Berita Dalam Negeri

Anggota Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaini menyayangkan jika Peraturan Daerah soal Minuman Keras (Perda Miras) dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Soalnya, kata dia, pencabutan perda tersebut di sejumlah daerah bisa mendorong laju tingkat kriminalitas. Dia menyayangkan hal ini di tengah upaya untuk meningkatkan moralitas bangsa. “Kalau benar, ini sesuatu yang ironis karena banyak kasus kriminalitas di tengah-tengah masyarakat, selalu ... Read More »

Dewan Perwakilan Rakyat seakan tiada henti membuat polemik ‘kemewahan’ bagi para anggotanya. Setelah rencana renovasi toilet DPR senilai Rp2 miliar, isu renovasi ruangan berbau kemewahan kembali menerpa gedung parlemen. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir bahwa anggaran sebesar Rp 20 miliar kini disiapkan untuk memindahkan ruang rapat Badan Anggaran DPR. Ruangan tersebut rencananya akan dipindahkan dari gedung ... Read More »

“Kita menolak pencabutan karena Perda itu merupakan aspirasi daerah yang bermanfaat.” Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan pencabutan sembilan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pelarangan minuman beralkohol alias minuman keras (miras) oleh Kementerian Dalam Negeri. MUI menganggap Perda-perda itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. “Kita menolak pencabutan karena Perda-perda itu merupakan aspirasi daerah yang bermanfaat,” kata Ketua MUI, Ma’ruf Amin saat berbincang ... Read More »

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) melansir ribuan rekening milik PNS, penegak hukum, dan wakil rakyat yang terindikasi mencurigakan. PPATK pun sudah melakukan melaporkannya ke institusi hukum untuk diproses. “Semua temuan PPATK yang mencurigakan PNS, aparat penegak hukum, anggota Dewan ada 1.800 lebih. Kita berharap ada semacam kesungguhan dari penegak hukum segera disikapi, diproses,” jelas Ketua PPATK M Yusuf usai ... Read More »

Kementerian Dalam Negeri mencabut sejumlah peraturan daerah (perda) yang melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Sejumlah pihak menentang pencabutan ini. Salah satu daerah yang dicabut perda pelarangan minuman kerasnya adalah Kota Tangerang. Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang pelarangan minuman keras dicabut Kemendagri karena dianggap bertentangan dengan keputusan presiden. Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Tangerang Arief R ... Read More »

Dewan Perwakilan Rakyat kini makin rajin membentuk panitia khusus (pansus) yang tidak membahas undang-undang. Pansus dibentuk untuk mengawal, bila tidak disebut mengawasi, kasus-kasus yang menyedot perhatian masyarakat luas. Padahal, tugas DPR ialah pengawas pemerintah. Jadi, DPR dengan kelengkapannya seperti komisi, badan kelengkapan, dan pimpinan memang seharusnya bertugas mengawasi kinerja pemerintah. Contoh paling menonjol ialah Pansus Century, yang dibentuk ketika banyak ... Read More »

Penanganan keamanan nasional yang sejak masa reformasi ditangani Kepolisian Negara Republik Indonesia akan ditangani Dewan Keamanan Nasional. Itu terjadi jika substansi dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang masih berada di Sekretariat Negara disetujui parlemen. Peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, di Jakarta, Minggu (8/1), mengakui, dari sisi Polri, RUU Keamanan Nasional terasa memereteli kewenangan dalam ... Read More »

Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dewi Aryani menyatakan pembatasan BBM yang sekarang sedang digadang pemerintah sebagai solusi penghematan anggaran negara amat tidak masuk akal, dan membuktikan pemerintah panik. Lagi- lagi rakyat yang harus ‘membayar’ kegagalan pemerintah. “Manajemen panik kian jadi andalan pemerintah dalam mengelola negara dengan sumber energi yang luar biasa dan sumberdaya manusia yang memiliki beragam ... Read More »

Penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai lebih menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang bermain di komoditas BBM. Hal itu diungkapkan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi di Jakarta, Sabtu (7/1/2012). “Subsidi BBM dan kebijakan ini lebih menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang selama ini bermain di komoditas BBM,” kata Tulus. Kemanfaaatan subsidi BBM ini bagi masyarakat luas, menurut Tulus, hanyalah 50 ... Read More »

Mantan politikus PDIP Agus Condro Prayitno tetap menyakini ada sponsor di balik Miranda Goeltom, terkait dengan kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. “Ya iyalah. Gaji dia kan katanya Rp250 juta per bulan, kali 12 bulan jadi Rp3 miliar kan. Rp3 miliar kali 5 tahun jadi Rp15 miliar. Masak ngeluarin Rp24 miliar (untuk suap), ... Read More »