No          : N/R/H/T/S/1/2010 Tanggal   : 21 Muharram 1431 H / 07 Januari 2010 M Keterangan Pers Ukuran Diyat Merupakan Hukum Syara‘, Tidak Seorang pun Memiliki Hak Merubah Hukum Syara‘ Ketua Mahkamah di Sudan mengeluarkan surat edaran yang merubah nilai diyat sempurna menjadi 30 ribu Pound Sudan dan merubah nilai diyat mughalazhah menjadi 40 ribu Pound Sudan. Ketua Mahkamah mengatakan ... Read More »

بسم الله الرحمن الرحيم Jika Waktunya Khilafah Bukan Sekarang, lalu Kapan?! Makin berat penderitaan dan musibah kaum muslim di Pakistan, akibat aksi-aksi pemboman, pembunuhan, hilangnya rasa aman dan menyebar luasnya aksi-aksi itu, mulai dari kawasan persukuan hingga ke propinsi Punjab dan Sind. Pada 28 Desember 2009, di Karachi ibu kota propinsi Sind dan ibukota Pakistan secara ekonomi, terjadi serangan bom ... Read More »

05 Januari 2010 19 Muharram 1431 Ideologi Pembunuh Milik Inggris dan Amerika adalah Sebab Teror di Dunia Islam London, Kerajaan Inggris, 5 Januari 2010. Dalam wawancara dengan radio BBC, perdana menteri Inggris, Gordon Brown, menyerukan peningkatan intervensi Barat di Yaman. Ia menyerang tuntutan dunia Islam akan Khilafah sebagai “ideologi pembunuh” dan menganggap bahwa itu merupakan “penyimpangan terhadap Islam”. Representasi media ... Read More »

JAKARTA- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak seluruh permohonan pemohon. Ini disampaikan PP Muhammadiyah sebagai pihak terkait dalam gugatan uji materiil terhadap UU no 1 tahun 1965 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/2). Pandangan PP Muhammadiyah ini akan dibacakan pada sidang lanjutan yang akan dimulai pada pukul 14.00 WIB siang ini, Kamis (4/2). Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Saleh Partaonan Daulay, ... Read More »

Washington – Otoritas antiterorisme AS bisa saja membunuh warga-warga AS yang terlibat dalam kelompok ekstrem di luar negeri. Pembunuhan itu dilakukan dengan izin khusus dari yang lebih berkuasa. Demikian diakui Direktur Intelijen Nasional AS Dennis Blair pada Komite Intelijen DPR AS seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (4/2/2010). “Kami mengambil tindakan langsung terhadap para teroris di komunitas intelijen,” kata Blair. ... Read More »

Surat kabar As-Safir, pada hari Senin, 1/2/2010 mempublikasikan berita berjudul: “Erdogan: Israel Harus Berpikir Tentang Putusnya Persahabatan Dengan Turki.” Dalam hal ini, Perdana Menteri Turki, Erdogan mengancam, bahwa ia dan pemerintahnya akan terus mengkritik Israel dan kebijakan-kebijakannya selama Israel masih menjalankannya dengan praktik-praktik yang salah. Ia mengatakan bahwa “Hilangnya Turki sebagai negara sahabat setia Israel merupakan masalah yang harus dipertimbangkan ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Bagaimana akal sehat yang wajar bisa menerima legal standing YLBHI yang menyatakan bahwa a quo berpotensi merugikan pihaknya. “UU tersebut sudah berlaku 45 tahun, lain cerita kalau baru diterbitkan!”. ujar Advokad Lutfie Hakim, perwakilan dari MUI. Tidak ada kekacauan akibat diterapkannya a quo tersebut. Kekacauan itu adanya dalam benak pemohon saja. a quo tidak ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Sependapat dengan Pemerintah, DPR pun menolak uji materiil yang diajukan pemohon. “a quo dipandang masih relevan sehingga DPR dan pemerintahan tidak akan menggantinya”. ujar H. Chairuman Harahap, SH, MH. mewakili pihak DPR. Oleh karena itu DPR pun menolak seluruh permohonan pemohon karena a quo tidak bertentangan dengan UUD 45 dan pasal-pasalnya.  “a quo tetap ... Read More »

DEN HAAG – Pengadilan Belanda menilai keputusan pemerintah untuk melarang orang-orang keturunan Iran mempelajari teknologi nuklir di Belanda sangat diskriminatif. Larangan yang berasal dari resolusi Dewan Keamanan PBB pada Desember 2006 dan diadopsi pada tahun 2008 itu dianggap bertentangan dengan aturan yang berlaku di negeri itu. “Tidak ada pembenaran yang objektif dan masuk akal untuk menggambarkan adanya perbedaan berdasarkan kebangsaan,” ... Read More »

UU. No.1/ PNPS/1965 atau a quo telah berjalan sesuai dengan amanat UUD 45 dan memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk menjalani keyakinan agamanya. Berdasarkan pengamatan pemerintah para pemohon uji materiil a quo beragama Islam, Kristen dan Katholik. Tidak ada satu pihak pun yang menghalangi mereka untuk menjalankan agama yang dianutnya. Maka Pemerintah memohon agar pemohon membuktikan bahwa aktivitas keagamaannya terganggu. ... Read More »