Berita Dalam Negeri

Saksi Ahli yang juga merupakan Wakil Rais Aam PBNU menegaskan Ahok telah menistakan agama Islam dan mencampuri urusan umat Islam. KH Miftahul Akhyar menyatakan kalimat yang diucapkan terdakwa Ahok telah memasuki wilayah umat Islam, meskipun ditujukan untuk mengonter lawannya di Pilkada. “ Jangan diputer dan dibawa kemana-kemana, kalimat terdakwa sudah memasuki ranah agama Islam, Ahok memasuki ruang lain, jadi ucapan ... Read More »

HTI Press. Jakarta. Dianggap sebagai tindakan pembungkaman terhadap dakwah, sekitar 30 ulama Jakarta berkumpul menyampaikan penolakan terhadap wacana pemerintah untuk mensertifikasi da’i dan khatib. “Menolak rencana pemerintah untuk melakukan sertifikasi da’i dan khathib. Karena tindakan ini merupakan pembungkaman terhadap dakwah Islam,” ungkap Habib Khalilullah bin Abu Bakar Al Habsyi Al Hassani membacakan pernyataan sikap para ulama yang hadir pada Multaqa ... Read More »

Nilai sumber daya dan jasa laut Indonesia mencapai US$ 2,5 triliun per tahun. Dengan luas 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Tak pelak, laut Nusantara yang membentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 5000 kilometer, memberikan kontribusi besar bagi perikanan dunia. Perairan Indonesia merupakan habitat bagi 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan ... Read More »

Pemerintah kembali akan memberikan izin ekspor sementara kepada Freeport padahal jelas bertentangan dengan UU Minerba Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). “Inilah bukti nyata bahwa rezim negeri itu takluk dan lebih berpihak kepada korporasi dibandingkan dengan kepentingan negara dan rakyat,” ujar peneliti senior Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Muhammad Ishak kepada mediaumat.com, Senin (6/2/2017). Pasalnya, UU tersebut ... Read More »

“Ya itu kan sebenarnya upaya untuk  membungkam kelompok-kelompok yang dianggap bisa memainkan posisi kekuasaan.” Kementerian Agama berencana menyertifikasi para khatib Jumat. Hanya mereka yang mendapatkan izin dari pemerintah yang boleh naik ke mimbar masjid saat shalat Jumat. Kemenag berasalan, ini untuk menghilangkan unsur hujatan dalam ceramah yang dilakukan di hari Jumat. “Sekarang Kementerian Agama bekerja keras untuk merumuskan apa kualifikasi ... Read More »

Ketua Lajnah Tsaqafiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Hafidz Abdurrahman mengungkap tiga faktor ulama dikriminalisasi. “Pertama, karena menguatnya kekuatan umat Islam, yang direpresentasikan oleh Aksi Bela Islam 1, 2 dan 3,” ungkapnya seperti diberitakan Tabloid Media Umat Edisi 190: Kekuatan Besar di Balik Kriminalisasi Ulama dan Ormas Islam, 6 – 19 Jumadil Awal 1438 H/ 3 – 16 Februari 2017. ... Read More »

Pelecehan, stigma negatif hingga kriminalisasi ulama merupakan salah satu cara yang dilakukan kelompok tertentu yang tak ingin ulama memimpin. “Saya kira bukan negara yang melakukan ini, tapi kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin umat Islam itu kembali bangkit, tidak ingin para alim ulama memimpin,” ujar Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Didin Hafiduddin seperti dipublikasikan Tabloid Media ... Read More »

Juru Bicara Hizbut Tahrir (HTI) Indonesia, Ismail Yusanto menilai, sikap kasar Ahok terhadap KH Ma’rauf Amin di persidangan lanjutan kasus penistaan agama sebagai sikap keterlaluan. Apalagi, yang diperlakukan tidak semestinya oleh Ahok tersebut adalah seorang ulama terkemuka dan terhormat. “Ini sungguh sangat keterlaluan, bagaimana seorang Ahok secara langsung di hadapan seorang ulama yang terkemuka dan terhormat itu dia melakukan penghinaan ... Read More »

HTI-Press. Jakarta. Sekitar 20 ribu massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengadakan aksi damai dalam rangka menolak kriminalisasi dan pelecehan terhadap ulama di Patung Kuda Monas, Jakarta pada Minggu (5/2) pagi. Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto, dalam acara itu dengan tegas mengecam kriminalisasi ulama yang terjadi saat ini. “Kriminalisasi adalah usaha mencari-cari kesalahan dengan tujuan untuk mempidanakan para ulama ... Read More »

Wakil Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis) Jeje Zaenuddin menilai ada pihak-pihak yang mempunyai akses kuat kepada lembaga-lembaga penegak hukum untuk mengkriminalisasi ulama dan aktivis Islam yang kritis pada penguasa. “Saya menilai itu bukan skenario negara,  tetapi mungkin saja ada pihak-pihak yang punya akses kuat ke lembaga-lembaga penegak hukum untuk memengaruhi kebijakan negara di bidang hukum, di mana mereka tidak ... Read More »