rincian perundingan Timur Tengah. Dokumen itu antara lain menyebutkan Otorita Palestina secara diam-diam membiarkan Israel menduduki secara ilegal sebagian besar kawasan Yerusalem Timur. Perundingan saat ini antara Israel dan Palestina terhenti selama berminggu-minggu karena penolakan Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di kawasan Palestina yang diduduki. Tetapi bocornya dokumen ... Read More »

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa gajinya tidak naik selama tujuh tahun menuai bermacam tanggapan. Sekretaris Jenderal FITRA Yuna Farhan menyebut hal tersebut memalukan. Alasan presiden telah memperhatikan jajaran birokrasinya ternyata tak diikuti perhatian kepada rakyat. “Pernyataan Presiden itu memalukan. Presiden mengatakan, mendahulukan TNI, PNS, dan PNS. Mereka itu segelintir birokrasi. Ingat dia bukan memimpin birokrasi, tetapi rakyat,” kata Yuna ... Read More »

Seribu massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berunjuk rasa di depan gedung Istana Negara, Minggu (23/1). Dalam aksinya, HTI menyebut pemerintah telah gagal dalam mengelola negara. “Syariah Islam itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan negara, sistem kapitalisme, liberarlisme, dan sekularisme penyebab kegagalan,” ujar Ketua DPP HTI Rohmat S Labib. Rohmat menambahkan kegagalan itu tidak semata kesalahan presiden tapi kesalahan seluruh sistem ... Read More »