MAKASSAR – Penegakan peraturan daerah (perda) syariah atau amar ma’ruf nahi munkar akan menjadi salah satu bahasan penting dalam Kongres Umat Islam (KUI) Sulawesi Selatan IV. Kongres ini, dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari, yaitu dari 6 hingga 8 Februari 2010. ”Salah satu poin yang diharapkan menjadi rekomendasi dalam kongres tersebut adalah mempertegas lagi komitmen pemerintah untuk mengaplikasikan perda-perda bernuansa ... Read More »

Kebebasan agama tanpa aturan memudahkan terjadinya penodaan agama. JAKARTA – Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali, menegaskan, pihaknya telah siap menghadapi judicial review atau uji materi terhadap peraturan perundang-undangan terkait pencegahan, penyalahgunaan, dan/atau penodaan agama. Demikian pula, dengan menteri hukum dan hak asasi manusia (HAM). ”Kita sudah siapkan argumen hukum untuk mematahkan argumen kelompok yang meminta pengujian terhadap aturan itu. Kami ... Read More »

PARIS – Gereja Katholik Prancis menyerukan penolakan terhadap pelarangan cadar. Mereka juga menyerukan agar negara-negara Eropa menghargai hak-hak kaum Muslim. “Justru semakin dilarang, akan semakin banyak perempuan yang mengenakan pakaian itu,” ujar Pastur Michel Santier, Ketua Dialog Lintasagama dalam Gereja Katholik Prancis. Menurutnya, sangat sedikit jumlah perempuan yang mengenakan cadar jika dibandingkan jumlah Muslimah Prancis secara keseluruhan. Seperti diberitakan sebelumnya, ... Read More »

DETROIT- Imam Luqman Ameen Abdullah ditembak mati di dekat Dearbon, AS  oleh agen FBI pada 28 Oktober tahun lalu. Luqman dianggap penjahat kambuhan yang kerap mencuri dan berkeinginan keras mendirikan negara Syariah di tanah Amerika. Hasil otopsi Imam Luqman, yang keluar Senin (1/2) lalu membuat kasus itu terus menghantui sebuah komunitas minoritas di kota Detroit. Para imigran kulit hitam yang ... Read More »

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajukan perlawanan terhadap uji materi UU nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama yang diajukan tim advokasi kebebasan beragama. Salah satu penggugat undang-undang itu adalah almarhum Abdurrahman Wahid. “Kami ingin menggagalkan gugatan ini,” kata Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto kepada wartawan, Selasa 2 Februari 2010. HTI menilai undang-undang ini membantu untuk menjaga ... Read More »

HTI Press. “Ini bukan perkara main-main karena segila-gilanya dan sesesat-sesatnya aliran sesat tetap saja ada pengikutnya!” Tegas Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto dalam acara Temu Tokoh: Membongkar Gugatan Kelompok Liberal, Selasa (2/2) malam di Kantor Pusat DPP HTI, Crown Palace, Soepomo, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membangun langkah sinergi ormas Islam dalam rangka menolak pengujian materiil UU ... Read More »

Ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (2/2/2010). Dalam tuntutannya, mereka meminta MK tidak mengabulkan pencabutan Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS Tahun 1965. MK juga didesak untuk tidak mencabut UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. (okezone.com, 2/2/2010) Read More »

JAKARTA, — Ratusan orang dari Hizbut Tahrir Indonesia, Selasa (2/2/2010), berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka menyampaikan sikap penolakan atas pencabutan UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Unjuk rasa ini sebagai bentuk perlawanan terhadap uji materi UU No 1 PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama yang diajukan tim advokasi kebebasan beragama, yang ... Read More »

Jakarta – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendaftarkan perlawanan terhadap uji materil terhadap UU Penistaan Agama ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akhirnya HTI akan diikutkan dalam sidang uji UU tersebut sebagai pihak para terkait. HTI mempercayakan kuasanya kepada Tim Pembela Muslim (TPM) dalam melakukan perlawanan ini. Perlawanan terhadap uji UU ini telah didaftarkan kepada MK pada Selasa (2/2/2010) siang. Sekitar 100 orang ... Read More »

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Tim Pembela Muslim (TPM) melakukan intervensi terhadap gugatan Aliansi Kebangkitan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) terhadap Pepres No. 1/PNPS/1965 jo UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Kisruh ini berawal dari kenekatan AKKBB menggugat MK untuk melakukan judicial review terhadap aturan tersebut. Tentunya hal ini membuat umat beragama khususnya muslim ... Read More »