Berita Dalam Negeri

Mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi menyatakan kalau Hak Asasi Manusia (HAM) model barat menyatukan neokomunis dan liberalisme westernis untuk melawan dunia Islam (republika.co.id, 3/10). Komentar: Benar, HAM memang bertentangan dengan Islam. Penyebaran HAM sesungguhnya ditujukan untuk mendestruksi ajaran Islam melalui nilai Liberalisme. Eksisnya ajaran sesat seperti Ahmadiyah juga rencana dihidupkannya komunisme di tanah air mengatasnamakan HAM. Sudah seharusnya setiap ... Read More »

Ulama bukanlah pewaris peradaban Barat yang dibawa Adam Smith, John Locke atau Macchiaveli yang sekuler tetapi ulama adalah pewaris Nabi Muhammad SAW yang menerapkan syariah Islam. Sekitar seribu kyai, tokoh masyarakat dan mubalighah dari berbagai penjuru Provinsi Lampung hadir dalam acara Silaturahim Akbar Keluarga Besar Hizbut Tahrir Indonesia, Ahad (2/9) di Graha Gading Karang, Bandar Lampung. Di depan pintu masuk, ... Read More »

PENYIMPANGAN keuangan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah terus terjadi. Penyimpangan terakhir diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akibatnya, negara berpotensi merugi hingga Rp12,48 triliun. Ketua BPK Hadi Poernomo menegaskan hal tersebut dalam rapat paripurna dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, kemarin. Menurut Hadi, BPK memprioritaskan pemeriksaan pada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL), laporan keuangan pemerintah ... Read More »

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyelewengan uang negara di tingkat pemerintah provinsi dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2011. Kerugian negara di 33 provinsi dari 2005 hingga 2011 mencapai Rp4,1 triliun. Saat menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo mengatakan kebocoran terjadi akibat tata kelola pemerintahan daerah yang buruk, baik dari segi penganggaran ... Read More »

KADER partai politik kian berlomba meraup uang negara secara ilegal. Kini bahkan pemerintah mengeluarkan peringkat parpol yang memiliki kader terbelit masalah korupsi. Awalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat pada 13 Juni mengeluh bahwa mestinya Demokrat tidak menjadi bulan-bulanan pemberitaan tersangkut korupsi. Alasannya masih ada partai politik yang kasus korupsinya di atas Demokrat. Seperti biasanya Yudhoyono ... Read More »

Komisi I DPR telah mempelajari draf awal tentang RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang disodorkan pemerintah. Berdasarkan telaah akademis dan pendapat publik yang masuk ke DPR, disimpulkan bahwa substansi RUU Kamnas ini berpotensi masalah. Di dalamnya masih mengandung unsur pelanggaran hak asasi, pembatasan kebebasan pers, berbenturan dengan undang-undang lain, dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, Komisi I DPR mengembalikan draf ... Read More »

Pembinaan para pelajar melalui kegiatan rohis efektif dalam mencegah aksi terorisme dan insiden tawuran antarpelajar yang menelan korban seperti yang terjadi di Jakarta beberapa waktu yang lalu. “Lewat kegiatan rohis, para pelajar dibina untuk menjadi insan bertakwa yang memiliki pola pikir dan pola sikap Islami,” ungkap Ketua DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kobar Abu Nasir. Dengan bekal ketakwaan yang ... Read More »

Seharusnya air yang dikelola PDAM (perusahaan daerah air minum) digratiskan untuk warga. Usulan tersebut mengemuka ketika DPD 2 HTI Kota Bogor bersilaturahmi dan berdialog dengan Dinas Bina Marga dan SDA Kota Bogor, belum lama ini. Pada kesempatan itu, Ketua DPD 2 HTI Kota Bogor Gus Uwik menjelaskan bahwa HTI bukan hanya bergerak dalam masalah keagamaan tapi juga peduli dan memberikan ... Read More »

Sejak Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk penyelidikan hukum pejabat negara dalam berbagai kasus. Lebih dari separuh di antaranya adalah pejabat dari partai politik, dengan tiga besarnya adalah Partai Golkar, PDIP dan PD. “Berdasarkan kategori kasus yang diajukan, sebanyak 131 orang atau 74,43 persen menyangkut tindak pidana korupsi, dan 45 orang atau 25,29 ... Read More »

Partai Demokrat (PD) menduduki peringkat ketiga yang pejabatnya paling banyak bermasalah kasus hukum. Waketum PD Max Sopacua lega mengetahui partainya bukan yang terkorup. “Data itu artinya kita bukan yang teratas. Saya yakin kalau data yang dirilis oleh Pak Dipo memiliki validitas. Daripada gonjang-ganjing seperti selama ini, lebih baik lihat datanya,” kata Max saat berbincang, Jumat (28/9/2012). Max mengatakan data itu ... Read More »