Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan persepsi presiden soal Pancasila terkait dengan pengumuman Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang rencananya akan diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat siang ini pada Rabu (12/7/2017). Yusril mengatakan bahwa penilaian soal pembubaran Ormas yang tadinya melalui mekanisme pengadilan, bisa berubah ke pilihan subjektif presiden jika Perppu itu disahkan. “Sebelumnya dengan Undang Undang Ormas yang ada sekarang itu pengadilan yang menilai,” ... Read More »

Meski sudah dibantah sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI), namun portal berita kompas.com tetap menyebarkan hoax yang dihembuskan Said Aqil Siradj dalam berbagai pemberitaannya sehingga seolah-olah semua ormas Islam yang tergabung dalam LPOI mendukung pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Berikut, mediaumat.com kutipkan kembali sanggahan dari sejumlah ormas yang namanya dicatut Said Aqil Siradj  ... Read More »

Upaya pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dinilai tidak tepat. “Ini tidak bagus, preseden buruk bagi masa depan demokrasi kita,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin saat dihubungi, Rabu (12/7/2017). Menurut Irman, pembubaran perppu sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di ... Read More »

Dengan mudahnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) secara subjektif tanpa terpenuhinya persyaratan “kegentingan yang memaksa”, Ormas apapun termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa dibubarkan. “Bukan hanya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), bisa saja Ormas-ormas Islam lain bahkan MUI pun menjadi target pembubaran,” ujar Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesaia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan kepada mediaumat.com, Rabu (12/7/2017). ... Read More »

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai Perpu pembubaran Ormas sewenang-wenang dan tidak sejalan dengan cita-cita reformasi. “Saya menilai isi Perpu ini adalah kemunduran demokrasi di negeri ini. Perpu itu membuka peluang bagi sebuah kesewenang-wenangan dan tidak sejalan dengan cita-cita reformasi,” tegasnya kepada mediaumat.com Selasa (11/7/2017). Selain itu, Yusril menganggap Perpu ini dikeluarkan tidak dalam hal ikhwal kegentingan yang ... Read More »

Pernyataan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DIY Muhammad Luthfi Hamid yang meminta pengelola sekolah tingkat SMP maupun SMA mengawasi berbagai kegiatan organisasi Rohani Islam (Rohis) dinilai sebagai upaya memojokkan Islam. “Jelas, upaya mengawasi kegiatan Rohis sama saja dengan menganggap Rohis itu berbahaya. Ini adalah bagian dari upaya untuk memojokkan Islam dan kaum Muslim sebagaimana marak terjadi akhir-akhir ini,” ... Read More »

Ketua Dewan Pendiri Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Hararap mengungkapkan pihak-pihak yang ingin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan. “Siapa fihak penolak HTI? Tentu fihak yang HTI anti, beserta kelompok komprador investor asing dan aseng. Bisa saja komporador ini mengatasnamakan Islam  karena opportunities dan intelektualitas pendek,” ujarnya seperti diberitakan kabarnasional.info, Senin (10/7/2017). Komprador asing dan aseng menginginkan ... Read More »

“Sungguh sangat berbahaya jika kelak ada Presiden yang sembarangan mengeluarkan Perpu saat tidak ada alasan-alasan genting yang memaksa.” (Prof. Mahfud MD, Sindo, 8/11/2014) oleh: Ahmad Fahrur Rozi (Analis Politik) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. (Pasal 1 Undang-Undang No.12/2011) Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No.138/PUU/VII/2009, telah menetapkan 3 ... Read More »

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan langkah Presiden Jokowi yang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) soal pembubaran organisasi kemasyarakatan. Menurut dia, cara ini seperti apa yang dilakukan rezim masa lalu. “Ini adalah cara yang mundur ke belakang. Ini praktik ‘dictatorship’. Kayak dulu tahun 1960, Presiden bisa membubarkan parpol. Jadi ini jangan kita mengarah pada kediktatoran baru,” kata Fadli Zon, ... Read More »

Pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara soal langkah Presiden Joko Widodo yang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan. “Saya menilai, isi perppu ini adalah kemunduran demokrasi di negeri ini. Perppu itu membuka peluang bagi sebuah kesewenang-wenangan dan tidak sejalan dengan cita-cita reformasi,” kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/7/2017). Yusril mengatakan, Undang-Undang ... Read More »