Berita Dalam Negeri

Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Medan, Senin (17/7). Mereka menentang terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas. Mereka menilai, Perppu tersebut berpotensi represif dan memunculkan rezim otoriter. Aksi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Muslim Bersama Umat (AMMBU) ini didahului dengan long march melewati sejumlah titik di pusat kota Medan. Mereka melakukan long march dari lapangan Merdeka-Jl Guru Patimpus, Bundaran ... Read More »

Sejumlah advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat Indonesia (OAI) mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2017 Tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) ke Mahkamah Konstitusi, Senin (17/7). Ketua OAI Virza Roy Hizzal mengatakan, pihaknya mengajukan uji materi secara formil dan materiil terhadap Perppu. Secara formil, Perppu tersebut diajukan untuk diuji proses penerbitannya. Sementara secara materiil akan diuji konten di ... Read More »

HTI Press, Medan. Sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam FIB (Forum Islam bersatu) mendatangi DPRD Sumatera Utara pada Senin (17/7) untuk menyampaikan penolakannya pada Perppu No.2 Tahun 2017 sebagai pengganti UU Ormas No 17 Tahun 2013. Sikap menolak Perppu itu disampaikan langsung oleh perwakilan Ormas Islam yang tergabung di FIB kepada ketua dan anggota DPRD Sumut di Gedung Dewan. Perwakilan ... Read More »

Penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas terus terjadi. Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam di Sumatera Utara (Sumut) menilai regulasi itu justru akan menambah kekisruhan dan mengancam keutuhan NKRI. Sikap menolak Perppu itu disampaikan perwakilan Ormas Islam kepada ketua dan anggota DPRD Sumut di Gedung Dewan, Senin (17/7). Perwakilan Ormas Islam yang hadir di ... Read More »

Belasan ormas Islam, tokoh, habaib hingga pengasuh majelis taklim sepakat menyatakan menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Sikap bersama ini ditandatangani di kantor dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD I Bangka Belitung, Pangkalpinang. (15/07). Dalam penandatanganan penolakan disepakati keberadaan Perppu dinilai dapat memberangus ormas Islam. Hadir ketua himpunan majelis ikhwan muhibbin, habib Quraish Shihab, ... Read More »

Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya (APMS) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Ahad (16/7/2107). Mereka menolak diterbitkannya Perppu No. 2  tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Salah satu orator, Yusuf Santoso dari Unversitas Sebelas Maret (UNS) mengatakan, Perppu tersebut dapat digunakan pemerintah untuk membubarkan paksa ormas-ormas yang tak sejalan dengan ... Read More »

Alih-alih bisa mengatasi masalah yang dianggap genting oleh pemerintah, Perppu Ormas dinilai justru bisa menimbulkan kegentingan. “Alih-alih Perppu ini diharapkan bisa mengatasi persoalan yang dianggap genting oleh pemerintah, namun sebaliknya, justru Perppu ini bisa menciptakan kegentingan baru,” ujar Kepala Biro PP Hidayatullah Mahladi kepada mediaumat.com, Sabtu (15/7/2017). Pasalnya, lanjut Mahladi, Perppu ini telah mencabut hak warga Negara Indonesia untuk berserikat, ... Read More »

Semua polling terkait Perppu yang diselenggarakan berbagai lembaga tak terkecuali Indonesia Lawyers Club (ILC) hasilnya menolak Perppu. Hasil final polling ILC pemenangnya: Tidak Setuju Perppu (73%) dari total 24.798 suara. Semoga nanti bisa diinfokan Karni Ilyas saat acara ILC di TV One.[] Read More »

Forum Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam Kalbar menggelar aksi damai mengkritisasi PERPPU pembubaran ormas atau perppu nomor 2 tahun 2017 di halaman bundaran Digulist Untan Pontianak, Jumat (14/07/2017). Aksi damai ini diikuti sekitar belasan orang tersebut membawa banner dan tulisan seperti rencana bubarkan ormas Islam, bukti rezim represif dan anti Islam dan stop kriminalisasi ulama dan ormas Islam. Namun, aksi ... Read More »

Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 yang lalu dinilai bagaikan “senjata pemusnah massal”. “Bagaikan ‘senjata pemusnah massal’ terhadap hak politik rakyat yang tidak hanya berimplikasi pada pembubaran organ masyarakat, namun juga berpotensi mengkriminalkan anggotanya baik yang langsung maupun yang tidak langsung melakukan perbuatan yang dilarang dalam Perppu,” ujar ... Read More »