Berita Dalam Negeri

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM subsidi. Anggota FPKS dari Komisi VII DPR, Achmad Rilyadi mengatakan, pemerintah masih mempunyai cara lain menekan kenaikan beban subsidi BBM dan fraksinya menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. “Kami dari Fraksi PKS tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dilakukan saat ini,” katanya di Jakarta, Senin (27/2). Namun, menurut ... Read More »

Pemkot Depok akan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum jika harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan. Sinyal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Depok Nasrun ZA saat dihubungi di Depok, MInggu (26/2). “Jika harga BBM naik, akan diikuti kenaikan tarif angkutan umum di Depok. Namun, kami belum mengetahui secara pasti angkanya,” kata Nasrun. Ia mengatakan, besaran tarik angkutan berbadan besar, ... Read More »

Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Saifullah Tamliha, tidak memungkiri ada banyak calo berkeliaran di DPR. Oleh karena, akses ke dalam areal gedung DPR wajib dibatasi. Ia mengatakan, selain wartawan dan anggota DPR, pembatasan akses masuk wajib hukumnya. “Harus diperketat, pasalnya mafia masih banyak berkeliaran,” tegas politikus PPP tersebut usai menghadiri diskusi di PB PMII, Jakarta, Minggu (26/2). Saifullah ... Read More »

Pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, kenaikan harga bahan bakar (BBM) membuktikan kalau pemerintah tidak menjalankan mandat penguasaan sumber daya minyak dengan baik. Itu pun dilakukan tidak untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Kenaikan itu pun, jelas dia, membuktikan kalau pemerintah gagal mengelola produksi minyak bagi kepentingan ekonomi nasional. ‘’Ini juga bukti kalau pemerintah berhasil didikte oleh kekuatan asing agar harga ... Read More »

AKSI premanisme yang semakin marak dan brutal tak lepas dari lemahnya penanganan dari aparat keamanan. Premanisme berumur panjang juga karena dipelihara oleh aparat kepolisian. Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, mengungkapkan polisi tidak hanya mutlak tegas, tetapi juga mesti konsisten menindak preman. Tidak cuma menggelar operasi ketika ada kejadian besar, tetapi harus terus-menerus sebagai langkah represif. “Premanisme telah mengakar dan menjamur. ... Read More »

Total utang pemerintah Indonesia hingga Januari 2011 mencapai Rp 1.837,39 triliun naik Rp 33,9 triliun dari akhir 2011 yang nilainya mencapai Rp 1.803,49 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia juga tetap 25% pada Januari 2012. Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah di Januari 2012 mencapai US$ 204,15 miliar jumlah ini naik dari posisi di akhir ... Read More »

“Sudahlah, Nazaruddin dan kawan-kawan itu biar rakyat sajalah yang mengadili. Kami sudah bosan mereka itu disidang lama-lama. Rakyat sudah tahu, ini cuma drama saja. Kalau dia ke sini, barang kali saya pukuli. Mereka garong, tetapi tidak mau mengaku garong!” Kekesalan itu meluncur dari mulut Dawiso (46), petani dari Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (16/2/2012) pagi. ... Read More »

Departemen Luar Negeri AS secara resmi memasukkan lembaga Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) yang dipimpin Abu Bakar Ba’asyir sebagai organisasi teroris asing. JAT menanggapi santai tudingan yang dinilai ngawur itu. “Itu adalah kategorisasi yang ngawur sekali. Ini saya rasa hanya untuk menancapkan hegemoni di Indonesia,” ujar Juru Bicara JAT, Son Hadi bin Muhadjir, dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (24/2/2012). Menurut dia, ... Read More »

Aktivis dakwah, Ahmad Sumargono, telah dipanggil ke hadapan ilahi, Jumat (24/2) dini hari. Pria yang dikenal dengan sebutan Pak Gogon ini wafat saat tengah menjenguk pembangunan aula di Cirendeu, Karang Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan dakwah. “Dia ada obsesi untuk bangun tempat pelatihan untuk kegiatan dakwah karena dulu waktu dia masih muda, susah mencari tempat ... Read More »

Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan temuan PPATK terkait 2.000 transaksi mencurigakan milik anggota DPR bisa menjadi petunjuk awal yang kuat untuk membongkar praktek mafia anggaran di DPR. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menemukan sekitar 2000 transaksi mencurigakan milik 65 anggota DPR khususnya yang berada di Badan Anggaran DPR. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia ... Read More »