Author Archives: kafi

Perppu Pembubaran HTI Bisa Jadi Bumerang untuk Pemerintah

Mantan Direktur Jenderal, Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo tak sepakat dengan wacana pemerintah yang akan menerbitkan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Penerbitan Perppu ini dijadikan opsi untuk mempercepat upaya pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu disampaikan Harkristuti di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017). “Perppu ... Read More »

Berencana Bubarkan HTI Dengan PERPPU, Bukti Pemerintah Otoriter

Oleh : Adi Victoria (Humas HTI Kaltim) Segala macam cara ditempuh oleh Pemerintah untuk segera dapat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Setelah dirasa proses melalui mekanisme di UU Ormas yang dinilai lama, maka Pemerintah berniat ingin mengambil jalan pintas (shortcut) dengan menerbitkan Perppu. “Lewat proses hukum butuh waktu lebih kurang 4-5 bulan. Tapi usul jaksa agung, memungkinkan dengan perppu. Sekarang ... Read More »

Profesor dari UII Ini Sebut Perppu Pembubaran Ormas Melanggar Konstitusi

Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir menegaskan, rencana penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membubarkan organisasi masyarakat dinilai melanggar konstitusi. Menurut dia, jika perppu dibuat akan menunjukkan bahwa pemerintah sekarang mengarah kepada pemerintahan yang otoriter. “Menurut saya, itu melanggar konstitusi. Karena itu terkait hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, karena dalam UUD sudah diatur mengenai hak mengeluarkan ... Read More »

HTI Dibubarkan, Komnas HAM Sebut Pemerintah Berpotensi Otoriter

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis, mengatakan pemerintah berpotensi berlaku otoriter jika membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara langsung. Menurut dia, jika pemerintah berencana membubarkan organisasi kemasyarakatan HTI harus melalui mekanisme sidang di pengadilan. “Negara ini menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat. Kalau menurut pemerintah ada pelanggaran, seharusnya diuji dan publik bisa melihat apa yang menjadi masalah,” ... Read More »

Beda Perlakuan, Deklarasi Minahasa Merdeka Direspon Persuasif, Terhadap HTI Pintu Dialog Ditutup

Oleh : Adi Victoria (Humas HTI Kaltim) Sejumlah media online merilis berita terkait adanya sekelompok orang mendeklarasikan berdirinya negara Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan, ada beberapa orang yang mengibarkan bendera Minahasa Raya (Republika,16/05/2017). Pemerintah sendiri, dalam hal ini diwakili oleh Kapolri memberikan respon terhadap tindakan deklarasi Negara Minahasa tersebut. “Nggak boleh. Deklarasi nggak boleh. Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu pada saudara-saudara ... Read More »

Gubernur: Pernyataan Ketua PB PMII Lukai Masyarakat Sulteng

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menilai pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma’ruf yang menyebut Sulawesi Tengah adalah pusat radikal Islam dan pusat dari gerakan menentang NKRI, sangat mendiskreditkan dan melukai hati masyarakat daerah itu. “Saya minta Ketua Umum PB PMII itu meminta maaf secara terbuka atas pernyataan yang melukai perasaan masyarakat itu, khususnya melukai ... Read More »

Khilafah Bukan Paham Terlarang di UUD 1945

“Khilafah bukan paham terlarang di UUD 1945, yang ada hanya paham Stalin, Lenin dan Komunis saja,” Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang, MS Kaban menanggapi adanya pembicaraan mengenai terancamnya Pancasila dengan kehadiran paham Khilafah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Dijelaskan olehnya, Pancasila tidak akan terancam oleh kehadiran Khilafah Islamiyah yang saat ini dijadikan dasar untuk ... Read More »

Mulai Juli, 20 Juta Rakyat Indonesia Tak Lagi Dapat Subsidi Listrik, Ini Tarifnya

Sekitar 20 juta rumah tangga di Indonesia golongan 900 Volt Ampere (VA) akan membayar lebih tagihan listrik dan sepenuhnya tanpa subsidi pada bulan Juli mendatang, sementara sekitar empat juta lainnya tetap mendapat bantuan. Kenaikan listrik secara bertahap melalui penghapusan subsidi ini dimulai Januari lalu dan pada bulan Juli para pelanggan listrik golongan 900 VA yang tergolong mampu akan membayar melalui ... Read More »

Apakah Adil, ‘Kebebasan’ yang Menyerukan Pelarangan Organisasi-Organisasi Islam Politik dan Menutup Dialog?

Oleh: Umar Syarifudin (pengamat politik)   Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah, keluarga, para sahabat baginda dan siapa saja yang setia kepada baginda. Hari ini negeri ini telah berjalan berbagai acara yang menyerukan dan memamerkan kemaksiatan dan kefasikan tanpa malu. Dan di saat yang sama pula, beberapa pihak memerangi dan melarang kegiatan yang menyerukan kepada Islam, ... Read More »

Walau Tanpa Memberikan Bunga, HTI Telah Terbukti Mencintai Negeri Ini

Oleh: Adi Victoria (Humas HTI Kaltim) Bunga adalah salah satu simbol cinta. Oleh karena itu, sebagian orang menunjukkan cintanya dengan memberikan bunga kepada orang yang dicintainya, sehingga ada kalimat yang kemudian di kenal dengan “say it with flowers” yang artinya “katakana dengan bunga”. Akhir-akhir ini kita juga melihat, bagaimana banyaknya rangkaian karangan bunga yang dikirimkan ke  beberapa pihak. Sebut saja ... Read More »