بسم الله الرحمن الرحيم Silsilah Jawaban asy-Syaikh al-‘Alim Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah Amir Hizbut Tahrir Atas Pertanyaan di Akun Facebook Beliau “Fiqhiyun” Jawaban Pertanyaan: Hukum Syara’ Tentang Bitcoin Kepada SchukranJaan dan Wisam Al-Haninny   Soal SchukranJaan: Bismillahir-rahmanir-rahim, Dear honourable Shaikh. We hope this finds you in best health. We are greeting you with the warmest and most noble of ... Read More »

بسم الله الرحمن الرحيم Jawab Soal Pergerakan Rusia dan Amerika di Suriah Al-Hariri Mengikuti Pemerintah di Saudi   Soal: Kita tahu bahwa Rusia masuk ke Suriah melalui kesepakatan dengan Amerika atau bahkan perintah dari Amerika untuk menjaga rezim dan menyiapkan suasana bagi solusi politis dengan oposisi… Akan tetapi bisa diperhatikan bahwa Amerika hampir-hampir memotong upaya-upaya Rusia untuk menghimpun rezim dengan ... Read More »

Soal: Website al-Mudun pada 19/11/2017 mengutip bahwa operasi pemberantasan korupsi di Saudi telah mulai menyentuh institusi militer. “Pejabat Saudi mengungkap operasi “pemberantasan korupsi” di Saudi, ia melaporkan adanya penangkapan 14 pensiunan perwira yang bekerja di departemen pertahanan dan dua perwira di Garda Nasional atas kecurigaan terlibat dalam korupsi kontrak finansial” (al-Mudun, 19/11/2017). Penangkapan itu telah dimulai sejak 4/11/2017 di mana ... Read More »

Soal: Pada 4 November 2017 M Middle East melansir: “pertemuan Kairo ditutup dengan kesepakatan atas penyatuan institusi militer Libya”.  Para perwira militer Libya telah bertemu di Kairo pada tanggal 30 Oktober 2017 di bawah judul restrukturisasi militer Libya. Perlu diketahui bahwa Ghasan Salamah utusan PBB ke Libya mulai memimpin pembahasan Libya dengan pemerintahan as-Saraj dan Dewan Perwakilan di Tobruq seputar ... Read More »

Pencabutan status badan hukumnya dilakukan semena-mena oleh Kemenhumkam pagi tadi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai rezim Jokowi telah menjelma menjadi diktator bengis baru. “Inilah diktator bengis baru!” jelasnya kepada mediaumat.com, Rabu (19/7/2017). Bayangkan saja, lanjut Ismail, terbitnya Perppu Ormas itu sendiri adalah sebuah kedzaliman, sebuah kesewenang-wenangan karena pemerintah menghilangkan proses pengadilan dalam menangani sebuah Ormas, ditambah lagi pemerintah langsung mencabut ... Read More »

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara sepihak tanpa proses peradilan dinilai Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) sebagai kediktatoran konstitusional. “Kami mengutuk keras pembubaran HTI dengan landasan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Itu merupakan kediktatoran konstitusional karena pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum Ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan,” ujar Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI ... Read More »

Menyusul pencabutan status badan hukumnya oleh Kemenhumkam pagi tadi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) siap menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. “Kami juga sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum dan pembubaran HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan persnya, Rabu (19/7/2017). Kemarin sore, HTI telah mendaftarkan permohonan uji materil ... Read More »

Oleh: Yusril Ihza Mahendra Pagi ini Kemenkumham dengan resmi telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai dengan pembubaran ormas yang berstatus badan hukum perkumpulan atau vereneging itu. Kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Menkumham, mencabut status badan hukum dan sekaligus membubarkan ormas tanpa proses peradilan, adalah kewenangan yang diberikan oleh Perpu No. 2 Tahun 2017 yang kontroversial itu. ... Read More »

Pencabutan Surat Keterangan (SK) badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kemenkumham, merupakan double kedzhaliman pemerintah. Menurut Jubir HTI Ismail Yusanto,  pemerintah sudah melanggar aturan yang mereka buat sendiri. “Dengan menerbitkan Perppu saja, pemerintah sudah melakukan kesewenang-wenangan, dan sekarang mereka juga mencabut SK badan hukum HTI tanpa alasan jelas, ini merupakan double kesewenang-wenangan pemerintah,” ujar Ismail saat dihubungi Republika.co.id, Rabu ... Read More »

Selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sejumlah Ormas yang tergabung dalam Forum Koordinasi Ormas Untuk Hak Berserikat dan Keadilan (Forum Ormas Penolak Perppu) meminta DPR agar menolak Perppu Ormas. “Kami ingin menegaskan, bukan hanya problem teman-teman HTI, FPI, dan sebagainya, tapi ini problem seluruh WNI yang berkaitan dengan hak mereka berserikat dan memperoleh keadilan,” tutur  Koordinator Forum Ormas Penolak Perppu/Wakil Ketua ... Read More »