Berita Dalam Negeri

Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Hukum dan HAM bertolak ke Australia hingga 17 Februari 2012. Salah satu tujuannya adalah mempresentasikan revisi UU Teroris. “Iya. Tapi saya belum tahu juga detailnya,” kata Menkum HAM, Amir Syamsuddin, kepada detikcom usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan DPR di kompleks DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (13/2/2012). Menurut Amir, presentasi ini adalah lumrah. Sebab kedua ... Read More »

UANG dan kekuasaan punya kaitan erat, teramat erat, dalam praktik demokrasi di negeri ini. Uang digunakan untuk mencari kekuasaan dan jabatan. Setelah itu, kekuasaan dan jabatan digunakan untuk mencari uang. Dalam pemilihan umum dan pemilihan umum kepada daerah (pemilu kada), rivalitas akhirnya sangat ditentukan oleh uang. Di DKI Jakarta, misalnya, menurut Sekjen Transparency International Indonesia Teten Masduki, calon gubernur yang ... Read More »

PEMERINTAH dinilai tidak memiliki strategi holistik dan serius terhadap produksi pangan nasional. Selain tidak mampu mencegah akan terus menyusutnya lahan pertanian, pemerintah abai terhadap urusan irigasi, aspek vital dalam proses bercocok tanam. Sejak rezim Orde Baru berakhir, tidak ada pembangunan jaringan irigasi yang signifikan. Keberadaan jaringan irigasi saat ini (7,2 juta hektare) pun, menurut Kementerian Pekerjaan Umum, malah rusak 52%. ... Read More »

Temuan-temuan BPK tentang adanya indikasi penyelahgunaan keuangan negara dituding kerap tidak diindahkan oleh para penegak hukum. “Catatan membuktikan, bahwa dari begitu banyak laporan yang dibuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak banyak yang ditindaklanjuti penegak hukum,” kata anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century di DPR RI, Bambang Soesatyo, Sabtu (11/2). Dikatakan politisi Partai Golkar ini, keadaan tersebut semakin memprihatinkan, karena Pemerintah ... Read More »

LEBIH dari 52% irigasi rusak. Sebagai akibatnya, produksi beras tahun ini terancam semakin turun. Target surplus 10 juta ton beras pada 2014 bakal gagal. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPR dan tujuh gubernur, kemarin. “Dari 7,2 juta hektare lahan irigasi yang ada, sebanyak 52% sudah rusak,” ... Read More »

Soal pangan ternyata terus menjadi masalah yang tidak kunjung tuntas. Julukan sebagai lumbung pangan yang disematkan pada negeri ini juga tidak menggaransi Indonesia terbebas dari krisis pangan. Dalam seminar Food Security Summit 2012 di Jakarta, awal pekan ini, kekhawatiran bakal munculnya krisis pangan kembali mengemuka. Sebabnya jelas, yakni ketersediaan lahan dan produksi pangan tidak mampu mengimbangi pesatnya pertambahan penduduk. Badan ... Read More »

‘Hotline’ Pendidikan Surabaya menyebutkan sekitar 45 persen siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pahlawan tersebut berpandangan seks bebas terhadap orang yang mereka sayangi (pacar) itu boleh. Sementara sekitar 14 persen dari mereka mengaku sudah melakukannya. Ketua ‘Hotline’ Pendidikan Surabaya Isa Ansori mengatakan, akibat dari anggapan tersebut banyak siswa SMP maupun SMA menjadi korban eksploitasi seksual yang dilakukan temannya sendiri ... Read More »

BPS mencatat Income perkapita Indonesia tahun 2011 naik dari 27,1 juta menjadi Rp. 30,8 juta (Vivanews.com, 6/02/12) Komentar: (1) ironisnya jumlah penduduk miskin di beberapa daerah terus bertambah (Media Indonesia, 31/01/12) dan UMR masih di bawah Rp 1,5 juta; (2) Terbukti sistem ekonomi kapitalis hanya meningkatkan kekayaan para kapitalis (3) Saatnya mencampakan sistem ekonomi kapitalis dan menegakkan sistem ekonomi islam ... Read More »

Jampidsus Andi Irwanto prihatin banyak perkara korupsi diputus bebas (jpnn, 10/2). Komentar: Tidak heran karena hukum buatan manusia tunduk pada kepentingan dan kekuasaan. Tidak ada taqwa dalam menjalankannya dan menjatuhkan vonis. Itulah ciri khas hukum produk demokrasi-sekuler. Jadi mustahil berantas korupsi dengan demokrasi sebab demokrasi itui sendiri sebab pangkalnya. Hanya dengan syariah dan Khilafah, korupsi bisa diberantas tuntas. (LS-HTI) Read More »

Hanya untuk perancangan undang-undang, DPR membutuhkan puluhan miliar rupiah. Uang rakyat itu diambil dari APBN yang digunakan untuk membuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dilakukan wakil rakyat di Senayan. Data Rekapitulasi Usulan Relokasi Anggaran DPR 2011 mencatat, anggaran untuk Komisi VIII DPR paling tinggi, sebesar Rp 29,658 miliar. Uang rakyat sebanyak itu digunakan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR (empat RUU) ... Read More »