Berita Dalam Negeri

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja purnatugas Mahfud MD berkisah mengenai sepak terjangnya memutus sengketa pemilu selama menjabat. Menurut Mahfud, semua peserta pemilu melakukan kecurangan. “Semuanya curang merata. Demokrat curang, partai lain juga curang. Yang menang curang, yang kalah juga curang,” kata Mahfud usai acara Obrolan Langsat di Jalan Langsat, Jakarta, Selasa (19/3/2013). Mahfud menyebut pernah membatalkan kemenangan 72 ... Read More »

Hasil Investigasi Komnas HAM atas tindak kekerasan Densus 88 di Poso mulai mengagetkan publik. Peristiwa Tanah Runtuh pada 22 Januari 2007 itu memunculkan fakta baru bahwa Densus 88 ternyata telah membunuh 13 nyawa yang jauh dari target. Siane Indriani, mengungkapkan ke-13 orang tersebut bukanlah DPO yang selama ini dicari oleh Densus 88. Mereka di antaranya adalah; Firman, Nurgam alias Om ... Read More »

Komnas HAM telah melakukan investigasi terhadap video kekerasan yang dilakukan Densus 88 terhadap terduga teroris yang beredar di situs Youtube. Dari hasil investigasi itu, Komnas HAM memastikan video tersebut valid. “Kita pastikan tidak ada rekayasa dalam video itu. Di situ terlihat dari awal sampai akhir ‘pixelnya’ sama,” ujar Siane Indriani, Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Komnas ... Read More »

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan polisi telah melakukan pelanggaran HAM karena menyiksa terduga teroris seperti ditunjukkan dalam sebuah rekaman video yang tersebar di internet. “Ada beberapa pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini seperti hak hidup orang, hak atas aman dan sebagainya,” kata Ketua Komnas HAM, Siti Nurlaila di Jakarta hari Senin (18/03). “Komnas HAM hanya belum bisa memastikan ... Read More »

Oleh: Harits Abu Ulya Pemerhati Kontra-terorisme & Direktur CIIA Ditengah sorotan tajam terhadap eksistensi Densus 88 dan kasus korupsi Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, munculah suguhan sebuah berita perampokan di siang bolong. Tepatnya di toko emas Terus Jaya milik Siang Khu Lie di jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat pada minggu (10/3-2013).Sebelum perampokan, sempat juga muncul kasus ledakan bom ... Read More »

Ketua lajnah tsaqofiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Hafidz Abdurrahman, mengatakan bahwa Syam penah menjadi Ibukota Khilafah dan akan kembali menjadi Ibukota Khilafah. “Pangkal dan tempat Darul Islam (khilafah) adalah Syam,” ujarnya mengutip hadits riwayat Thabrani, saat kegiatan Dirosah Syar’iyyah ke 23, Sabtu (16/3) di Kantor DPP HTI, Crown Palace, Jakarta. Ia menuturkan Syam merupakan tanah pilhan Allah yang ditempati ... Read More »

Wakil Ketua DPR Pramono Anung buka-bukaan soal biaya yang diperlukan untuk menjadi anggota DPR. Seorang pengusaha bisa menghabiskan Rp 6 miliar untuk duduk di kursi DPR. “Ada yang habis Rp 6 miliar, pengusaha, karena memang tidak punya basis massa,” kata Pramono saat berbincang, Jumat (15/3/2013). Memang ongkos menjadi anggota DPR bagi pengusaha lebih mahal. Para pebisnis itu juga dibebani untuk ... Read More »

HTI Press. Jakarta- Pengamat Politik Internasional, Farid Wadjdi menjelaskan strategi barat menghalangi penegakkan khilafah dengan beberapa strategi diantaranya dengan pendekatan lembut (soft approach), pendekatan keras (hard approach) dan pendekatan hukum (law/legal  approach). Ia menyebutkan, strategi pendekatan lembut itu dengan cara menyebarkan ajaran kapitalisme, demokrasi, HAM, pluralisme dan nasionalisme di negeri-negeri Islam. Kenapa demikian?. “Karena ketika umat Islam diatur sistem kufur ... Read More »

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan menggelar mukhtamar khilafah 2 Juni 2013 mendatang. Ketua Umum HTI Rohmat S Labib mengatakan mukhtamar khilafah digelar untuk mengenalkan khilafah itu sendiri. Rohmat mengakui sebagian umat muslim belum mengenal khilafah, sehingga umat harus mengetahui bahwa hal ini adalah kewajiban seorang muslim. “Kewajiban khilafah ini tidak ada ikhtilaf,” ujarnya saat berkunjung ke Republika, Jumat (15/3). Ketua ... Read More »

Mediaumat.com.Pakar Ekonomi Syariah Dr Arim Nasim kembali mengecam kebijakan pemerintah yang akan melaksanakan shared service PLN sebagai penyempurna privatisasi listrik. “Kalau shared service ini dijalankan maka sempurnalah proses privatisasi listrik ini walaupun badan usahanya masih bernama Perusahaan Listrik Negara,” ungkapnya kepada mediaumat.com, (13/3). Berdasarkan informasi dari lingkungan dalam perusahaan listrik plat merah tersebut, Arim menyatakan pada 2013 ini pemerintah akan ... Read More »