Berita Dalam Negeri

JAKARTA- PT Freeport Indonesia meminta kontrak kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengeksploitasi tambang tembaga dan emas di Papua diperpanjang lagi dari 2021 hingga 2041. Berdasarkan Kontrak Karya II yang diteken tahun 1991, Kontrak Freeport hanya sampai tahun 2021. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto mengatakan Freeport sudah merencanakan investasi sebesar 16,9 miliar dollar AS untuk kelanjutan operasional ... Read More »

Jakarta– Pemerintah Indonesia mengucurkan dana sebesar Rp 1,5 triliun untuk mengatasi dampak semburan lumpur Lapindo yang telah menenggelamkan beberapa desa di Porong, Sidoarjo. Dana milik rakyat itu digunakan untuk membiayai operasional Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). “BPLS merupakan badan yang dibentuk pemerintah yang bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, serta menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur ... Read More »

Bulan Ramadan sudah di depan mata. Sebagai bulan penuh berkah, sudah  selayaknya kaum muslim dan pemerintah khususnya Pemkab Kobar menjadikan bulan Ramadan sebagai media perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan bertakwa secara hakiki.  “Hal ini perlu kami tegaskan karena ada kecenderungan semangat ketakwaan selama Ramadan hanya bersifat sementara dan tidak permanen. Faktanya, pelarangan aktivitas tempat hiburan malam dan lokalisasi ... Read More »

Semangat kapitalisasi dalam RUU PT tersebut bagaikan deklarasi bahwa yang bisa mengenyam pendidikan tinggi adalah orang kaya, sementara rakyat miskin akan terdepak dengan sendirinya karena tidak memiliki kemampuan finansial. Menurut Dr Kusman Sadik, Msi Lajnah Maslahiyah DPP HTI pengalaman status BHMN pada beberapa perguruan tinggi negeri yang lalu, yaitu UI, IPB, UGM, ITB, UPI Bandung, USU, dan UNAIR, status otonomi ... Read More »

UU PT dan UU BHP ini memiliki ruh yang sama yaitu liberalisasi pendidikan, yang berbeda hanya kemasannya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetuk palu persetujuan disahkannya Rancangan Undang-Undang Pependidikan Tinggi (UU PT) menjadi Undang-undang saat sidang Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (13/7), di tengah penolakan substansi RUU oleh berbagai elemen masyarakat. Namun sepertinya pemerintah dan DPR tak peduli. Berbagai ... Read More »

PENYERAPAN anggaran belanja kementerian/lembaga dalam APBN hingga saat ini masih tidak efektif. Penyebabnya, kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, praktik-praktik kolutif yang dilakukan di level pemerintah pusat dan daerah dengan anggota DPR terhadap anggaran negara. Menurut Menkeu di Jakarta kemarin, praktik korupsi APBN itu dimulai dari proses penyusunan anggaran di DPR, saat pencairan, hingga pelaksanaan. “Karena itu, kita harus bisa mendorong ... Read More »

ICW: Laporan keuangan parpol buruk! dari 9 parpol yang mendapat subsidi APBN secara rata-rata buruk. Mereka tidak terbuka juga tidak punya prosedur dan tata pelaporan laporan keuangan. Pemerintah tidak memberi tekanan pada parpol dan tidak ada sanksi sehingga terus berulang (detiknews.com, 4/4) Komentar: Aneh bertahan hidup sendiri sesuai kaidah survival of the fittest (siapa yang kuat dia yang menang). Ini ... Read More »

Jakarta. Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Farid Wadjdi menyatakan selain untuk membendung hegemoni Cina, pembesaran Gedung Kedutaan Besar Amerika di Jakarta juga ditujukan untuk mencegah tegaknya kembali khilafah. “Di samping untuk membendung hegemoni Cina juga untuk membendung kebangkitan khilafah Islam!” prediksinya dalam acara Halqah Islam dan Peradaban (HIP) Edisi 40, Rabu (18/7) di Wisma Antara, Jakarta. Menurutnya, bila pada semester ... Read More »

Terkait bentrok Ahmadiyah, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto menegaskan kekerasan terjadi bukan karena adanya SKB 3 Menteri tetapi lantaran ketidaktegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap status Ahmadiyah. “Penyebab kekerasan tersebut adalah ketidaktegasan SBY!” tegasnya kepada mediaumat.com, Kamis (19/7) sore di Bogor. Menurut Ismail, presiden sesungguhnya sudah punya dasar lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa Ahmadiyah itu ... Read More »

Jakarta– Angka golongan putih (golput) atau warga yang memutuskan tidak memilih dalam putaran pertama Pilgub DKI mencapai sekitar 37 persen. Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU DKI, Sumarno, menyatakan ada banyak faktor yang mempengaruhi. Apa saja faktor-faktor itu? “Pertama, golput karena alasan politis, orang tidak memilih karena tidak percaya kepada penyelenggara negara yang mungkin dianggap korup. Kedua ada variabel ... Read More »