Berita Dalam Negeri

INILAH.COM, Jakarta – Setelah lebih dari 20 tahun tidak melakukan modernisasi atas alutsista (alat utama sistem persenjataan), mulai 2011 ini Indonesia melakukan aksi borong persenjataan. Pemerintah mengalokasikan dana alutsista dalam APBN 2012 sebanyak Rp90 trilliun. Pengaloksian ini cukup istimewa. Sebab APBN 2012 berjumlah sekitar Rp1.400 triliun. Berarti anggaran untuk pertahanan dialokasikan lebih dari 15% dari total APBN. Pengalokasian seperti ini ... Read More »

Mahkamah Agung (MA) menghukum bekas pejabat Ditjen Pajak, Bahasyim Assifie dengan penjara selama 12 tahun. Sebagai bekas PNS Ditjen Pajak, kekayaannya sangat fantastis yaitu lebih dari Rp 64 miliar. Setelah melalui proses hukum yang cukup alot, akhirnya dia dihukum masing- masing 6 tahun penjara untuk tindak pidana pencucian uang dan 6 tahun penjara untuk tindak pidana korupsi. “Untuk korupsi dipidana ... Read More »

Fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor ramai-ramai menyatakan dukungan terhadap keputusan Wali Kota Bogor Diani Budiarto, yang mencabut izin mendirikan bangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin di Bogor Barat. Pernyataan itu disampaikan bergantian oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Golkar, Demokrat, dan fraksi gabungan, saat menerima perwakilan sejumlah organisasi Islam di DPRD Kota Bogor, Rabu (30/11/2011). Sementara itu, Fraksi PDI-P menyatakan akan ... Read More »

Keberadaan 70 personel tentara Amerika Serikat (AS) yang mengamankan tambang PT Freeport Indonesia dianggap melanggar kedaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Mestinya kalau Indonesia yang berdaulat tidak boleh semestinya ada tentara asing yang mengamankan di wilayah indonesia,” ujar Pengamat Militer MT Arifin kepada INILAH.COM, Sabtu (26/11/2011). Menurut Arifin, keberadaan tentara AS di wilayah Indonesia khususnya di wilayah PT Freeport dianggap ... Read More »

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha tak membantah bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan M Nazaruddin, terdakwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, sesaat sebelum Nazaruddin kabur ke Singapura. Pertemuan antara Presiden Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu terungkap pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (30/11/2011). ... Read More »

Keberadaan 70 personil tentara Amerika Serikat mengamankan tambang PT Freeport dianggap telah melanggar kedaulatan NKRI dan melanggar hukum internasional (inilah.com, 26/11). Komentar: Keberadaan PT Freeport  dan perusahaan AS lainnya juga bentuk pelanggaran kedaulatan yang dampak buruknya lebih besar, mereka merampok kekayaan alam dan merusak lingkungan. Dalam Islam, barang tambang yang jumlahnya melimpah adalah milik rakyat (milkiyah  ‘amah) yang harus dikelola ... Read More »

DPR jengah dituding sebagai pihak yang harus selalu bertanggung jawab pada terjadinya korupsi anggaran negara. Korupsi anggaran negara juga terjadi di eksekutif. Pemerintah, seperti halnya DPR, berpotensi besar melakukan korupsi karena kewenangan pengelolaan anggaran. “Kalau ada menteri kenal baik dengan pengusaha, terus si pengusaha meminta agar proyek di kementerian itu diberikan kepadanya. Menteri lalu meminta kepada dirjen agar menganggarkan, katakanlah ... Read More »

Gereja Dorong Disintegrasi Papua. Dari hasil sidang sinode GKI oktober lalu mengeluarkan pesan mendorong Hak Menentukan Nasib Sendiri orang Papua sesuai dgn rekomendasi World Allinance of Reform Churche 2004. (kompas online 29/11). Komentar: Waspadai disintegrasi ala Timor Timur dan Sudan, Gereja bekerja sama dengan kekuatan imperialis asing dan LSM komprador mendorong disintegrasi di Papua, sementera pemerintah memuluskan disintegrasi karena gagal ... Read More »

Oleh Herry Gunawan Belum lama ini, HSBC dan Standard Chartered Bank menyampaikan hasil riset yang cukup menggembirakan. Yakni tentang dominasi kaum muda dalam kelompok mapan di Indonesia dengan kekayaan Rp 500 juta. Terbayang, Indonesia akan makin produktif.  Apalagi Standard Chartered Bank menyebutkan, jumlah penduduk mapan di Indonesia ada 4 juta orang (terbanyak nomor tiga di Asia). Tetapi berita gembira itu ... Read More »

Dana bantuan sosial selama 2007-2010 hampir mencapai Rp 300 triliun. Laporan penggunaannya yang tidak jelas  ternyata lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik kepala daerah petahana dan partai politik penguasa dalam ambisi memenangi pemilihan umum. Demikian disampaikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan  Rizal Djalil dalam seminar nasional bertema “Akuntabilitas Dana Politik di Indonesia : Kini dan Besok” di Jakarta, Senin (28/11/2011). Berdasarkan ... Read More »