Berita Dalam Negeri

PT Freeport Indonesia (Freeport) mengklaim membayarkan royalti dan dividen kepada pemerintah sebesar US$ 2 miliar (Rp 8500/dolar) atau kurang lebih Rp 17 triliun hingga triwulan III-2011. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut menganggap setoran itu tertinggi dibanding tahun sebelumnya. Demikian disampaikan Director Executive Vice president and Chief Administration Officer Freeport Sinta Sirait dalam jumpa pers di kantornya, Kuningan, Jakarta, ... Read More »

Jakarta – Puluhan Orang dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai berkampanye menola kedatangan Presiden AS Barrack Obama ke Indonesia di Bundaran HI. Aksi ini direncanakan sebagai permulaan dari aksi di berbagai kota besar hingga puncak penolakan pada 13 November mendatang. “Hari ini tidak ada rencana ke Kedubes AS. Tetapi akan diteruskan di seluruh Indonesia dan puncaknya pada 13 November, ribuan ... Read More »

Mantan terpidana kasus suap cek pelawat, Agus Condro, menduga, kekuatan besar yang melindungi Nunun Nurbaeti berasal dari kalangan pemburu rente yang berkepentingan memenangkan orang tertentu sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. “Kekuatan ini menurut saya itu konspirasi besar para pemburu rente yang ingin mengambil keuntungan ekonomi dengan menempatkan pejabat-pejabat strategis di BI,” kata Agus di Jakarta, Senin (31/10/2011). Agus ... Read More »

Kapolri Jenderal Timur Pradopo membenarkan bahwa anggota kepolisian di Papua memang menerima uang makan dari PT Freeport. Namun, ia tidak menjelaskan jumlah dana yang diberikan. Menurut dia, biaya untuk operasional pasukan di Papua sepenuhnya bukan dari PT Freeport, tetapi juga dibiayai oleh negara. Uang dari PT Freeport diterima sebagai uang saku tambahan karena situasi yang sulit di wilayah konflik tersebut. ... Read More »

Pengamat LIPI Adriana Elisabet: dua masalah utama Papua adalah marginalisasi dan diskriminasi, masyarakat Papua meras tak diurusi padahal Papua kaya sumber alam (Kompas online, 29/10) Komentar: Rakyat Papua tidak sendiri, hampir seluruh rakyat Indonesia tidak terurus meskipun Indonesia kaya, pangkalnya sistem kapitaalisme plus penguasa yang tak peduli, saatnya Syariah Islam sebagai solusi dengan pemimpin yang amanah dan bertaqwa, dijamin rakyat ... Read More »

Organisasi Papua Merdeka (OPM)  mengaku sebagai pelaku aksi teror akhir-akhir ini di Papua, dengan tujuan Papua merdeka (Media Indonesia online , 28/10) komentar: Jelas-jelas melakukan aksi teror tidak disebut teroris, hanya tindakan kriminal, sangat berbeda kalau diduga pelakunya dari kelompok Islam, langsung dituduh teroris , bentuk diskriminasi yang nyata.LS-HTI Read More »

Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Uchok Sky Khadafi meminta pemerintah untuk menyetop sekolah berstandar internasional (SBI), karena dinilai memboroskan anggaran negara. “Sebab alokasi anggaran untuk SBI itu lebih besar dibandingkan dengan sekolah standar nasional, akibatnya tidak akan ada lagi pemerataan mutu pendidikan di Indonesia,” kata Uchok Sky Khadafi dalam siaran pers yang ... Read More »

Angka pertambahan orang miskin di Indonesia dalam 3 tahun terakhir melonjak tajam. Berdasarkan data terakhir ADB orang miskin di Indonesia bertambah 2,7 juta orang (detik.com, 26/10) Komentar : Di sisi lain  elit politik sibuk dengan kegaduhan demokrasi untuk kepentingan masing-masing, lupa pangkal masalah kemiskinan adalah ekonomi liberal yang diterapkan penguasa. Saatnya kembali ke syariah Islam yang mewajibkan negara menjamin kebutuhan ... Read More »

Indonesia Procurenent Watch mendapati sekitar 72,3 persen korupsi diinisiasi (diawali) oleh pejabat pemerintah. Pengusaha biasanya hanya menjadi korban dari sistem yang korup. (kompas.com, 26/10) Komentar: sistem demokrasi melahirkan corporation state, dimana penguasa dan pengusaha melakukan kerjasama kotor menumpuk kekayaan dengan merampok uang rakyat demi mempertahankan kekuasaan, menjadi lingkaran setan: money to politic -politic to money, hanya syariah Islam yang bisa ... Read More »

DPR akhirnya membatalkan rencana pembangunan gedung baru. Dana pembangunan gedung itu pun dilaporkan telah dikembalikan kepada kas negara. Namun, tidak seluruhnya, hanya Rp682 miliar dari total anggaran Rp800 miliar. Sisanya sebesar Rp118 miliar dinyatakan telah dipakai untuk keperluan awal pembangunan. “Itu konsekuensi pembatalan yang tidak bisa kita tuntut karena waktu itu semuanya kan sudah dalam proses,” kata Ketua DPR Marzuki ... Read More »