Semua polling terkait Perppu yang diselenggarakan berbagai lembaga tak terkecuali Indonesia Lawyers Club (ILC) hasilnya menolak Perppu. Hasil final polling ILC pemenangnya: Tidak Setuju Perppu (73%) dari total 24.798 suara. Semoga nanti bisa diinfokan Karni Ilyas saat acara ILC di TV One.[] Read More »

Forum Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam Kalbar menggelar aksi damai mengkritisasi PERPPU pembubaran ormas atau perppu nomor 2 tahun 2017 di halaman bundaran Digulist Untan Pontianak, Jumat (14/07/2017). Aksi damai ini diikuti sekitar belasan orang tersebut membawa banner dan tulisan seperti rencana bubarkan ormas Islam, bukti rezim represif dan anti Islam dan stop kriminalisasi ulama dan ormas Islam. Namun, aksi ... Read More »

Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 yang lalu dinilai bagaikan “senjata pemusnah massal”. “Bagaikan ‘senjata pemusnah massal’ terhadap hak politik rakyat yang tidak hanya berimplikasi pada pembubaran organ masyarakat, namun juga berpotensi mengkriminalkan anggotanya baik yang langsung maupun yang tidak langsung melakukan perbuatan yang dilarang dalam Perppu,” ujar ... Read More »

Lebih dari 17 Ormas Islam bersatu membentuk Forum Koordinasi Ormas Untuk Hak Berserikat dan Keadilan (Forum Ormas Penolak Perppu) menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. “Kami hendak melakukan upaya penolakannya melalui jalur legal konstitusional yaitu permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan desakan ke DPR agar menolak Perppu tersebut,” ujar Koordinator Forum Ormas Penolak Perppu Jeje Zaenudin kepada ... Read More »

Oleh: Prof. Dr. Syaiful Bakhri (Ketua Majelis Hukum dan HAM, PP Muhammadiyah/Rektor UMJ) Empat tahun lalu, ketika kami mengajukan permohonan pengujian UU Ormas atas kuasa Persyarikatan Muhammadiyah menegaskan pertama, adanya pengkerdilan makna kebebasan berserikat melalui pembentukan UU Ormas. Kedua, adanya pembatasan kemerdekaan berserikat yang berlebih-lebihan melalui UU Ormas. Ketiga, banyak pengaturan yang tidak memberikan kepastian hukum. Dan keempat, nampak turut ... Read More »

Di hadapan massa alumni 212 dan umat Islam, Komnas HAM dengan tegas menyatakan sikapnya terkait Perppu Ormas No 2 Tahun 2017. “Sikap Komnas HAM itu jelas, kami sangat menolak. Mengapa kami sangat menolak Perppu? Ada beberapa perinsip yang ditabrak oleh negara,” tegas Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, Jum’at (14/7/2017) di Kantor Komnas HAM, Jakarta. Mendengar pernyataan tersebut, spontan massa pun ... Read More »

Oleh Yusril Ihza Mahendra Masih banyak warga masyarakat dan bahkan pimpinan Ormas Islam yang gembira dengan terbitnya Perpu No 2 Tahun 2017. Mereka mengira Perpu ini adalah Perpu tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal Perpu No. 2 Tahun 2017 ini adalah Perpu tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang isinya norma atau aturan tentang berbagai ... Read More »

[Al-Islam No. 863-20 Syawal 1438 H_14 Juli 2017] Berbagai tudingan terhadap ajaran Islam dan para pejuangnya kian hari kian marak terjadi. Berbagai tudingan ini bermuara pada satu hal: nafsu untuk menghalang-halangi penerapan ajaran Islam dalam kehidupan. Khilafah, misalnya, dituding sebagai bukan bagian dari ajaran Islam. Jelas, ini merupakan fitnah yang luar biasa. Bagaimana mungkin Khilafah yang telah dinyatakan dalam al-Quran, ... Read More »

Masih banyak yang mengira Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)  padahal berlaku umum terhadap Ormas apapun juga di Indonesia. “(Dan parahnya, red) Perppu No 2 Tahun 2017 lebih kejam dari penjajah Belanda, Orla dan Orba,” ungkap Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan persnya yang diterima mediaumat.com, Jum’at (14/7/2017). Pasalnya, Perppu ini memberikan ... Read More »

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terus menuai penolakan dari berbagai pihak termasuk akademisi hukum Universitas Padjadjaran. “Perppu Ormas tidak memenuhi syarat konstitusional dan mengancam demokrasi!” tegas Ketua Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Unpad Indra Perwira dalam keterangan pers yang diterima mediaumat.com, Jum’at (14/7/2017). Kesimpulan tersebut didasarkan ... Read More »