Oleh: UU Hamidy Hubungan antara pemerintah dengan rakyat dalam tatanan sistem demokrasi sekuler hampir tak pernah diperhatikan dengan seksama serta dievaluasi dengan teliti. Cogan kata demokrasi yakni dari, oleh, dan untuk rakyat ternyata hanya fatamorgana —lautan pasir pada panas matahari yang kelihatan bagaikan air hanya rupanya kilauan cahaya yang tidak berbekas. Sebab, kenyataannya, pemerintah hasil demokrasi sekuler tidak mengurus kepentingan ... Read More »
PENGGEREBEKAN Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Akhfiya’ di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (13/11/2012) mengagetkan banyak pihak. Pemberitaan yang menyatakan bahwa Ponpes ini meresahkan warga masyarakat karena mengajarkan terorisme ternyata berbeda dari sumber yang Islampos.com dapatkan. Sumber ini langsung kami dapatkan dari para warga yang tinggal di sekitar Ponpes. Kronologi Sebetulnya Menurut Warga Menurut penuturan seorang warga, penggerebekan Ponpes Darul ... Read More »
Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) memberi 3 rekomendasi tentang pangan: Memfasilitasi penanaman modal yang lebih tinggi, membuka lebih luas pasar produk pertanian & menghilangkan subsidi serta meninggalkan tujuan swasembada pangan (www.deptan.go.id). Komentar: Setelah berhasil meliberalkan sektor tambang hingga hampir 90 % dikuasai swasta dan asing, para kapitalis ingin meliberalkan sektor pertanian yang pasti akan semakin menyengsarakan rakyat []LM-HTI Read More »
Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyebut ada ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat dalam korupsi APBN. Ketua fraksi tersebut, kata Dipo, bertugas menciptakan program serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Hal itu diungkap Dipo saat jumpa pers di kantornya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (11/11/2012). Dipo mengklaim hal itu berdasarkan laporan dari pegawai negeri ... Read More »
Reaksi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi tampak berang dengan pernyataan Ketua MK Mahfud MD soal pemberian grasi bagi terpidana kasus narkoba Meirika Franola atau Ola. Itu dinilai sebagai bentuk kepanikan pihak Istana. Terlepas dari benar atau tidaknya ungkapan Mahfud, Istana seharusnya tidak perlu terlalu reaktif. Demikian diungkapkan pakar psikologi politik UI Hamdi Moeloek saat ditemui di sela-sela diskusi buku berjudul ... Read More »
Upaya meminggirkan peran umat Islam dalam mengusir penjajah terus dilakukan oleh kelompok sepilis (sekularis, pluralis dan liberalis). Salah satunya dengan menayangkan film kontroversial Soegija di stasiun televisi Indosiar pukul 20.00 WIB tepat di Hari Pahlawan 10 Nopember 2012. Menurut Sejarawan Tian Anwar Bachtiar, televisi tersebut memang sengaja ingin mengangkat isu pluralisme sehingga ditayangkanlah film yang menceritakan kisah Pastur Albertus Soegija ... Read More »
Kemenangan Obama untuk kedua kalinya dalam pilpres Amerika Serikat tidak perlu disambut gembira khususnya bagi umat Islam di Indonesia. “Kemenangan Obama tak memberi harapan perdamaian dan tak merubah apapun,” tegas Ketua DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kobar Abu Nasir, Jumat (9/11). Menurut dia, umat Islam semestinya cermat dan bisa membedakan sosok Obama dalam kapasitas sebagai pribadi (individu) dengan sosok ... Read More »
Innalillahi wa inna ilaihi Raji’un. KELUARGA BESAR HTI MENYATAKAN TAKZIYAH atas wafatnya ayah mertua dari ustadz Mujiyanto (DPP HTI) pada hari Jumat (9/11/2012). Allahummaghfirlahu warhamhu wa ‘afihi wa’fu ‘anhu wa akrim nuzulahu wa wassi’ madkhalahu waj’al al-jannata maswahu bi rahmatika ya Arhama ar-Rahimin, Read More »
Oleh Ustadz Fahmi Suwaidi Struktur Militer Utsmani dalam Laskar Diponegoro Penjajahan Belanda di Nusantara selama 350 tahun tidaklah berlangsung dengan mulus tanpa perlawanan. Bangsa Muslim yang memiliki kehormatan dan harga diri ini tak henti-hentinya melawan. Jihad mempertahankan negeri dari serangan penjajah kafir adalah jalan hidup mereka semenjak dahulu kala. Tapi siapa sangka, ternyata pengaruh khilafah Utsmaniyah sangat besar di dalamnya. ... Read More »
Menteri BUMN Dahlan Iskan didesak untuk menjelaskan alasan kerugian Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp37,6 triliun semasa dia menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Terpenting lagi, Dahlan diminta tidak hanya rajin membuat pernyataan kepada media. Sebab, sebagai pejabat negara, Dahlan seharusnya bicara di forum resmi. “PADA saat komisi VII memanggil untuk mempertanyakan dan memperjelas (kerugian PLN Rp37,6 triliun) seharusnya Dahlan datang, ... Read More »
Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam