Berita Dalam Negeri

Ketua Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Yahya Abdurrahman menganggap wajar kalau Presiden SBY frustasi dalam memberantas korupsi. “Wajar saja frustasi, sebab memang hampir mustahil memberantas korupsi dalam sistem kapitalisme demokrasi,” ungkapnya kepada mediaumat.com, Rabu (12/12) melalui surat elektronik. Karena, lanjutnya, faktor utama korupsi adalah sistem politik biaya tinggi yaitu sistem demokrasi. “Seharusnya presiden memberi contoh mulai dari dirinya sendiri, ... Read More »

Mediaumat.com. Jakarta. Indonesia Police Watch (IPW) menolak gagasan Nomor Polisi Genap-Ganjil untuk atasi kemacetan yang dilontarkan Gubernur Jakarta Jokowi. “IPW mendesak agar Polda Metro Jaya tidak mendukung gagasan tersebut karena sangat tidak realistis dan merugikan rakyat,” tegas Neta S Pane kepada mediaumat.com, Rabu (12/12) melalui surat elektronik. Ketua Presidium IPW tersebut memaparkan terjadinya kemacetan parah di Jakarta adalah akibat tidak ... Read More »

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan isi UU ini jelas membebani rakyat dan tidak sesuai konstitusi. Si Oneng—Rieke Diah Pitoloka—bilang bahwa jika UU Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) maka seluruh rakyat Indonesia akan menerima lima jaminan, yakni kesehatan, kecelakaan, hari tua, pensiun dan kematian. Masyarakat juga akan mendapatkan penyuluhan, KB, rawat inap, rawat jalan, obat, sampai cuci darah dan operasi ... Read More »

  Merdeka bukan solusi karena akar permasalahannya adalah sistem yang rusak. Bak petir di siang bolong, tiba-tiba sebagian orang di Kalimantan Timur menuntut merdeka. Ada apa? Usat punya usut, gagasan Kalimantan Timur (Kaltim) merdeka hingga otonomi khusus (Otsus) lahir setelah tidak dikabulkannya gugatan judical review (uji materi) Provinsi Kaltim terhadap Pasal 14 huruf  “e” dan “f”  UU No 33 Tahun ... Read More »

Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. KELUARGA BESAR HIZBUT TAHRIR INDONESIA Mengucapkan Takziyah atas wafatnya: Izzatun Nisa’ (putri Ust Wahiduddin) pada hari Selasa (11/12/2012) dengan iringan doa: “Allahummaghfirlaha warhamha wa ‘afiha wa’fu ‘anha wa akrim nuzulaha wawassi’ madkhalaha waj’alil jannata maswaha Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba’daha waghfir lana wa laha” (DPP HIZBUT TAHRIR INDONESIA) Read More »

Semua pegawai Bank Indonesia akhirnya mendapat kenaikan gaji sebesar 3 persen karena kinerja karyawan BI yang berhasil menaikkan perekonomian Indonesia. Kenaikan gaji para karyawan BI disebut cost of living adjustment (COLA). Dalam COLA, kenaikan gaji karyawan BI bisa mencapai 10 persen, jika karyawan bekerja lebih maksimal akan ditambahkan. “Jadi itu diberikan berdasarkan prestasi. Dasarnya 3 persen, tapi kalau kerjanya bagus ... Read More »

Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi XI) DPR setuju menaikkan gaji pegawai Bank Indonesia (BI) mulai Januari 2013. Komisi XI dan BI tengah membahas persyaratan kenaikan gaji Dewan Gubernur BI. Wakil Ketua Komisi XI  Andi Timo Pangerang mengatakan untuk anggaran gaji dan penghasilan lainnya untuk dewan gubernur dan pegawai BI mengacu pada kesepakatan rapat panja 27 November 2012. Dalam kesepakatan itu ... Read More »

Kebenaran firman Allah SWT  dalam Alquran kitab panduan alam semesta— terangkai dalam pesan yang tegas melalui bahasa yang indah di ujung pena Raja Ali Haji. Ulama Riau yang terpandang, pengarang yang piawai dalam abad ke-19 itu menulis syair yang berbunyi: ‘’Rakyat tentara tidak mufakat, menteri hulubalang banyak khianat, banyak perintah tiada amanat, jadilah negeri menanggung laknat. Akan tetapi dengan sebabnya, ... Read More »

Oleh : Muhammad Hanif, Aktivis Kajian Islam Politik Tinggal di Pangkalan Bun, Kalteng 1 Desember lalu  diperingati sebagai hari  HIV/AIDS sedunia. Momentum tersebut mengingatkan kembali masyarakat  untuk semakin waspada terhadap penyebaran penyakit mematikan ini.  Di Kabupaten Kobar saja, hingga November 2012 tercatat penambahan penderita HIV/AIDS  sebanyak 5 orang yang beprofesi sebagai pekerja seks komersil (PSK) di lokalisasi Desa Amin Jaya. ... Read More »

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Eva Kusuma Sundari, berpendapat draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional masih terdapat pasal-pasal krusial, bahkan di antaranya berpotensi menimbulkan distorsi kekuasaan. “Draf RUU Kamnas terbaru, yang diserahkan oleh Pemerintah pada tanggal 16 Oktober 2012, ternyata masih banyak pasal krusial walaupun pasal penangkapan dan penyadapan sudah ditiadakan,” katanya saat dihubungi Minggu (9/12). Eva yang juga ... Read More »