Berita Dalam Negeri

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 28 triliun lebih telah digelontorkan untuk Papua. Namun anehnya indeks kehidupan masyarakat Papua tidak kunjung membaik. Tuntutan untuk memisahkan diri pun terus bergaung. Apa yang terjadi dengan dana Otsus untuk Papua? Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pertengahan bulan April 2011 menemukan adanya dugaan penyelewengan dana Otsus Papua sebesar Rp 1,85 triliun. Dana sebesar itu dipertanyakan, ... Read More »

Keterlibatan anggota parlemen Inggris di Papua dengan memfasilitasi konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan RI. Pendapat tersebut disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/8/2011). “Meskipun belum menjadi langkah resmi pemerintah Inggris, hal ini merupakan fakta nyata adanya campur tangan asing di Indonesia,” ... Read More »

LSM Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak agar pemerintah tidak lagi mengandalkan dana yang berasal dari utang luar negeri sebagai salah satu sumber untuk membiayai pembangunan di dalam negeri. “Semakin besar kita mengandalkan utang maka akan semakin besar bahaya yang bisa berdampak pada ekonomi nasional,” kata Ketua LSM Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan di Jakarta, Jumat. Menurut dia, isu utang ... Read More »

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, setiap kucuran uang yang diperoleh dari lotere atau judi, haram hukumnya. Tidak terkecuali dana judi yang masuk ke kantong LSM asing Greenpeace. Demikian dikemukakan Ketua MUI, Amidhan dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Kamis (4/8). Ia mensinyalir dana haram yang berasal dari lotere bisa jadi modus lain dari praktik pencucian uang. Padahal, pencucian ... Read More »

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta gubernur se-Sumatra turut melakukan gerakan hemat bahan bakar minyak dan listrik. Permintaan ini disampaikan dalam arahan Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (29/7). “1 Agustus mendatang agar melakukan gerakan hemat bahan bakar minyak (BBM) dan listrik,” ujarnya di tengah pengarahan. Ia menyatakan beban subsidi sangat berat bagi APBN. Anggaran negara mengalami peningkatan ... Read More »

Jakarta. Sejumlah tokoh ormas Islam menyatakan penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional lantaran bila dikaji lebih cermat, RUU tersebut alih-alih bisa menciptakan keamanan, yang terjadi justru sangat berpotensi menimbulkan ancaman bagi keamanan rakyat. “Karena RUU ini bisa digunakan sebagai alat represi pemerintah sehingga merugikan hak dan privasi rakyat,” ujar Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto,  dalam diskusi Temu ... Read More »

Dibuatnya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional bukan saja merupakan bentuk legalisasi terhadap pemalakan pemerintah terhadap rakyat tetapi juga sebagai bukti gagalnya sistem kapitalisme menjamin kesejahteraan rakyat. Benang merah tersebut terungkap dalam Temu Tokoh dan Ormas Islam dalam Kajian UU SJSN dan RUU Keamanan Nasional yang digelar oleh Lajnah Faaliyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Selasa (26/7) siang di Kantor DPP HTI, ... Read More »

Sudah 36 tahun Majelis Ulama Indonesia hadir di tengah umat melayani dan berusaha menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah umat. “Sejak tahun 1975 hingga saat ini, Majelis Ulama akan terus bekerja dan berkhitmat untuk umat hingga hari kiamat,” ujar KH Makruf Amin saat acara Lailatul Muhasabah Tasyakur 36 Majelis Ulama Indonesia di aula Musi Hotel Twin Plaza Jakarta, Selasa (26/07). ... Read More »

Hari sabtu kemarin, 23/7, Al Aqsha Working Group mengadakan perhelatan besar tentang Palestina bertajuk “The Caliphate as the Solution to the Crises of Moslem World and ti Liberate Al Aqsa Mosque.” Acara yang diselenggarakan di gedung LIPI Jakarta ini menghadirkan beberapa pembicara dari Mancanegara, diantaranya Prof. Mahmoud Shiyam (Mantan Imam Besar Masjid Al Aqsa). DR. Hani Ar Rafiq Al Awad ... Read More »

Pihak asing kembali berusaha mengobok-obok suksesi nasional Indonesia. Misalnya dengan cara mempengaruhi sejumlah purnawirawan TNI AD agar mendukung Sri Mulyani maju dalam Pilpres 2014. Orang asing yang dimaksud itu berasal dari salah satu kedutaan besar. “ADA satu orang asing dari salah satu kedutaan yang memprovokasi beberapa purnawirawan TNI AD agar mencalonkan Sri Mulyani pada Pipres 2014. Kejadian itu kira-kira 2 ... Read More »