Berita Dalam Negeri

Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib mengatakan melegalisasi lokalisasi merupakan tindak kriminal, sebab perzinaan merupakan tindakan kriminal yang pelakunya harus dikenai hukuman. “Dalam Islam perzinaan merupakan tindakan kriminal,” jelasnya pada Mediaumat.com, Rabu (26/2). Karena jarîmah atau kriminal dalam Islam mencakup semua pelanggaran syariah. Tidak ada perselisihan mengenai haramnya zina. Bahkan dalam Islam, zina dikategorikan sebagai al-kabâir, dosa ... Read More »

Dalam sebulan pertama di 2014, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 94 triliun menjadi Rp 2.465,45 triliun. Jumlah ini naik dari akhir 2013 yang mencapai Rp 2.371,39 triliun. Secara rasio terhadap PDB total di 2012, utang pemerintah Indonesia berada di level 25,1% hingga Januari 2014. Jumlah utang pemerintah dengan denominasi dolar AS hingga Januari 2014 mencapai US$ 201,66 miliar. Nilai ... Read More »

Dalam upaya meraih suara konstituennya, Psikiater senior ternama Prof Dr Dadang Hawari mengingatkan, calon anggota legislatif dan calon presiden dapat terkena sindrom sisofrenik. “Dan kalau saya lihat para pemimpin kita, para caleg-calegnya terkena sindrom sisofrenik, alias berkepribadian ganda atau bahasa agamanya munafik!” tegasnya seperti dilansir Tabloid Media Umat edisi 122, Jum’at (21 Februari – 6 Maret). Ciri-ciri caleg dan capres ... Read More »

Sudah tak terhitung banyaknya imbauan, bahkan kritik, untuk menggenjot kinerja anggota Parlemen di Senayan. Tetapi, hasilnya belum tampak. Sekeras apa pun meneriakkan kritik itu, gaungnya seolah tak sampai kepada para anggota Dewan. Tingkat kehadiran anggota DPR justru makin jeblok, dengan torehan prestasi minim. Lihat saja sidang-sidang DPR yang digelar sepanjang 2014 ini. Tudingan bahwa DPR “sakit” mendapatkan gambaran gejala yang ... Read More »

Dalam sistem politik dan pemilu yang berlaku di Indonesia, keputusan hak pilih akan dipakai atau tidak berada di tangan para pemilik hak itu, yakni masyarakat. Karenanya, masyarakat yang tak menggunakan hak pilih pun tak bisa dikenakan delik pidana. “Pasal berapa yang harus kita terapkan (untuk masyarakat yang tak menggunakan hak pilih)? Kalau ada pasal yang dilanggar, kami tegakkan aturan itu,” ... Read More »

Pemerintah Indonesia dan kerajaan Arab Saudi untuk pertama kalinya menandatangani perjanjian yang ditujukan untuk melindungi 1,2 juta orang pembantu rumah tangga asal Indonesia di kerajaan itu. Penandatanganan perjanjian yang oleh Indonesia dikatakan “bersejarah” ini dilakukan di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada Rabu (19/2/2014). Perjanjian kedua negara ditandatangani Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Adiel Muhammad Fakieh dari ... Read More »

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno tak berkutik saat jaksa penuntut umum KPK memutar rekaman percakapannya bersama mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa 25 Februari 2014. Rekaman itu diputar lantaran Waryono terus berkelit soal perintah mengumpulkan uang saweran untuk Komisi VII DPR RI. Dalam rekaman itu, Waryono membicarakan urunan uang yang harus ... Read More »

Kalau memang mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menganut salah satu paham Islam (madzhab) dari ahlussunah wal jamaah (Syafii, Hambali, Hanafi atau Maliki), tentulah ia akan mendukung tegaknya syariah dan Khilafah bukan malah menuding kelompok yang memperjuangkan tegaknya negara warisan Rasulullah SAW tersebut sebagai gerakan yang sangat berbahaya. “Kewajiban menegakkan Khilafah itu kesepakatan para ulama dari berbagai mazhab ahlul sunnah ... Read More »

Ironis, Indonesia yang memiliki banyak ladang minyak hanya memiliki stok BBM untuk 22 hari, sedangkan Singapura yang tidak memiliki ladang minyak memiliki stok BBM untuk 90 hari. Menurut peneliti utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Fahmi Amhar hal itu disebabkan karena masalah teknis dan ideologis dalam pengadaan kilang. “Fakta kalahnya sekarang, itu karena teknis.  Kita terlambat mengantisipasi kebutuhan BBM itu dengan ... Read More »

Bila tidak mengusung syariah Islam sebagai solusi atas segala masalah berbangsa dan bernegara sangat dimungkinkan Parpol Islam kalah dalam Pemilu 2014. “Karena mayoritas masyarakat (72 persen) setuju dengan penerapan syariat Islam di berbagai aspek kehidupan,” ungkap Kusman Sadik, peneliti SEM Institute kepada wartawan dalam presentasi hasil Survei Syariah: Membaca Aspirasi Politik Keumatan 2014, Rabu (19/2) di Jakarta. Makanya, Kusman sangat ... Read More »