Sekitar 20 ribu massa dari Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek menuntut Presiden Jokowi agar membatalkan Perppu Ormas. “Kami bersama para ulama, habaib, tokoh, aktivis, ormas Islam dan seluruh kaum Muslimin di seluruh Indonesia bersatu agar presiden membatalkan Perppu Ormas, kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami bersama akan menyeru kaum Muslimin di tanah air agar tidak mendukung siapa saja ... Read More »

Oleh: Umar Syarifudin Masyarakat telah begitu marah dengan kapitalisme yang memerosokkan negeri ini. Sesungguhnya kita hidup di negeri yang dipenuhi oleh kekayaan dan besarnya jumlah sumber daya manusia. Ulama adalah benteng Islam. Akar peran sentralnya ulama menancap dalam di kedalaman sejarah negeri ini. Sesungguhnya ulama mampu untuk menggerakkan kaum muslimin untuk mengusir kapitalisme dan narasinya dari negeri ini. Umat Islam ... Read More »

Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) dan sejumlah ormas Islam akan mengajukan gugatan uji materi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa (18/7/2017). HTI sebagai pemohon gugatan akan didampingi kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra. “Hari ini, HTI dan sejumlah Ormas Islam lain dengan kuasa ... Read More »

Pada hari senin tanggal 17 Juli 2017, sejumlah mahasiswa di Kota Samarinda menggelar aksi jalan santai yang dimulai dari Masjid Al Ma’ruf, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Pahlawan dan Finish di Stadion Gor Sempaja samarinda, tak ada orasi atau pun yel yel yang disampaikan dalam aksi ini, para peserta hanya membawa poster dan papan yang berisi penolakan terhadap PERPPU Keormasan yang ... Read More »

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setya Novanto (SN) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, SN melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1, ke-1 KUHP. “Sebagaimana terungkap dalam fakta ... Read More »

Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Medan, Senin (17/7). Mereka menentang terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas. Mereka menilai, Perppu tersebut berpotensi represif dan memunculkan rezim otoriter. Aksi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Muslim Bersama Umat (AMMBU) ini didahului dengan long march melewati sejumlah titik di pusat kota Medan. Mereka melakukan long march dari lapangan Merdeka-Jl Guru Patimpus, Bundaran ... Read More »

Sejumlah advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat Indonesia (OAI) mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2017 Tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) ke Mahkamah Konstitusi, Senin (17/7). Ketua OAI Virza Roy Hizzal mengatakan, pihaknya mengajukan uji materi secara formil dan materiil terhadap Perppu. Secara formil, Perppu tersebut diajukan untuk diuji proses penerbitannya. Sementara secara materiil akan diuji konten di ... Read More »

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan 6.900 orang dari September 2016 ke Maret 2017. Walau mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin, namun secara persentase per Maret 2017 mencapai 10,64% atau turun tipis 0,06% dari persentase September 2016 yakni 10,7%. “Turun tipis 0,06 poin dibanding September 2016. Penurunan ini relatif lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya,” kata ... Read More »

HTI Press, Medan. Sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam FIB (Forum Islam bersatu) mendatangi DPRD Sumatera Utara pada Senin (17/7) untuk menyampaikan penolakannya pada Perppu No.2 Tahun 2017 sebagai pengganti UU Ormas No 17 Tahun 2013. Sikap menolak Perppu itu disampaikan langsung oleh perwakilan Ormas Islam yang tergabung di FIB kepada ketua dan anggota DPRD Sumut di Gedung Dewan. Perwakilan ... Read More »

HTI Press, Medan. Sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam FIB (Forum Islam bersatu) mendatangi DPRD Sumatera Utara pada Senin (17/7) untuk menyampaikan penolakannya pada Perppu No.2 Tahun 2017 sebagai pengganti UU Ormas No 17 Tahun 2013. Sikap menolak Perppu itu disampaikan langsung oleh perwakilan Ormas Islam yang tergabung di FIB kepada ketua dan anggota DPRD Sumut di Gedung Dewan.[] Read More »