Berita Dalam Negeri

Koordinator KNPB menyatakan referendum adalah solusi untuk Papua. (kompas,9/11) Komentar: Referandum racun demokrasi penyebab disintegrasi, berdasarkan syariah tambang emas itu harus dikembalikan menjadi milik rakyat (milkiyah ammah), yang wajib dikelola negara dengan baik untuk kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk rakyat Papua.[] LS-HTI Read More »

Pengamanan polri terhadap PT FREEPORT berdasarkan kepres no 63/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. (Kompas,8/11) komentar : berdasarkan kepres itu pengertian obyek vital adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sumber pendapatan strategis negara, faktanya kekayaan tambang itu bukan untk hajat hidup orang banyak, tapi hajat negara kapitalis plus penguasa, yang justru menjadi sumber pendapatan strategis korporasi kapitalis rakus ... Read More »

Semalam, wakil Presiden Boediono kedatangan tamu Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani, di Kantor Wakil Presiden. Para wartawan, baru mengetahuinya keesokan harinya. Meski pertemuan tersebut merupakan kunjungan kehormatan, namun sayangnya hal itu tidak masuk dalam agenda resmi di website Wakil Presiden. Para wartawan yang berada di Istana Wakil Presiden saat itu juga tidak mengetahui keberadaan Sri Mulyani. Saat ditanya apakah ... Read More »

Tragedi warga miskin berhadapan dengan pelayanan rumah sakit kembali terulang. Somadin (31 tahun), warga RT 04/06 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, harus merelakan putri semata wayangnya meregang nyawa lantaran tidak mendapat pelayanan maksimal dari rumah sakit. Peristiwa memilukan itu terjadi Rabu (2/11) sekitar pukul 07.30 WIB. Kala itu Somadin yang bekerja sebagai pedagang batagor sedang menyiapkan dagangannya. ... Read More »

Sampai saat ini bagian royalti emas Freeport yang dibagi ke pemerintah Indonesia cuma 1% meskipun dalam aturan baru harusnya 3,75%. Ternyata kontrak Freeport kebal dari perubahan aturan. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan kontrak Freeport dengan pemerintah Indonesia sifatnya nail down dalam arti tidak mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berubah. Karena itu sampai saat ini Freeport masih ... Read More »

Kepolisian RI menerima dana sebesar 79,1 juta dollar AS atau setara Rp 711 miliar dari PT Freeport Indonesia sepanjang kurun waktu 2001-2010. Dana tersebut merupakan dana pengamanan untuk Freeport. Demikian diungkapkan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widyoko, Selasa (1/11) di Jakarta. Menurut Danang, dana keamanan itu tercantum dalam laporan keuangan PT Freeport 2001-2010. Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida mengatakan, ... Read More »

HTI Press– Puluhan Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukkan aksi di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Rabu (2/11). Massa yang berkumpul sejak pukul 09.00, menyerukan menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat dengan Slogan Tolak Obama, Tolak Kapitalisme, Tegakkan Khilafah. Aksi ini sebagai aksi permulaan dari rangkaian kegiatan untuk menolak kedatangan Obama 17 November 2011 mendatang untuk menghadiri KTT ASEAN ke-19 dan East ... Read More »

Kawasan Bundaran HI, Jakarta kembali diramaikan aksi unjuk rasa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu (2/11/2011). Sekitar 150 pendemo membawa bendera-bendera bertuliskan slogan anti Amerika dan kapitalisme. Dalam beberapa orasi mereka mengecam pemerintahan AS di bawah Presiden Barack Obama. Aktivis HTI juga menyerukan penolakan kapitalisme dan menyerukan pemberlakuan sistem negara syariah dan khilafah di Indonesia. “Ini baru gerakan awal, tanggal ... Read More »

Ratusan massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (2/11/2011). Demonstrasi ini sebagai awal penolakan kedatangan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia. Koordinator Aksi HTI, Misbah Uam, mengatakan kedatangan obama pada  KTT ASEAN ke-19 di Bali yang akan digelar beberapa hari lagi merupakan skenario kapitalis yang ingin menguasai Indonesia. “Ini bahaya!! Dengan ... Read More »

Hasil survei Transparansi Internasional (TI) terbaru menunjukkan perusahaan-perusahaan Indonesia cenderung memberi suap saat menjalankan bisnis di luar negeri. Dari daftar Bribery Payers Index (BPI) yang terdiri dari 28 negara, Indonesia menempati peringkat ke-4 daftar pengusaha yang gemar memberi suap untuk memuluskan urusan bisnisnya. “Dalam wawancara responden di 30 negara yang disurvei, nama pengusaha Indonesia selalu disebut kerap memberi suap,” kata ... Read More »