Berita Dalam Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa kekurangan personel dalam penanganan dan pemberantasan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan personel KPK hanya 700 orang, sementara kasus korupsi yang terjadi justru semakin marak di seluruh wilayah Indonesia. “KPK cuma punya 700 orang. Bagaimana 700 orang bisa meng-cover se-Indonesia yang penduduknya lebih dari 200 juta,” kata ... Read More »

Bahan bakar jenis pertamax akan banyak diimpor, karena kemampuan Pertamina sangat kurang. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia (YKLI), Tulus Abadi, menilai bahwa kebijakan mengenai pembatasan atau pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah dinilai sebagai wacana yang pro asing dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat lokal. Karenanya, bila wacana ini dilakukan, maka bisa jadi, SPBU lokal akan kalah bersaing dengan ... Read More »

Meskipun kaya akan gas dan batubara, namun kondisi kelistrikan di Kalimantan tidak selancar di Jawa yang minim sumber gas dan batubara. Pemerintah harus beri keadilan ke wilayah penghasil energi. Pengamat Energi dari Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengatakan, Kalimantan dan Sumatera yang menghasilkan energi seperti gas atau batubara harusnya diberi tarif listrik yang lebih murah ketimbang di Jawa. Bahkan, meski tarif ... Read More »

HTI Press. Jakarta- “Kalau kita lihat dan mengamati rancangan undang-undang Keadilan dan Kesataraan Gender (KKG) ini, ingin menelanjangi umat islam. Apalagi tidak berlandaskan sama sekali dengan hukum islam,” jelas Rokhmat S Labib, Ketua DPP HTI saat Diskusi Halqoh Islam dan Peradaban (HIP), Kamis (19/04) di Wisma Antara Jakarta. HIP yang bertajuk; RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) bertentangan dengan islam, ... Read More »

Deputi Sekretaris Kabinet Djadmiko membantah data yang dipaparkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menyebutkan bahwa Istana Kepresidenan menganggarkan Rp 30,1 miliar untuk rapat kabinet pada tahun 2012. Menurut Djadmiko, anggaran tersebut telah direvisi menjadi Rp 20 miliar per tahun. “Anggaran ini untuk kedeputian persidangan. Ada operasional kedeputian, menyiapkan bahan, sampai memantau. Satu kali sidang kabinet paripurna Rp 20 ... Read More »

HTI Press. Jakarta- Saat diskusi Halqoh Islam dan peradaban (HIP), Kamis (19/4) di wisma antara Jakarta, Mahendradatta, Tim Pengacara Muslim menilai RUU Kesetaran dan Keadilan Gender (KKG) bukan untuk membela wanita dengan agenda tersembunyinya yang sangat jahat “dalam rancangan undang-undang ini, tiap pasal dilihat isinya sangat menarik padahal apa yang ditutupi dan dibalik ini semua sangat merusak,” urainya RUU KKG ... Read More »

HTI Press. Jakarta- “Saya ingatkan rancangan undang-undang ini sangat merusak sekali, karena undang-undang ini sangat memaksa kesetaraan,” ujar Henri Shalahuddin didepan para peserta Halqoh Islam dan Peradaban (HIP), Kamis (19/4) di wisma antara Jakarta. Menurut Peneliti INSIST ini, dibalik rancangan undang-undang ada kepentingan kapitalisme dan ada kepentingan merusak keluarga Indonesia, “Ford Foundation mendanai RUU ini untuk dijadikan undang-undang,” jelasnya. Henri ... Read More »

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy dari fraksi PKS menilai penelantaran kasus Angie menjadi persoalan serius. Ia mengingatkan KPK agar tetap bekerja keras meski tidak sedang disorot oleh media. “KPK terus bekerja dan tidak jalan di tempat, meskipun persoalan korupsi sedang tenggelam dengan hiruk pikuk politik di Senayan,” katanya di Jakarta, Rabu (18/4). Penelantaran kasus Angie, kata dia, akan menimbulkan ... Read More »

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP menyatakan hampir 80 persen kasus yang ditangani adalah korupsi dari pengadaan barang dan jasa. “Itu memang rawan terjadinya korupsi, terutama yang jumlah proyeknya dalam jumlah besar,” kata Johan di kantor KPK, Jakarta, Rabu 18 April 2012. Meski demikian lanjut Johan, bukan berarti setiap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi dan lembaga ... Read More »

Mei, Mobil Plat Merah Dilarang Menggunakan Premium (Pikiran Rakyat, 17/04/2012 ) Komentar : 1) Kebijakan yang ironis disatu sisi ada penghematan Premium krn beralih ke Pertamax tapi di sisi lain ada pengeluaran melonjak karena  membeli pertamax 2) Faktanya 90 % Pertamax masih impor jadi pemerintah lebih senang memberikan keuntungan kepada asing 3) Jadi semakin jelas  pemerintah sebagai antek dari para ... Read More »