Berita Dalam Negeri

Sejumlah pihak beranggapan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) tidak diperlukan keberadaannya. Karena motif pembuatan RUU tersebut lebih berorientasi kepada kekuasaan. Hal itu dikatakan Mantan kepala Polda Sulawesi Selatan, Irjen (Purn) Sisno Adiwinoto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (14/1). “Motivasi pembuatan RUU itu adalah semangat kekuasaan. Itu lantaran kalau RUU Kamnas disahkan, konsekuensinya adalah dibentuk Dewan Keamanan Nasional yang posisinya setingkat dengan ... Read More »

Perda miras itu sudah memberikan manfaat membuat kebaikan di daerah-daerah. Tidak layak Kemendagri melakukan klarifikasi untuk pencabutan Perda-Perda tersebut. Hal ini dikatakan KH Maruf Amin dalam rapat gabungan bersama Ormas-Ormas Islam, Sabtu (14/1) di kantor MUI Jakarta Pusat. “Karena bagus, seharusnya tidak dilakukan evaluasi dan dibenturkan dengan Kepres, seharusnya Mendagri itu mengusulkan agar ada Undang-undang pelarangan Miras, kita Majelis Ulama ... Read More »

Saat ini peredaran alkohol terbilang cukup bebas di masyarakat, padahal alkohol bisa memberikan dampak buruk bagi tubuh. Hal ini yang membuat peredaran alkohol sebaiknya dilarang. Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 mengatur adanya tiga golongan minuman keras, yakni golongan A dengan kandungan alkohol 0-5 persen, B dengan alkohol 5-20 persen dan C dengan kandungan alkohol 20-55 persen. Hanya ... Read More »

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) dianggap tidak mendesak. Begitu pula untuk disahkan sebab hingga kini tidak diperlukan. Mantan kepala Polda Sulawesi Selatan, Irjen (Purn) Sisno Adiwinoto, mengatakan pokok persoalan gangguan keamanan di Indonesia bukan pada institusi yang mendapat wewenang menjaga keamanan. Pasalnya sumber gangguan keamanan yang selalu terjadi itu bermula dari persoalan politik. Lagi pula, kata Susno, dari ... Read More »

Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB PII), Soetrisno Bachir, mengatakan, masuk dalam partai politik ibarat masuk ke dalam pusaran jahiliyah.  Mantan ketua umum  DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, menegaskan, kondisi itu menjadi salah satu alasan bagi dirinya  memutuskan untuk back to basic. “Saya akan fokus kembali mengurus bisnis.” ujar Soetrisno saat memberi sambutan dalam Musyawarah Wilayah IV ... Read More »

Ketua DPR Marzuki Alie dinilai telah berbohong ketika menyebutkan dirinya tidak tahu anggaran Rp20 miliar untuk renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR. Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, anggaran tersebut sudah melalui mekanisme dan prosedur yang ada di DPR. Sehingga besaran anggaran itu sudah pasti diketahui oleh Ketua DPR yang sekaligus Ketua Badan Urusan Rumah Tangga ... Read More »

Mantan wakil ketua DPR Zaenal Maarif: BURT cuci tangan, kaki dan muka soal renovasi ruang baru DPR senilai Rp 20 M. “Setjen itu hanya pelaksana, semua proyek yang berkaitan dengan fasilitas di DPR ditentukan BURT” (inilah.com, 14/1). Komentar: 1. Berbohong dan lempar kesalahan pada pihak lain adalah kebiasaan politisi di alam demokrasi 2. Uang adalah motif utama para politisi ini, ... Read More »

ICW: Penanganan korupsi Dunia Pendidikan mandek. Ditemukan 95 kasus mandek dengan kerugian negara 154 miliar. Dari 160 kasus yang ditangani hanya 56 yang divonis (jpnn.com, 13/1) Komentar: 1. Memprihatinkan, para pndidik yang seharusnya digugu dan ditiru malah merusak dunia pendidikan 2. Bukti penguasa tidak peduli dengan kualitas pndidikan anak bangsa. Read More »

Kendati sudah memiliki ruang rapat, anggota DPR masih kerap rapat di hotel-hotel mewah. DEWAN Perwakilan Rakyat seakan tiada henti memupuk kemewahan. Setelah rencana renovasi toilet senilai Rp2 miliar, diam-diam Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR merenovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR berukuran 10×10 meter dengan biaya sangat fantastis, Rp20,07 miliar. Itu berarti biaya renovasi per meter Rp200 juta. Lebih ironis lagi, ... Read More »

Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Andreas A Yewangoe, mengatakan bahwa masyarakat Indonesia masih belum siap jika Peraturan Daerah soal Minuman Keras (Perda Miras) jika dianulir penerapannnya. Soalnya, menurut dia, masyarakat Indonesia masih belum bisa mengontrol diri jika sudah mabuk. “Secara normatif, orang yang minum-minuman keras itu kan bisa mabuk. Jika mereka sudah begitu, tentunya hal tersebut menjadi tidak baik. Jadi kami ... Read More »