Komisi XI DPR akhirnya menyetujui kenaikan gaji bagi anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia. Komisi XI DPR telah menyetujui anggaran pengeluaran operasional Bank Indonesia 2012 sebesar Rp 55,231 triliun. Sebagian besar anggaran pengeluaran operasional ini untuk anggaran belanja pegawai sebesar Rp 2,135 triliun. DPR juga menyetujui anggaran pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia sebesar Rp 1,536 triliun. Sebesar Rp ... Read More »
Berita Dalam Negeri
Jelang BBM Naik, Harga Sembako Mulai Merayap Naik
Harga kebutuhan pokok awal Maret 2012 menunjukan kenaikan harga meski tidak signifikan. Kenaikan harga ini diduga karena adanya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) awal April nanti. Berdasarkan data harga kebutuhan pokok kementerian perdagangan, misalnya harga rata rata nasional untuk beras tanggal 5 Maret 2012 tercatat Rp. 8.151-/kg naik Rp. 8/kg atau naik 0,10% dibanding harga tanggal 2 Maret ... Read More »
RUU Kamnas Ancam Demokrasi?
RUU Kamnas dinilai mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Sebabnya wewenang penyadapan tidak diatur dengan baik sehingga mengancam privasi individu. Definisi ancaman juga tidak jelas sehingga multi tafsir dan rawan dijadikan alat kesewenang-wenangan. “Ini berbahaya,” ujar Sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno, di DPR, Selasa (6/3). Pihaknya menilai definisi ancaman tidak jelas dan rawan ditafsirkan seenaknya. Ini nantinya bisa mengancam hak asasi ... Read More »
Ruang Sidang DPR Kosong, ke Mana Anggotanya?
Kritikan pedas dari berbagai pihak atas kemalasan selama ini ternyata tak juga mampu membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk “bertobat”. Mayoritas anggota Dewan yang terhormat masih saja malas menghadiri Rapat Paripurna. Seperti dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa (6/3/2012), rapat terpaksa ditunda hampir 1,5 jam akibat kemalasan para wakil rakyat. Sesuai jadwal, rapat harusnya dimulai pukul 9.00 WIB. ... Read More »
Busung Lapar, Dua Bersaudara Tinggal Tulang Berbalut Kulit
Dua bocah bersaudara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, diduga menderita busung lapar. Kondisi tubuhnya kurus kerempeng hanya tulang berbalut kulit. Dinas kesehatan setempat memang pernah turun tangan memantau kesehatan sang bocah ketika ramai menjadi pemberitaan berbagai media setahun lalu. Namun, seiring redupnya pantauan media, petugas kesehatan pun lupa hingga kondisi kesehatan dua bocah malang kian memburuk. Meski Sahrul dan Sahril ... Read More »
Menaikkan Harga BBM Hukumnya Haram
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memandang kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat pengurangan subsidi BBM hukumnya haram. Berdasarkan hasil kajian, HTI paling tidak ada 4 alasan yang menyebabkan kenaikan BBM dihukumi haram. “Pertama, kebijakan tersebut adalah turunan dari kebijakan haram privatisasi. Pada dasarnya, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi maupun kenaikan harga BBM merupakan akibat dari kebijakan privatisasi dan liberalisasi ... Read More »
Mengapa Penguras Minyak RI Perusahaan Asing
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) menyatakan tingkat pengurasan cadangan minyak Indonesia ternyata sangat tinggi, mencapai delapan kali laju pengurasan di negara-negara penghasil minyak utama dunia, seperti Arab Saudi dan Libya. Dalam data BP Migas yang diterima VIVAnews, Indonesia yang memiliki cadangan 4 miliar barel telah memproduksikan minyak rata-rata 1 juta barel per hari. Artinya, reserve ... Read More »
Penguras Minyak RI Terbesar Perusahaan Asing
Meski Indonesia memiliki laju pengurasan minyak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara penghasil minyak dunia, ternyata pengurasan ini lebih banyak dilakukan perusahaan-perusahaan asing. Sementara itu, PT Pertamina (Persero), perusahaan BUMN minyak dan gas terbesar, belum bisa menjadi motor produksi minyak nasional. Kepala BP Migas, Raden Priyono, mengatakan, Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina EP, memiliki wilayah kerja terluas, yaitu ... Read More »
Modus Korupsi, Pejabat Daerah Sering Menambahkan Mata Anggaran
Ada satu modus yang sering dijumpai dalam mata anggaran. Menurut Sekretaris Jenderal Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan, modus itu terjadi dalam perkara korupsi di daerah. Menurutnya, oknum pejabat daerah seringkali menambahkan mata anggaran baru berupa tambahan penghasilan atau penunjang di luar ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, Yuna menjelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ... Read More »