Berita Dalam Negeri

Ancaman referendum Minahasa Merdeka dari sejumlah warga Minahasa semakin nyata. Hal tersebut dibuktikan dengan aksi yang belum lama ini digelar di halaman Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada hari Senin (15/5/2017). Bahkan pada salah satu akun facebook bernama Minahasaland telah menyatakan akan mendeklarasikan Minahasa Merdeka pada aksi tersebut. “Referendum Minahasa Merdeka. Tempat kantor Gubernur Sulut, pakai hitam-hitam ikat ... Read More »

Menanggapi diperiksanya para pengurus Masjid Mujahidin terkait ceramah Ustadz Alvian Tanjung oleh Bareskrim Mabes Polri, pengamat sosial politik Iwan Januar menyatakan kriminalisasi ulama merupakan cara baru untuk menghadang laju dakwah. “Kriminalisasi ulama dan dakwah ini cara baru untuk menghadang laju dakwah Islam. Terutama dakwah Islam politik dan penegakan syariat,” ungkapnya kepada mediaumat.com, Rabu (17/5/2017). Ia melihat hari ini semakin banyak ... Read More »

Pasca Menkopolhukam Wiranto berencana membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, Cabang HTI di sejumlah daerah diteror dan diintimidasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Pernyataan Menkopolhukam Wiranto tersebut di atas ditambah tudingannya yang paling baru bahwa HTI dekat dengan ISIS, memberikan implikasi yang sangat serius di tengah masyarakat,” ungkap Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto, Jum’at (19/5/2017) di Kantor Komnas HAM, Jakarta. ... Read More »

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan sementara, ada kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh masyarakat oleh negara.  “Jadi kalau dibilang ini adalah sebuah balas dendam politik karena ada kriminalisasi, ini politik. Jadi ini adalah tindakan yang bukan pendekatan hukum tapi pendekatan politik,” kata Komisioner Komnas HAM Siane Indriani ketika menerima Presidium Alumni 212 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat ... Read More »

Oleh: KH. Dr. Jeje Zaenudin, Wakil Ketua Umum PP Persis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) semenjak Reformasi bergulir memang keberadaannya cukup fenomenal. Mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai “partai politik internasional”, walaupun tidak pernah ikut pemilihan umum di manapun. Sebagai partai, HTI juga tidak pernah melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kekuasaan sebagaimana lazimnya partai politik. Ia malah mirip dengan ormas yang lebih ... Read More »

Puluhan Ulama dan Tokoh Masyarakat Jawa Barat (Jabar) menolak keras pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Senin (15/5). Pembubaran ormas islam dinilai sebagai bentuk makar pemerintah terhadap Islam. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 1 HTI Jabar, Muhammad Ryan mengatakan, HTI menolak rencana pembubaran oleh pemerintah. ”ini (rencana pembubaran, red) adalah kebijakan yang zalim “, ucapnya. Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah ... Read More »

Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Rokhmat S Labib menegaskan, Hizbut Tahrir tidak pernah mengkafirkan orang/kelompok lain. HTI justru merangkul seluruh komponen umat Islam dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama memperjuangkan diterapkannya hukum Islam secara kaffah. “Itu adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar. Bahkan bisa disebut fitnah yang sangat keji, dan cenderung mengadu domba,” tandasnya di Jakarta, Rabu (17/5) menjawab pernyataan ... Read More »

Fitnah yang dilontarkan Wiranto dengan menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki hubungan dengan ISIS, disesalkan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Muhammad Ismail Yusanto meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, menghentikan menyebarkan fitnah terhadap Hizbut Tahrir. Menurutnya, Hizbut Tahrir sejak awal deklarasi ISIS, telah berseberangan dengan organisasi itu. “ Sejak pertama kali munculnya ISIS, Hizbut Tahrir dengan tegas menyatakan ... Read More »

Mantan Direktur Jenderal, Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo tak sepakat dengan wacana pemerintah yang akan menerbitkan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Penerbitan Perppu ini dijadikan opsi untuk mempercepat upaya pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu disampaikan Harkristuti di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017). “Perppu ... Read More »

Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir menegaskan, rencana penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membubarkan organisasi masyarakat dinilai melanggar konstitusi. Menurut dia, jika perppu dibuat akan menunjukkan bahwa pemerintah sekarang mengarah kepada pemerintahan yang otoriter. “Menurut saya, itu melanggar konstitusi. Karena itu terkait hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, karena dalam UUD sudah diatur mengenai hak mengeluarkan ... Read More »