Berita Dalam Negeri

Akbar Tanjung: parpol belum maksimal perjuangkan kepentingan rakyat, seharusnya parpol mengoptimalkan perannya sebagai penyambung aspirasi rakyat (jurnas.com, 19/1) Komentar: 1. Parpol dalam sistem demokrasi di negara manapun memang lebih banyak berperan untuk kepentingan korporasi dan kader-kadernya ketimbang memperjuangkan hak rakyat 2. Fungsi parpol dalam Islam amat jelas: menyerukan Islam, melakukan amar makruf dan nahi mungkar (QS Ali Imran: 104). [LS-HTI] Read More »

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD Jawa Barat menolak kebijakan pemerintah tentang pembatasan BBM bersubsidi pada 1 April 2012 mendatang. HTI menuding, kebijakan tersebut hanya akal bulus pencari fulus. Penolakan pembatasan BBM bersubsidi itu diungkapkan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan sekira 500 aktivis  HTI Jabar di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat (20/1/2012). Dalam ... Read More »

Masyarakat Indonesia mungkin harus kembali mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, selain rencana pembatasan BBM, masih ada lagi kejutan di 2012 ini yang akan membuat, mungkin sebagian besar bangsa ini terperangah. Bagaimana tidak, di bawah tekanan ekonomi yang semakin besar saja, tiba-tiba menyeruak informasi tentang rencana pemerintah untuk menaikan lagi Tarif Dasar Listrik (TDL) pada April nanti. Hal ini dibenarkan anggota Komisi ... Read More »

Sejak 2006 sampai 2009 Indonesia kehilangan devisa negara hingga Rp 410,4 triliun akibat mengekspor gas bumi dengan harga yang terlampau murah, sementara hasil penjualan gas bumi itu untuk mengimpor minyak (finance.detik.com, 18/1) Komentar: Pemerintah enjoy saja menjual gas sangat murah ke luar negeri, sebaliknya enjoy juga akan menjual mahal BBM kepada rakyatnya sendiri. Selamatkan SDA dan Migas dengan syariah Islam ... Read More »

Pernyataan Forkami terkait GKI Yasmin MENANGGAPI pemberitaan yang semakin kencang menyudutkan tindakan Walikota Bogor pada GKI Yasmin di media massa, maka kami perlu jelaskan kepada masyarakat luas sebagai berikut : 1).  Putusan Mahkamah Agung (MA) SUDAH DITAATI dan DIJALANKAN oleh Walikota Bogor, tanggal 8 maret 2011, namun tidak pernah diungkap oleh media (dengan sengaja) bahkan walikota disebut melawan hukum/mengabaikan putusan ... Read More »

Ratusan balita di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menderita gizi buruk akut. Banyaknya balita bergizi buruk itu terjadi akibat kemiskinan yang melanda sebagian wilayah tersebut serta rendahnya pengetahuan masyarakat setempat tentang asupan makanan sehat bagi bayi. “Kasus gizi buruk di Trenggalek masih di atas rata-rata provinsi maupun nasional,” kata Kepala Dinas Kesehatan Trenggalek, dr Sugito Teguh, Selasa. Ia mengungkapkan, jumlah kasus ... Read More »

Berikut ringkasan data kemiskinan yang diumumkan Badan Pusat Statistik, Senin, 2 Januari 2012: * Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36%), turun 0,13 juta orang (0,13%) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%). * Selama periode Maret 2011-September 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,09 juta orang ... Read More »

Dewan Perwakilan Rakyat kembali membuat heboh publik dengan perbuatan yang tidak merakyat. Para wakil rakyat itu diketahui memiliki sejumlah proyek yang nilainya miliaran rupiah. Ada sejumlah proyek yang dinilai memboroskan anggaran negara. Hal ini dikarenakan proyek dinilai tidak terlalu penting untuk dilakukan. Sejumlah mega proyek itu antara lain: 1. Perawatan Gedung DPR Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Tamsil ... Read More »

Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengakui jika harga satu kursi yang ada di ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR mencapai Rp 24 juta. Hal itu diketahui saat Badan Kehormatan DPR meninjau ruang kerja Banggar yang terletak di Gedung Nusantara I, Selasa (17/1/2012). Peninjauan dilakukan setelah BK mengklarifikasi Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh berserta jajarannya terkait berbagai proyek kontroversial, salah ... Read More »

Anggaran proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mencapai Rp 20,3 miliar merupakan buntut dari keputusan empat pimpinan banggar. Hasil tersebut mengemuka setelah Badan Kehormatan (BK) memanggil Sekjen DPR dan meminta penjelasan mengenai semua proyek yang telah berjalan di DPR. Ini merupakan pemanggilan kedua yang dilakukan BK setelah Senin (16/1) memanggil BURT untuk menjelaskan hal yang sama. Dalam ... Read More »