Muslimah

Oleh: Rini Syafri (Ketua Lajnah Mashlahiyah Muslimah Hizbut Tahrir Indoesia)   Pendahuluan Pemerintah regulator,[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] bukan operator, pentingnya kemitraan-swasta[8] dan kehadiran investor,[9] reformasi birokrasi[10],[11] dan good governance[12] adalah ungkapan-ungkapan yang semakin sering diperdengarkan akhir-akhir ini khususnya oleh elit penguasa, pejabat maupun aparat pemerintah.  Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan telah menjadi mindset/cara berfikir  dan berperasaan pemerintah.  Adakah yang salah …

Oleh: Lajnah Siyasi Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia   Keluarga masih dianggap sebagai entitas penting,  sekalipun dunia global dikuasai ideologi kapitalis sekuler.  Setidaknya, demikianlah yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam mengawali tahun  dengan membuka International Conference on Family Planning (ICFP) 2016di Bali25 Januari 2016. Dalam pidatonya Jokowi mengulas dunia yang semakin ekstremdan hanya bisa dihadapi dengan …

Oleh: Lajnah Tsaqofiyah Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Pengantar Keluarga ideal merupakan dambaan setiap orang.  Sayangnya, mewujudkan keluarga ideal di tengah sistem sekular kapitalis saat ini, menjadi sesuatu yang berat. Sistem sekuler yang menjauhkan agama (Islam) dari pengaturan kehidupan, terbukti memunculkan krisis.  Karena aturan sekuler lahir dari keterbatasan akal manusia dan bertentangan dengan fitrah, berpotensi melahirkan …

Oleh: Lajnah Mashlahiyah Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya” (HR Bukhari);           Hajat Hidup Tidak Terpenuhi, Keluargapun Rapuh. Hari ini, amat mudah kita temukan kondisi keluarga yang jauh dari kata sejahtera.  Hajat hidup mendasarnya tidak terpenuhi.Ketika ada anggota keluarganya sakit, jangankan untuk mengobatinya, untuk …

Oleh: Ummu Syakira (Lajnah Siyasi DPP MHTI) Seperti yang telah diungkap di berbagai media dan oleh banyak kalangan, kasus penistaan al-Quran ini bermula dari tayangan video pidato Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahaya Purnama/BTP atau Ahok), di Kepulauan Seribu. Pada video tersebut, BTP, dengan menggunakan pakaian dinas menyampaikan pada masyarakat: “Kalau Bapak ibu ga bisa pilih …

Oleh: dr. Estyningtias P (LS MHTI) Pluralitas yang ada di Indonesia sudah semestinya mengharuskan adanya sikap toleran di antara masyarakatnya. Apalagi sejak awal bangsa Indonesia sudah sangat menyadari hal ini. Terbukti dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditanamkan selama bertahun-tahun. Namun, fakta yang ada di tengah masyarakat menunjukkan kian buruknya pemahaman tentang makna toleransi ini. …

Oleh: Sari Kurniawati S.IP Permasalahan Ekonomi Dunia semenjak krisis tahun 2008 belum menuju arah perbaikan. Ekonomi global, terus melambat. Menurut Mantan Managing Director and Chief Operating Officer Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelemahan ekonomi global dipicu oleh pelemahan ekonomi negara-negara maju seperti Cina, AS, Rusia dan Eropa. Akibat pelambatan ekonomi global, Bank Dunia dan …

Oleh: Pratma Julia Sunjandari (Lajnah Siyasi DPP MHTI) Inklusivitas yang ditargetkan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menyasar kalangan perempuan. UNWomen – entitas PBB untuk pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan- telah melakukan kampanye untuk mempromosikan wirausaha perempuan. Pada 15 Juli 2016, markas PBB meluncurkan Global Coalition of Young Women Entrepreneurs (Koalisi Global …

Oleh: Pratma Julia Sunjandari (Lajnah Siyasi DPP MHTI) Di tengah situasi ekonomi dunia yang kian merapuh, pelaku kapitalis yang ekspansif jelas akan mencari wilayah yang masih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju menyebabkan Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 2,4 persen dari 2,9 persen yang diperkirakan pada Januari 2016. International …

Oleh: Hj.Nida Saadah SE.,Ak.,MEI. (DPP MHTI-Koordinator Lajnah Khusus Intelektual) Kenaikan harga jelang Ramadhan dianggap hal biasa karena tingginya permintaan/konsumsi meningkat. Faktor tingginya permintaan ini dianggap legitimasi untuk membuka kembali kran impor bahan pangan strategis. Pejabat negara beralasan lonjakan harga justru terjadi karena sebelumnya ada pembatasan impor daging dan beras. Adanya kartel beras, bawang dan daging, …