Berita Dalam Negeri

Pencabutan status badan hukumnya dilakukan semena-mena oleh Kemenhumkam pagi tadi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai rezim Jokowi telah menjelma menjadi diktator bengis baru. “Inilah diktator bengis baru!” jelasnya kepada mediaumat.com, Rabu (19/7/2017). Bayangkan saja, lanjut Ismail, terbitnya Perppu Ormas itu sendiri adalah sebuah kedzaliman, sebuah kesewenang-wenangan karena pemerintah menghilangkan proses pengadilan dalam menangani sebuah Ormas, ditambah lagi pemerintah langsung mencabut ... Read More »

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara sepihak tanpa proses peradilan dinilai Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) sebagai kediktatoran konstitusional. “Kami mengutuk keras pembubaran HTI dengan landasan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Itu merupakan kediktatoran konstitusional karena pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum Ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan,” ujar Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI ... Read More »

Menyusul pencabutan status badan hukumnya oleh Kemenhumkam pagi tadi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) siap menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. “Kami juga sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum dan pembubaran HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan persnya, Rabu (19/7/2017). Kemarin sore, HTI telah mendaftarkan permohonan uji materil ... Read More »

Oleh: Yusril Ihza Mahendra Pagi ini Kemenkumham dengan resmi telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai dengan pembubaran ormas yang berstatus badan hukum perkumpulan atau vereneging itu. Kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Menkumham, mencabut status badan hukum dan sekaligus membubarkan ormas tanpa proses peradilan, adalah kewenangan yang diberikan oleh Perpu No. 2 Tahun 2017 yang kontroversial itu. ... Read More »

Pencabutan Surat Keterangan (SK) badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kemenkumham, merupakan double kedzhaliman pemerintah. Menurut Jubir HTI Ismail Yusanto,  pemerintah sudah melanggar aturan yang mereka buat sendiri. “Dengan menerbitkan Perppu saja, pemerintah sudah melakukan kesewenang-wenangan, dan sekarang mereka juga mencabut SK badan hukum HTI tanpa alasan jelas, ini merupakan double kesewenang-wenangan pemerintah,” ujar Ismail saat dihubungi Republika.co.id, Rabu ... Read More »

Selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sejumlah Ormas yang tergabung dalam Forum Koordinasi Ormas Untuk Hak Berserikat dan Keadilan (Forum Ormas Penolak Perppu) meminta DPR agar menolak Perppu Ormas. “Kami ingin menegaskan, bukan hanya problem teman-teman HTI, FPI, dan sebagainya, tapi ini problem seluruh WNI yang berkaitan dengan hak mereka berserikat dan memperoleh keadilan,” tutur  Koordinator Forum Ormas Penolak Perppu/Wakil Ketua ... Read More »

Sekitar 20 ribu massa dari Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek menuntut Presiden Jokowi agar membatalkan Perppu Ormas. “Kami bersama para ulama, habaib, tokoh, aktivis, ormas Islam dan seluruh kaum Muslimin di seluruh Indonesia bersatu agar presiden membatalkan Perppu Ormas, kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami bersama akan menyeru kaum Muslimin di tanah air agar tidak mendukung siapa saja ... Read More »

Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) dan sejumlah ormas Islam akan mengajukan gugatan uji materi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa (18/7/2017). HTI sebagai pemohon gugatan akan didampingi kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra. “Hari ini, HTI dan sejumlah Ormas Islam lain dengan kuasa ... Read More »

Pada hari senin tanggal 17 Juli 2017, sejumlah mahasiswa di Kota Samarinda menggelar aksi jalan santai yang dimulai dari Masjid Al Ma’ruf, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Pahlawan dan Finish di Stadion Gor Sempaja samarinda, tak ada orasi atau pun yel yel yang disampaikan dalam aksi ini, para peserta hanya membawa poster dan papan yang berisi penolakan terhadap PERPPU Keormasan yang ... Read More »

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setya Novanto (SN) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, SN melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1, ke-1 KUHP. “Sebagaimana terungkap dalam fakta ... Read More »