Berita Dalam Negeri

HTI Press. Ratusan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia gelar unjuk rasa tolak gerakan sparatisme Papua, Selasa (13/12) siang di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Di sela-sela aksi, Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Farid Wadjdi mengingatkan warga Papua bahwa disintegrasi bukanlah solusi dari kemiskinan yang menimpa mereka. Ia pun mencontohkan, lepasnya Timor Timur dari Indonesia tidak membuat rakyatnya sejahtera. “Karena kemiskinan rakyat di ... Read More »

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri menilai, Indonesia saat ini dikelola tanpa ideologi, dan terjebak pada pola kepemimpinan lima tahunan. Penilaian itu dikemukakan Megawati saat membacakan pidato politiknya, dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/12). “Ini buah dari lunturnya idealisme dan semakin menguatnya pragmatisme disegala bidang. Saya berulang kali menegaskan, tanpa ideologi kita ... Read More »

Rencana sejumlah anggota DPR RI menggulirkan hak interpelasi untuk menyikapi kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi tahanan kasus korupsi dinilai berlebihan. “Hak interpelasi baru bisa dikeluarkan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas,” kata pakar hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra di Jakarta, Senin (12/12). Menurut Saldi, kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan syarat itu sebenarnya untuk memberikan efek jera bagi ... Read More »

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas mengungkapkan, tindak pidana korupsi di Indonesia berkembang semakin masif. Korbannya pun, semakin bertambah. Jika tidak diberantas secara sistemik, korupsi berpotensi merusak budaya bangsa. “Korupsi semakin masif, korbannya semakin masif, sehingga dapat melukai budaya bangsa, dan korupsi merusak budaya,” kata Busyro dalam acara memperingati hari Antikorupsi Internasional yang jatuh hari ini, Jumat (9/12/2011),  di Jakarta. ... Read More »

Setelah menjadi buron interpol selama 6 bulan akhirnya tersangka kasus suap terhadap sejumlah anggota DPR RI, Nunun Nurbaeti ditangkap di Thailand. Menurut Febri Diansyah dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, tertangkapnya Nunun merupakan pintu masuk KPK mengungkap mafia di parlemen yang selama ini diduga sering menerima suap dari berbagai kalangan. Kepada VoA di Jakarta, Minggu, Koordinator Divisi Hukum ICW, Febri ... Read More »

Kembali ratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia mendatangi Kedubes Bangladesh Jl Denpasar  Jakarta Selatan, Jum’at (09/12) Memprotes dan mengecam tidakkan refresif pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Kekejaman pemerintahan Bangladesh ini sudah sangat keterlaluan.  Mereka bertindak refresif terhadap para aktifis Hizbut Tahrir Bangladesh (HTBa) yang menyerukan penegakan khilafah. Sudah ratusan lebih anggota HTBa dipenjara, disiksa dan tidak diadili diantaranya adalah Jurubicara HTBa, ... Read More »

Para penguasa Muslim terus menipu rakyat, berusaha memuji demokrasi. Bahkan satu sama lain mereka saling memuji atas pelaksanaan demokrasi di negerinya. Padahal faktanya, kerusakan demi kerusakan yang dihasilkan, serta diktatorisme yang terjadi. Seperti Perdana Menteri Sheikh Hasina yang dipuji atas pelaksanaan demokrasi, padahal dunia telah mengenal ia sebagai seorang diktator yang terus memenjarakan para pengemban dakwah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ... Read More »

Siapa tidak ingin kaya di usia muda? Sayangnya demi mengejar mimpi itu segala cara dihalalkan, termasuk korupsi dan menyalahgunakan wewenang. Para PNS muda pun diduga sudah menganut ‘Gayusisme’ dan ‘Nazaruddinisme’. “Jangan-jangan Gayusisme atau Nazaruddinisme sudah menjadi ideologi pragmatis dari PNS muda sekarang. Yakni bagaimana bisa dalam usia muda, berumur tiga puluhan seperti Gayus Tambunan dan Nazaruddin bisa menjadi miliuner,” ujar ... Read More »

Jakarta – Rekening gendut milik para pegawai negeri sipil (PNS) muda diduga hanya berisi titipan uang milik bos-bos mereka. Para pejabat yang ketakutan harta miliknya diketahui Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), menitipkan uang haram mereka di rekening milik anak buahnya. “Kewajiban melaporkan harta kekayaan itu hanya untuk pejabat eselon I dan II. Bodoh sekali kalau para pejabat itu ... Read More »

Sampai saat ini sumur migas di Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan minyak dan gas (migas) asing, hanya 30% yang digarap oleh perusahaan lokal. Pemerintah berharap di 2025 perusahaan migas lokal bisa mencapai 50%. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Migas Evita legowo seperti dikutip dari situs Ditjen Migas, Kamis (8/12/2011). “Kami harap ke depan, semakin banyak perusahaan nasional yang bermain di ... Read More »