Digunakannya polisi sebagai ‘alat politik’ untuk membungkam umat Islam, kembali mengemuka. Hal ini, terkait dengan dibubarkannya acara kajian agama Islam yang akan diisi oleh Ustaz Felix Siauw di salah satu Hotel di Malang, Jawa Timur, pada Ahad (30/4). Kenyataan itu pun sangat disayangkan oleh Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf. Menurut dia, sikap polisi yang sudah menjadi alat politik ... Read More »

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto akhirnya angkat bicara terkait tuduhan organisasinya yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Ismail membebaskan orang untuk menilai apa tentang HTI. “Silakan saja orang menilai,” ujar juru Ismail Yusanto. Menurut Ismail, retorika anti Pancasila saat ini digunakan sebagai senjata politik untuk memukul pihak lain yang tidak disukai. Bahkan kejadian ini dalam kacamatanya seolah mengulang ... Read More »

Pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengkhawatirkan lepasnya Papua kalau diterapkan pemerintahan atas dasar agama, sama persis yang dinyatakan oleh Soekarno pada tahun 1953. Dalam pidato Soekarno di Amuntai (27/1/1953), presiden RI pertama ini menyatakan kalau Islam digunakan untuk memerintah negara banyak daerah akan lepas. Pernyataan Soekarno ini, segera ditanggapi oleh salah seorang tokoh terkemuka Islam dari Nahdlatul Ulama, KH ... Read More »

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berjanji akan memeriksa kembali kepatuhan operasi PT Freeport Indonesia terhadap peraturan dan perlindungan lingkungan di Papua. Sejauh ini, Kementerian Energi menilai Freeport menjalankan operasi dengan komitmen lingkungan yang ketat. “Kalau di tambangnya sudah jelas. Kami sudah memastikan dan selalu diawasi (kepatuhan terhadap lingkungan). Tapi nanti kami akan cek kembali untuk pengawasan,” ujar Direktur Jenderal ... Read More »

Advokat senior Eggi Sudjana mengkritik sejumlah pihak yang dalam beberapa kesempatan berupaya membubarkan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap anti Pancasila dan mengancam NKRI. “Bukan dengan cara main bubarkan saja, main ini-main itu, emangnya apaan? Kita ini dasarnya Pancasila! Jadi harus ada pendekatan dialog, baik inisiatif HTI atau inisiatif Kapolri, Banser dan Ansor, untuk menjelaskan bahwa HTI tidak seperti ... Read More »

Rencana Kapolri Tito Karnavian membubarkan salah satu ormas Islam dinilai melampaui kewenangannya. “Seperti diwartakatan media bahwa Kapolri berencana membubarkan HTI/Hizbut Tahrir Indonesia, jika berita itu benar adanya, maka Komnas HAM berpandangan bahwa itu melampaui kewenangannya,” ujar Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution kepada mediaumat.com, Sabtu (29/4/2017). Karena menurutnya, kebebasan berkumpul, berserikat, berorganisasi, menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional warga negara. Negara harus ... Read More »

Rencana Kapolri Tito Karnavian yang ingin membubarkan atau menghilangkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara permanen dinilai terlalu otoriter.  “Itu terlalu otoriter bagi negara yang sangat menghormati perbedaan, menghormati adanya suatu pandangan dari suatu keyakinan agama,” ungkap Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Asep Warlan Yusuf, SH MH kepada mediaumat.com, Jum’at (28/4/2017). Menurutnya, pembubaran sebuah ormas yang berbasis agama itu nampaknya ... Read More »

Hasil pemeriksaaan dengan tujuan tertentu atas penerapan kontrak karya Freeport tahun anggaran 2013 hingga 2015 menemukan enam pelanggaran lingkungan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kerugian negara akibat operasional PT Freeport Indonesia di Papua sebesar Rp 185,58 triliun. Penyebabnya adalah sejumlah pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu. Temuan ini dituangkan BPK dalam hasil pemeriksaaan dengan ... Read More »

[Al-Islam No. 854, 1 Sya’ban 1438 H –  28 April 2017 M] Menegakkan Khilafah adalah kewajiban syar’i yang didasarkan pada dalil-dalil syariah.  Bahkan kewajiban menegakkan Khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kâffah adalah perkara yang mujma’ ‘alayhi (disepakati oleh para ulama mu’tabar). Karena itu jika ada yang menyelisihi kewajiban ini maka tidak perlu dianggap karena jelas  menyimpang. Imam ‘Alauddin al-Kasani ... Read More »

Oleh: Umar Syarifudin(pengamat politik Internasional) Kabar terbaru yang memantik keprihatinan umat Islam, pihak berwenang Xinjiang melarang banyak nama yang familiar bagi umat Islam di seluruh dunia, contohnya : Muhammad, Imam, Hajj dan Medina. “Mereka (pemerintah) beralasan nama-nama tersebut dapat membuat pemiliknya memiliki semangat religiusitas berlebihan,” ujar Human Right Watch (HRW). Tiran, Rintihan, Kemarahan Cina masih konsisten dengan spirit kebencian, keputusan yang ... Read More »