HTI Press, Jakarta. Karena kekurangan SDM untuk membina warga Jakarta, Kanwil Kemenag DKI Jakarta menawari aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DKI Jakarta untuk menjadi Penyuluh Agama Islam. “Kepada para aktivis HTI yang memiliki latar belakang pendidikan Islam minimal S1 dan usianya di bawah 30 tahun bisa mendaftarkan diri sebagai Penyuluh Agama Islam dengan status honorer,” ungkap Sofi’i, Kabid Penerangan Agama ... Read More »
HTI Press, Banjarmasin. Sejak awal 2014, Pemerintah akhirnya memberlakukan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Sistem ini dikelola lewat lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Gencarnya kampanye pemerintah tentang jaminan sosial di bidang kesehatan ini nyaris membutakan seluruh rakyat di negeri ini. Betapa tidak, program yang digadang-gadang sebagai pelayanan kesehatan pro rakyat itu tak lebih dari program menipu rakyat berwujud asuransi. ... Read More »
HTI Press, Medan. Rombongan Tim relawan (qadha mashalih) erupsi Sinabung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumut menjalankan program pemulihan mental (Mental Recovery ) kepada korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Minggu (9/3). Tim juga menyalurkan bantuan logistik kepada 39 Kepala Keluarga yang mengungsi di Masjid Amal Bhakti Kabanjahe. Dalam tausiahnya Ustd Musdar Syahban dari DPD I Sumut menyampaikan maksud kedatangan ... Read More »
HTI Press, Cianjur. Khilafah vs Demokrasi. Itulah yang menjadi tema acara Halqah Islam dan Peradaban yang digelar oleh DPD II HTI Cianjur di Gedung UNPI, Cianjur, pada Ahad (9/3). Sekitar 600 peserta hadir menghadiri acara tersebut. Baik dari kalangan ulama, asatidz, pelajar, mahasiwa, maupun para mubalighah, Dalam Kalimatut Taqdimnya, Ustadz, Usman Abu Ihsas (Humas HTI DPD II Cianjur), menyampaikan bahwa ... Read More »
HTI Press. Jika tidak sanggup mencegah sendiri peredaran miras dan pelacuran di Kota Tangerang, Kapolres Tangerang Kota Kombes Pol Riad menyatakan warga harus segera melaporkan kepada pihak berwajib. “Polisi pasti segera turun ke lokasi untuk menyelesaikan,” ungkapnya kepada delegasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Tangerang, Jum’at (7/3) di Mapolresta Tangerang Kota. Menurutnya, polisi tidak mungkin mengawasi seluruh warga dalam rangka ... Read More »
HTI Press. Sebagai rangkaian kampanye Indonesia Milik Allah, Saatnya Syariah dan Khilafah Menggantikan Demokrasi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kolaka bertandang ke Mapolres Kolaka, Rabu (5/3). Delegasi HTI Kolaka terdiri dari Abu Hakim (ketua delegasi), Hasbullah, Amrullah dan Muhtar. Keempatnya diterima dengan baik oleh Kapolres Kolaka AKBP Andi Anugrah dan Kasat Intel AKP Shandy WG Suawa. Pada kesempatan tersebut, Abu Hakim ... Read More »
HTI Press. Malang. “Penjelasan yang mencerahkan!” kata Kapolres Malang AKBP Adi Deriyan Jayamarta, SIK ketika menerima penjelasan Ust. Ahmad Nadhif, M.Pd terkait pandangan HTI tentang Pemilu dan Golput dalam kunjungan Silaturrahim DPD HTI Kabupaten Malang pada Rabu, 5 Maret 2014 di Ruang Eksekutif Kantor Polres Malang Kepanjen. Ust. Ahmad Nadhif menjelaskan, cita-cita Hizbut Tahrir adalah mengembalikan kehidupan Islam dengan cara ... Read More »
HTI Press. Makassar- “Lembaga Penyiaran Publik TVRI seharusnya menjadi TV publik terdepan dalam mendidik masyarakat, oleh karenanya seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah dan dewan perwakilan rakyat.” tutur pimpinan LPP TVRI Sulsel kepada HTI dalam kunjungan di kantor LPP TVRI Sulsel (4/3). Pihak TVRI juga menyayangkan dalam beberapa waktu terakhir ini, TVRI sedang mengalami masalah dari segi pembiayaan yang di sebabkan ... Read More »
HTI Press. Raden August Robiatna menyatakan perbedaan secara prinsip antara sistem pemerintahan demokrasi dengan sistem pemerintahan Islam (Khilafah).”Islam menjadikan wahyu sebagai sumber hukum, sementara demokrasi menjadikan akal manusia yang lemah sebagai rujukannya,” tegas aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banjar tersebut dalam Halqah Islam dan Peradaban (HIP), Sabtu (1/3) di aula Gedung Dakwah Islam, Kota Banjar, Jawa Barat. Perbedaan berikutnya adalah ... Read More »
HTI Press. Kisruh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berpangkal dari UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sejatinya merupakan pemaksaan negara kepada rakyatnya untuk mengikuti asuransi berkedok jaminan sosial. “Ini tidak lebih dari bentuk asuransi yang berkedok jaminan sosial,” tegas Humas HTI Sulsel Dirwan Abdul Jalil, di Kantor DPD HTI Sulsel, Makassar. Dalam acara Temu ... Read More »
Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam