Berita Dalam Negeri

Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Rokhmat S Labib mengajak umat Islam untuk meninggalkan demokrasi. “Tinggalkan demokrasi, tegakkan khilafah!” serunya dalam Workshop Hizbut Tahrir: Demokrasi atau Khilafah?, Ahad (9/12) di  Kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Crown Palace, Jl Soepomo Jakarta Selatan. Untuk mendukung argumennya, Rokhmat setidaknya menyebut tiga alasan. Pertama, demokrasi bertentangan dengan akidah Islam. Dalam demokrasi rakyat memberikan cek kosong ... Read More »

Ismail Yusanto menilai meski seorang menteri aktif Andi Mallarangeng telah dijadikan tersangka kasus korupsi namun itu tidak akan membikin jera para koruptor. “Karena korupsi merupakan candu dalam praktek sistem politik sekuler ini,” ungkap Jubir Hizbut Tahrir Indonesia kepada mediaumat.com, Jum’at (7/12). Di samping untuk kesenangan pribadi, menurutnya, korupsi juga diperlukan untuk menambah modal dalam pemilu berikutnya dalam sistem demokrasi yang ... Read More »

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan diri sebagai lembaga yang berani dan bisa diandalkan sebagai lembaga antikorupsi di negeri ini. Berani karena KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng sebagai tersangka kasus Hambalang. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia seorang menteri aktif ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga mencekal Andi bepergian ke luar negeri selama enam ... Read More »

Mediaumat.com. Jakarta. Ketua Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yahya Abdurrahman  mengingatkan agar umat tidak percaya pada sistem demokrasi.  “Seharusnya umat tidak terperosok ke dalam lubang yang sama berkali-kali dengan percaya pada sistem demokrasi dan para penguasa korup,” tegasnya kepada mediaumat.com, Kamis (6/12). Menurutnya, selain bertentangan dengan akidah Islam, demokrasi juga secara sistematis membuat para politisi dan pejabat bermental ... Read More »

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melansir kerugian negara akibat korupsi sepanjang 2004-2011 mencapai Rp39,3 triliun. Korupsi bukan saja memiskinkan negara secara struktural namun juga dapat menyebabkan kemarahan masyarakat luas. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menjelaskan kerugian negara tersebut dapat dipergunakan untuk membangun 393 ribu unit rumah baru, sekolah gratis untuk 68 juta anak Sekolah Dasar selama setahun penuh, dan membelikan 7,9 ... Read More »

HTI Press. Semarang- SPN secara prinsip menolak Undang-undang UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS) yang merupakan produk kapitalisme. Heru Budi Utoyo menilai selama ini dirinya baru tahu Syariah Islam juga mengatur mengenai perburuhan seperti yang selama ini diperjuangkan oleh SPN baik melalui advokasi, pemberdayaan, maupun demo yang dilakukan dalam rangka untuk memperjuangkan persoalan ... Read More »

Sekilas undang-undang tentang jaminan sosial, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) No 24 tahun 2011 akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia.Padahal, menurut Hadi Sucipto, undang-undang tersebut merupakan penipuan pada rakyat. Pengamat ekonomi Universitas Tirtayasa Banten ini mengatakan rakyat diiming-imingi dengan jaminan sosial dan kesejahteraan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan dan jaminan hari tua, ... Read More »

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa selain persoalan Narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya) serta HIV/AIDS, maka seks bebas kini menjadi masalah utama remaja di Indonesia. “Hal tersebut harus segera ditangani mengingat jumlah remaja terbilang besar, yakni mencapai 26,7 persen dari total penduduk,” kata Plt Kepala BKKBN Subagyo di Jakarta, Rabu. Penelitian Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) ... Read More »

Kepolisian menetapkan enam tersangka dalam penyerangan Markas Polsek Pirime dan baku tembak dengan rombongan Kapolda Papua Irjen Tito Carnavian usai meninjau Mapolsek Pirime. Mereka berinisial, KW (40), LK (22), TW (24), GK (35), DT (45), dan TT (17). Keenamnya ditangkap Kamis 29 November 2012, di Kampung Muaragame, Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya. “Semua akan kami proses sesuai hukum. Masih penyelidikan,” begitu ... Read More »

Oleh : Ahmad Salim Aini Lajnah Khusus Pengusaha (LKP) Hizbut Tahrir Indonesia Kobar. Seyogyanya, hari Ahad, 2 Desember kemarin di tetapkan sebagai  Hari Tanpa BBM Bersubsidi. Pada hari itu, warga di 10 kota besar Indonesia dilarang memberi premium bersubsidi dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Kesepuluh kota tersebut meliputi Jakarta, Bandung, Banten, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Balikpapan, ... Read More »