Author Archives: kafi

Sebulan Tambah Rp 94 T, Utang Pemerintah RI Kini Rp 2.465 Triliun

Dalam sebulan pertama di 2014, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 94 triliun menjadi Rp 2.465,45 triliun. Jumlah ini naik dari akhir 2013 yang mencapai Rp 2.371,39 triliun. Secara rasio terhadap PDB total di 2012, utang pemerintah Indonesia berada di level 25,1% hingga Januari 2014. Jumlah utang pemerintah dengan denominasi dolar AS hingga Januari 2014 mencapai US$ 201,66 miliar. Nilai ... Read More »

Awas, Caleg Bisa Terkena Sindrom Sisofrenik!

Dalam upaya meraih suara konstituennya, Psikiater senior ternama Prof Dr Dadang Hawari mengingatkan, calon anggota legislatif dan calon presiden dapat terkena sindrom sisofrenik. “Dan kalau saya lihat para pemimpin kita, para caleg-calegnya terkena sindrom sisofrenik, alias berkepribadian ganda atau bahasa agamanya munafik!” tegasnya seperti dilansir Tabloid Media Umat edisi 122, Jum’at (21 Februari – 6 Maret). Ciri-ciri caleg dan capres ... Read More »

Astaghfirullah, Sheikh Mesir Pro Rezim Militer Serukan Salib dan Potong Tangan Penantang as Sisi

Seorang Sheikh Al-Azhar Mesir yang pro rezim, Sheikh Mazhar Shaheen, menuntut penerapan syariah terhadap Ikhwanul Muslimin dengan “memotong tangan, menyalibkan, dan mengirimkan mereka ke pengasingan.” Sebagaimana diberitakan www.middleeastmonitor.com (22/02)  dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi, Tahrir, yang dikendalikan militer, Shaheen menyerukan hukuman untuk “menyalibkan dan memotong tangan dan kaki” di antara hukuman pidana dalam “UU Anti-terorisme.” Shaheen juga menyerukan untuk ... Read More »

Pemilu Majelis Umat Dalam Negara Khilafah

Oleh: Hafidz Abdurrahman Negara Khilafah adalah khalifah itu sendiri. Karena itu, kekuasaan di dalam negara khilafah berbeda dengan kekuasaan dalam negara-negara lain. Maka, negara khilafah tidak mengenal pembagian kekuasaan (sparating of power), sebagaimana yang diperkenalkan oleh Montesque dalam sistem negara demokrasi. Karena itu, di dalam negara khilafah tidak ada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang berdiri sendiri-sendiri. Dalam sistem demokrasi, ... Read More »

Saat Kritik Tak Lagi Menggelitik Para Wakil Rakyat…

Sudah tak terhitung banyaknya imbauan, bahkan kritik, untuk menggenjot kinerja anggota Parlemen di Senayan. Tetapi, hasilnya belum tampak. Sekeras apa pun meneriakkan kritik itu, gaungnya seolah tak sampai kepada para anggota Dewan. Tingkat kehadiran anggota DPR justru makin jeblok, dengan torehan prestasi minim. Lihat saja sidang-sidang DPR yang digelar sepanjang 2014 ini. Tudingan bahwa DPR “sakit” mendapatkan gambaran gejala yang ... Read More »

Strategi Perdagangan di Masa Khilafah Abbasiyah

Will Durant, sejarawan Barat, dalam bukunya, Tarikh al-Hadharah, menuturkan kebijakan perdagangan Khilafah Abbasiyyah di era Harun ar-Rasyid: “Perdagangan domestik ketika itu sangat luas. Bergerak melewati sungai dan terusan. Harun ar-Rasyid berpikir untuk mengebor terowongan, yang bisa menghubungkan dua laut, yaitu Laut Tengah dan Laut Merah di tempat Terusan Suez. Dia pun telah merancangnya, namun Yahya al-Barmaki tidak memberinya dukungan untuk ... Read More »

Mesir: Pemerintah Dukungan Militer Mengundurkan Diri

Perdana Menteri pemerintahan yang didukung militer Mesir, Hazem Al Beblawy, hari Senin mengatakan kabinetnya mengundurkan diri, tanpa memberikan alasan yang jelas. Dalam konferensi pers, Beblawy mengatakan kabinetnya “jangan dinilai dari hasil kerjanya, tetapi dari keputusan-keputusan yang diambilnya pada masa kritis.” Dalam pidato perpisahannya, Beblawy mengatakan kadang-kadang pemerintah membuat keputusan-keputusan politik yang akan merugikan perekonomian dan keputusan ekonomi yang akan membahayakan ... Read More »

Kapolri: Tak ada pasal pidana untuk pemilih Golput

Dalam sistem politik dan pemilu yang berlaku di Indonesia, keputusan hak pilih akan dipakai atau tidak berada di tangan para pemilik hak itu, yakni masyarakat. Karenanya, masyarakat yang tak menggunakan hak pilih pun tak bisa dikenakan delik pidana. “Pasal berapa yang harus kita terapkan (untuk masyarakat yang tak menggunakan hak pilih)? Kalau ada pasal yang dilanggar, kami tegakkan aturan itu,” ... Read More »

Penguasa Arab Saudi dan Indonesia Bersandiwara Melindungi Hak-Hak TKW di Arab Saudi

Pemerintah Indonesia dan kerajaan Arab Saudi untuk pertama kalinya menandatangani perjanjian yang ditujukan untuk melindungi 1,2 juta orang pembantu rumah tangga asal Indonesia di kerajaan itu. Penandatanganan perjanjian yang oleh Indonesia dikatakan “bersejarah” ini dilakukan di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada Rabu (19/2/2014). Perjanjian kedua negara ditandatangani Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Adiel Muhammad Fakieh dari ... Read More »