Oleh: Lutfi Sarif Hidayat, SEI Direktur Civilization Analysis Forum (CAF) Banyak pengamat mengatakan cara konkret menangkal ekstremisme dan radikalisme adalah dengan pemerintah memberikan keadilan. Hipotesis yang berkembang menyatakan selama keadilan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, selama itu pula akan muncul gerakan-gerakan perlawanan. Nampaknya hipotesis tersebut memberikan jawaban jika melihat kegaduhan dan gejolak di negeri Indonesia akhir-akhir ini. Karena rakyat dipertontonkan dengan ... Read More »

Soal: Apa makna sulthan? Apakah ia mengandung makna syar’i? Dan apa makna Khalifah dalam QS. Al-Naml [27]: 62? (Peserta program bahasa arab online Ma’had Du’at al-Furqan) Jawaban الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد A. Definisi Khalifah Secara Bahasa (Etimologi)           Al-Khalîfah (الخليفة) secara bahasa berasal dari kata khalafa, yang secara harfiah bermakna ”pengganti”, adapaun perincian ... Read More »

Beginilah pandangan Tarli Nugroho (Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI) mengenai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam tulisannya yang berjudul “Liberalisme untuk Siapa?” yang dipublikasikan oleh borneonews.co.id (24/4/2017). LIBERALISME UNTUK SIAPA? Oleh : Tarli Nugroho (Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI, Wakil Sekjen HTKI, Institute for Policy Studies (IPS)) SEKITAR empat tahun lalu, dalam sebuah pameran buku saya memborong buku-buku terbitan ... Read More »

Dalam sebuah wawancara pers dengan surat kabar Daily Telegraph, mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, menggambarkan bahwa apa yang terjadi di Suriah sebagai “noda dan aib” dalam kebijakan luar negeri Barat, dan “Barat telah salah dalam memahami Timur Tengah”. (BBC Arab, 1/5/ 2017) *** *** *** Pada bulan Mei 1997, Tony Blair menjadi perdana menteri Inggris, dan ia terus memimpin ... Read More »

HTI Press, Lumajang. Sekitar 30 tokoh masyarakat Lumajang menolak rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Kamis (11/5/2017) malam di  Pondok Pesantren Ad Dakwah Suko, Lumajang, Jawa Timur. “Kita sebagai orang Islam mempunyai cita-cita mulia yaitu meneruskan (mengemban) risalah yang di bawah Nabi SAW hingga beliau wafat dan digantikan oleh kekhilafahan hingga akhirnya hancur pada 1924 M. dengan kepemimpinan ... Read More »

Peneliti  Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menyatakan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disponsori asing dan taipan. “Rencana pembubaran HTI adalah serangan terhadap para pejuang kemerdekaan, pejuang kedaulatan,  yang disponsori oleh asing dan taipan,” ujarnya kepada mediaumat.com, Ahad (14/5/2017). Menurut Daeng,  hal itu terjadi lantaran selama ini HTI selalu menolak neoliberalisme, penguasaan kekayaan alam oleh asing ... Read More »

Oleh: Chandra Purna Irawan,MH. (Ketua Eksekutif Nasional/ Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Semenjak rangkaian aksi bela Islam daya tawar politik muslim semakin kuat, berbagai upaya dilakukan untuk menghadang bangkitnya politik Islam dimulai dari penggembosan dan penghadangan peserta aksi bela Islam, kemudian tuduhan makar, kriminalisasi ulama, kini pemerintah berupaya untuk membubarkan ormas islam dengan tuduhan anti Pancasila, UUD’45 dan tuduhan ... Read More »

Pemerintah melalui Menkopolhukam, Wiranto mengatakan akan membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam membubarkan ormas ini, pemerintah berdalih HTI dengan seruan khilafahnya bertentangan dengan Pancasila. Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Mudzakir menilai bahwa terkait dengan seruan khilafah, ia menilai hal itu termasuk ajaran internal organisasi. Dan bukan ranah pemerintah untuk campur tangan. “Jadi kalau dia berpendapat bahwa terkait ... Read More »

Keputusan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sebagai wujud pemerintah tengah mengidap fobia atau ketakutan yang berlebihan terhadap organisasi masyarakat (ormas) Islam. Terlebih pemerintah juga dinilai sengaja melakukan pembiaran terhadap ormas yang beraliran separatisme dan komunisme. ”Ya kelihatan (fobia ormas Islam). Jadi kan kelihatan pemerintah atau aparat itu lebih terlihat sekali tidak hati-hati tapi menjaga jaraklah. Padahal tugas pemerintah itu ... Read More »

Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM) Muhammad Mahendradatta menyatakan keadaan darurat tidak bisa diterapkan karena Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersih dari unsur kekerasan. Sehingga pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan yang menyebutkan ‘pemerintah dapat mengambil langkah non yudisial (di luar jalur hukum) untuk pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena negara dalam keadaan darurat’ terbantahkan. “Memang penguasa saat ini terkesan suka ... Read More »