HTI Press. Jakarta- Di hadapan sekitar 2500 massa aksi tolak penaikkan harga BBM dan polisi yang berjaga, Hizbut Tahrir Indonesia serukan polisi dan tentara dukung penegakkan khilafah. “Wahai para polisi, wahai para tentara bergabunglah dengan umat untuk menegakkan syariah dan khilafah!” pekik Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib, Kamis (20/6) siang di depan Istana Negara, Jakarta. Karena, tegas Rokhmat, hal ... Read More »
Koordinator FITRA Uchok Sky Khadafi menyatakan subsidi itu tidak membebani APBN. “Jadi, paradigma yang mengatakan kalau itu membebani itu merupakan paradigma orang yang anti rakyat,” ungkapnya seperti diberitakan tabloid Media Umat Edisi 107 (21 Juni-4 Juli). Menurut Ucok, justru yang selama ini membebani APBN itu adalah utang. Sampai sekarang utang negara sudah sampai Rp 2.000 trilyun, beban selanjutnya itu adalah ... Read More »
Pusat Penelitian Energi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tuding rezim SBY sebagai cukong Barat. “Pemerintah sekarang ini tidak ubahnya adalah cukong/agen Barat dengan meng-kapitalisasi kebijakan energi dengan menaikkan harga BBM,” ungkap Alimuddin Yasir, Ketua Puslit Untirta, seperti dilansir tabloid Media Umat Edisi 107 (21 Juni-4 Juli). Pemerintah, ungkap Doktor Bidang Konversi Energi dan Kendali IPB ini, kehilangan konsep dan tak ... Read More »
Di balik pencabutan subsidi BBM ada kepentingan asing untuk menguasai industri hilirnya (SPBU). Padahal hulunya juga sudah dikuasai asing. “Coba saja kita bilang setuju penjualan BBM dalam negeri tanpa subsidi tapi asing dilarang punya/dagang SPBU, pasti pemerintah tidak setuju, tidak berani,” ungkap Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Fuad Bawazier, seperti diberitakan tabloid Media Umat Edisi 107 (21 Juni-4 ... Read More »
Rezim SBY dinilai sebagai rezim aneh oleh Arim Nasim. “Subsidi untuk rakyat banyak dipermasalahkan tetapi subsidi untuk konglomerat tidak dipermasalahkan,” ungkap Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut kepada mediaumat.com, Selasa (18/6). Buktinya, subsidi BBM 2013 yang hanya Rp 198.3 trilyun untuk hajat 250 juta rakyat dikatakan salah sasaran. “Tapi subsidi untuk seorang kapitalis pemilik Group Lapindo dan masuk ... Read More »
Indonesia dinilai sebagai surga bagi perdagangan minuman keras (miras). Sebab, pengawasan peredaran miras di Indonesia sangat longgar. Miras bebas dijual untuk anak di bawah umur. Pemerintah yang berfungsi untuk mengawasi dinilai tidak tegas soal aturan penjualan miras. “Indonesia surganya miras. Di Indonesia miras bebas dijual 24 jam,” ujar aktivis antimiras, Fahira Idris, saat dihubungi Republika, Selasa (18/6). Data Kementerian Perdagangan ... Read More »
Massa Hizbut Tahrir Indonesia Kota Palembang dengan tegas menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak yang dinilai akan menyengsarakan rakyat. Penolakan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setempat tersebut diwujudkan dengan melakukan aksi mendorong kendaraan dari putaran pasar Cinde hingga Bundaran Air Mancur Masjid Agung Palembang, Senin. Massa yang diperkirakan berjumlah ratusan orang berjalan kaki dan mendorong kendaraan setibanya ... Read More »
Tanjungpinang – Niat Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terus mendapat penolakan, termasuk di Tanjungpinang. Terakhir, massa dari Hizbut Tahir Indonesia (HTI) menggelar aksi penolakan kenaikan BBM di Lapangan Pamedan, Tanjungpinang, Sabtu (15/6/20130). Dalam aksinya, puluhan massa HTI Tanjungpinang juga mendesak pemerintah daerah untuk tidak menyetujui kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Massa yang didominasi kaum perempuan dan anak-anak ... Read More »
Program bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dinilai tidak akan mampu menahan tambahan angka kemiskinan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain tidak efektif, realisasi pembagian BLSM, mengacu pada kasus bantuan langsung tunai (BLT) pada 2005 dan 2008, berpotensi memicu konflik sosial karena salah sasaran. Kepala Ekonom Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, mengungkapkan jika mengacu pada studi empiris ... Read More »
Polri meminta maaf atas sejumlah pernyataan mereka selama ini kala menanggapi keinginan Polwan untuk berjilbab. Beberapa pernyataan anggota polisi terkesan tidak memberikan ruang bagi polwan untuk berjilbab karena sejumlah alasan dinilai terlalu ditanggapi negatif. “Tidaklah, masa kami mau menyinggung masyarakat. Masyarakat justru nomor satu yang kami hargai,” ujar Kapolri Jenderal Timur Pradopo, di Gedung Parlemen, Selasa (18/6). Timur mengatakan, permintaan ... Read More »
Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam