Dalam periode dua tahun ke depan, yaitu 2018 dan 2019, pemerintah dihadapkan dengan utang jatuh tempo yang cukup besar. Nilai lebih besar dari beberapa tahun terakhir, yaitu mencapai kisaran Rp 810 triliun. “Utang jatuh tempo kita untuk 2018 dan 2019 itu memang cukup besar dibandingkan sebelumnya,” ungkap Direktur Strategi dan Portfolio Utang Ditjen PPR, Schneider Siahaan, kepada detikFinance, Kamis (16/3/2017). ... Read More »
Adkerson menyatakan Freeport keberatan terhadap enam hal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Pada 12 Januari 2017, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) no. 1/2017 tentang tentang perubahan keempat atas PP No. 23/2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 4 tahu 2009 tentang Minerba. Berikutnya diterbitkan peraturan turunannya, di antaranya Peraturan ... Read More »
“Yang digunakan oleh Oxfam data yang berbeda (dengan BPS), tapi kalau dilihat fenomena yang terjadi sama. Ketimpangan masih jadi PR (pekerjaan rumah) besar.” Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto tidak mempersoalkan perbedaan metodologi dan sumber data yang digunakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) dalam laporannya. Secara garis besar laporan ini menunjukan persoalan ... Read More »
Utang Pemerintah Pusat sampai dengan Januari 2017 mencapai Rp 3.549,17 triliun. Angka ini meningkat 2,37 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan meningkat 10,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Saat ini utang pemerintah terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.815,71 triliun dan pinjaman sebesar Rp733,46 triliun. Adapun, bila dihitung sepanjang Januari 2017, utang pemerintah telah bertambah Rp 82,21 ... Read More »
Total utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar US$ 316 miliar atau setara Rp 4.205 triliun per November 2016. Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri bertambah US$ 5,7 miliar atau setara Rp 75,8 triliun (kurs rata-rata: Rp 13.307) sepanjang Januari-November 2016. Dengan penambahan tersebut, maka posisi utang luar negeri menjadi US$ 316 miliar atau setara Rp 4.205 triliun. Utang luar ... Read More »
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatatkan total nilai utang pemerintah pusat sampai dengan posisi November 2016 sebesar Rp 3.485,36 triliun. Realisasi utang ini naik signifikan sebesar Rp 45,58 triliun dibandingkan posisi Oktober yang senilai Rp 3.439,78 triliun. Dari data DJPPR, Jakarta, seperti dikutip Minggu (25/12/2016), dalam denominasi dolar AS, total nilai utang pemerintah pusat yang sebesar ... Read More »
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2016 tumbuh 6,7% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan September 2016 yang sebesar 7,8% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini didorong oleh perlambatan ULN sektor publik dan penurunan ULN sektor swasta. ULN berjangka panjang tumbuh 6,4% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan September 2016 yang sebesar 8,7% (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 8,6% ... Read More »
Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kurs rupiah diukur Yuan Cina lebih relevan dibanding Dolar AS mendapatkan kritik dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Apapun patokannya tidak akan mengangkat perekonomian negeri ini,” tegas Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman kepada mediaumat.com, Jum’at (9/12/2016). Pasalnya, lanjut Yahya, persoalan utamanya bukanlah Dolar atau Yuan yang jadi patokan, tetapi penerapan sistem mata uang kertas ... Read More »
Jika masyarakat mengambil uang di bank dan ditanamkan dalam sektor riil , ini akan menyebabkan roda ekonomi berputar. Protes terhadap pemerintahan Jokowi yang dinilai melindungi Ahok yang menistakan agama, meluas ke bidang ekonomi. Ini ditandai dengan beredarnya isu rush money. Isu itu sendiri merupakan bentuk gerakan untuk melumpuhkan ekonomi para konglomerat yang mendukungnya. Isu ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, ... Read More »
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa hingga triwulan III-2016 Indonesia telah mendatangkan 1,1 juta ton beras dari luar negeri dengan nilai mencapai US$ 472,5 juta. Sementara pada periode yang sama tahun lalu jumlahnya hanya 229,6 ribu ton dengan nilai US$ 99,8 juta. Negara pemasok beras terbesar Indonesia adalah Thailand, Vietnam dan Pakistan. Menurut BPS, impor beras ini ditujukan untuk memenuhi ... Read More »
Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam