Berita Dalam Negeri

Hermeneutika Sebagai Agenda untuk Mendekonstruksi Hukum Islam

Saat pertama kali al-Qur’an muncul, banyak penantangnya. Kondisi tersebut juga terjadi pada masa sekarang ini, di mana banyak yang menantang. Mereka meragukan orisinalitas serta konsep-konsep al-Qur’an. Tak heran terjadi benturan-benturan di sepanjang zaman. Umumnya, para penentang al-Quran yang punya pikiran dan berkiblat kepada Barat. Pernyataan ini disampaikan Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) “Mereka yang menantang dan ... Read More »

Lagi, Ironi Demokrasi

Demokrasi merupakan puncak ilmu, ideologi dan wisdom hasil karya umat manusia abad ke-20, ke-21. Demokrasi telah disepakati untuk menjadi satu-satunya ’kiblat’ dalam urusan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir tidak ada ketidaksepakatan terhadap demokrasi. Semua orang menjunjung tinggi demokrasi. Semua orang merasa salah, bodoh dan dekaden kalau ragu terhadap demokrasi…Itu tak lain karena saking sucinya demokrasi… ***** Demokrasi itu harga mati. ... Read More »

BBM Batal Naik, Sembako Terlanjur Melambung tak Turun

Rencana  kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April dibatalkan pemerintah. Namun harga kebutuhan pokok tetap mengalami kenaikan. Bahkan di Pasar Slipi, kenaikan harga sudah terjadi seminggu sebelumnya. Isu kenaikan BBM membuat harga sejumlah kebutuhan pokok merangkak naik. Namun setelah pemerintah mengumumkan pembatalan kenaikan BBM harga sembako tak lantas turun. Pantauan Republika, Ahad (1/4), harga sejumlah kebutuhan pokok tetap ... Read More »

‘Drama’ Paripurna DPR Soal BBM Cuma Jadi Ajang Partai Raih Simpati

Paripurna DPR soal BBM dituding cuma jadi pencitraan politik partai-partai di mata publik. Paripurna yang ditonton jutaan rakyat Indonesia itu dinilai penuh drama. Bila berniat menolak kenaikan BBM harusnya dari awal penyusunan APBN. “Jika mereka politisi serius untuk menolak kebijakan kenaikan APBN, harusnya dari awal penyusunan APBN. Sejak awal penyusunan parpol harus tegas menolak kenaikan BBM,” kata aktivis Indonesia Corruption ... Read More »

F-PKS: Paripurna BBM Hanya Dagelan Politik

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI, menilai terpilihnya opsi penambahan Pasal 7 ayat (6) A adalah keluar dari harapan publik. Dalam hal itu F-PKS menganggap para fraksi yang mendukung adanya penambahan ayat tersebut tidak pernah peka terhadap apa yang diinginkan masyarakat. Menurut Juru Bicara F-PKS DPR RI, Abdul Hakim, keputusan Paripurna, Jumat (30/3) malam, hanya sekadar dagelan politik citra. ... Read More »

Terkait Pasal 7 Ayat 6a, Arim Nasim: “DPR Tipu Rakyat, Senangkan Asing

HTI Press. Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Dr Arim Nasim menilai pengesahan Pasal 7 Ayat 6a UU APBN P 2012 adalah  hasil  moderat  atau jalan tengah antara  menipu rakyat dan untuk menyenangkan  para kapitalis asing. “Pengesahan Pasal 7 Ayat 6a adalah  hasil  moderat  atau jalan tengah antara  menipu rakyat dan untuk menyenangkan  para kapitalis asing karena  esensi keputusan ... Read More »

Harga Minyak RI Belum Penuhi Syarat Kenaikan BBM

Harga minyak Indonesia (Indonesian crude price/ICP) dalam enam bulan terakhir belum memenuhi syarat kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada 1 April 2012. Berdasarkan data Kementerian ESDM di Jakarta, Sabtu, rata-rata ICP dalam enam bulan terakhir atau periode 1 Oktober 2011 hingga 31 Maret 2012 adalah 116,49 dolar AS per barel. Perincian ICP dalam enam bulan terakhir adalah Oktober 2011 ... Read More »

DPR Sepakati Opsi Kenaikan Harga BBM Bersyarat

Mayoritas anggota fraksi DPR RI menyetujui opsi penambahan ayat 6a dalam Pasal 7 UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 dalam sidang paripurna DPR RI, Jumat (30/3/2012). Keputusan ini dihasilkan setelah pemungutan suara dilakukan dalam sidang paripurna, Sabtu (31/3/2012) dini hari. Melalui mekanisme ini, 356 anggota fraksi menyatakan mendukung opsi kedua yang menambahkan ayat 6 a pada Pasal 7 ... Read More »

Harga Minyak RI Belum Penuhi Syarat Kenaikan BBM

HTI Press. Harga minyak Indonesia (Indonesian crude price/ICP) dalam enam bulan terakhir belum memenuhi syarat kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada 1 April 2012. Berdasarkan data Kementerian ESDM di Jakarta, Sabtu, rata-rata ICP dalam enam bulan terakhir atau periode 1 Oktober 2011 hingga 31 Maret 2012 adalah 116,49 dolar AS per barel. Perincian ICP dalam enam bulan terakhir adalah ... Read More »

Hasyim Muzadi: “Pasal 7 Ayat 6a, Bukti DPR pun Liberal!”

HTI Press. Disahkannya Pasal 7 Ayat 6a pada UU APBN P 2012 tadi malam, menuai protes berbagai kalangan tak terkecuali mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi. “Ya keputusan ini untuk memberikan peluang pemerintah menaikan yang sesuai dengan harga pasar, itu juga merupakan indikasi bahwa, yang melakukan liberalisasi ekonomi itu bukan kemauan pemerintah saja tapi juga DPR ... Read More »