Berita Dalam Negeri

Pihak rumah sakit tak memberikan alasan jelas  mengapa kebijakan pelarangan itu diambil. Kasus pelarangan pemakaian kerudung-latah disebut jilbab oleh masyarakat-muncul  lagi. Kali ini dialami oleh Dwi, karyawati RS Pantai  Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kasus ini mencuat setelah Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan RS Pantai Indah kapuk Kusno Haryanto melaporkan kasus ini ke beberapa ormas Islam melalui suratnya. ... Read More »

BADAN Anggaran DPR kini dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya, para tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebut adanya aliran dana ke pimpinan dan anggota Banggar. KPK di Jakarta, kemarin, memeriksa empat pemimpin Banggar, yakni Melchias Marcus Mekeng (ketua) dan tiga wakil ketua, yakni Mirwan Amir, Olly Dondokambey, serta Tamsil Linrung. Mereka ... Read More »

Oleh: UU Hamidy Banyak orang terpukau oleh demokrasi yang bersifat munafik. Kemampuan kritis dan akal sehatnya surut, karena mengikuti selera orang banyak. Padahal kalau kita mengikuti orang banyak, niscaya kita disesatkannya dari jalan Allah. Mereka mengatakan demokrasi memakai kebebasan memilih. Padahal yang berlaku sebenarnya proses merebut kekuasaan. Jadi demokrasi sesungguhnya bukan memberi peluang untuk memilih, tapi peluang untuk merebut. Inilah ... Read More »

Kabar soal reshuffle kabinet kencang terdengar. Namun jangan berharap banyak kabinet hasil reshuffle nanti akan diisi orang-orang profesional. Presiden SBY dinilai masih akan bermain aman. Harapan rakyat melihat menteri-menteri diisi orang-orang yang punya kemampuan di bidang masing-masing, masih jauh dari kenyataan. “Reshuffle tidak akan berpengaruh banyak. SBY masih bermain aman. Kalau pun terjadi reshuffle, maka hanya akan mengganti orang dari ... Read More »

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen yang digodok DPR dan pemerintah masih mengandung 19 pasal bermasalah. Poengky, dalam keterangan pers pada Minggu (18/9/2011) di Jakarta, menjelaskan, RUU Intelijen tidak mengakomodasi tata nilai hak asasi manusia (HAM) dan memandang pembatasan HAM penting demi negara (penguasa). Adapun deretan permasalahan RUU Intelijen tersebut adalah: Definisi intelijen. Ancaman dan keamanan ... Read More »

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden SBY turun tinggal 37,7 % (detiknews.com, 18/9) Komentar: Cerminan penguasa jahat yang disebutkan rosulullahu SAW “Akan ada di akhir zaman para penguasa sewenang-wenang, para pejabat pemerintah yang fasik, para hakim pengkhianat, para ahli hukum (fuqoha) pendusta ..”(HR. Thabrani) [] LS-HTI Read More »

Jumlah warga Papua yang meninggal karena tertular virus HIV/AIDS hingga triwulan pertama 31 Maret 2011 mencapai 701 orang dari keseluruhan pengidap penyakit mematikan itu sebanyak 7.319 orang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang ditandatangani Kadinas Kesehatan Papua drg Josef Rinta Rachdiyatmaka M.Kes per 31 Maret 2011 dilaporkan, dari 701 warga Papua yang meninggal akibat HIV/AIDS tersebar di Kabupaten Biak ... Read More »

Jika Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menangkap semua koruptor yang ada di negeri ini, maka jumlah pejabat baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif hanya tinggal 40 persen saja dari total yang ada. Sebanyak 60 persen pejabat negeri ini termasuk yang akan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena perilaku korup mereka. Ini diungkapkan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat ... Read More »

ICW menyayangkan kinerja KPK yang kalah oleh Polri dan Kejaksaan, padahal anggaran untuk KPK jauh lebih besar yakni Rp 170 M atau Rp 440 jt/kasus. Tapi dari 50 kasus korupsi hanya 9 yang masuk pengadilan. Sedangkan Polri bisa 15 kasus ke pengadilan, lalu kejaksaan 28 kasus (inilah.com, 15/9). Komentar: Inilah bukti semua institusi penegak hukum sudah tidak mampu memberantas korupsi, ... Read More »

Anggota DPR-RI mendesak pemerintah untuk menaikan harga BBM subsidi. Jika tidak dikendalikan maka biaya politiknya akan semakin besar. “Lebih baik subsidi dicabut, naikkan saja harga BBM subsidi,” kata Anggota DPR-RI asal Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana dalam Rapat Kerja Komisi VII di Jakarta, Kamis 15 September 2011. Sutan menjelaskan banyak pengamat energi menilai pemerintah maju mundur terkait harga BBM subsidi dan ... Read More »