Berita Dalam Negeri

Jakarta – Sejumlah purnawirawan TNI AD mengaku ada orang asing menawari mereka untuk mendukung Sri Mulyani maju dalam pemilihan presiden 2014. Orang asing itu disebutkan dari sebuah kedutaan besar. “Kira-kira 2 atau 3 tiga minggu yang lalu beberapa perwira TNI AD diprovokasi untuk mencalonkan Sri Mulyani oleh salah satu orang asing dari kedutaan,” ujar Ketua Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD), Letjen ... Read More »

Bergulirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (Kamnas) di DPR mendapat sorotan tajam oleh Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto. Salah satunya adalah aturan yang menilai masuknya ideologi asing sebagai ancaman bagi bangsa. Menurut Ismail, hal ini tidak terlepas perang terhadap terorisme yang sedang dikampanyekan Barat. “Islam menjadi rival Barat setelah Sosialisme Uni Soviet Runtuh dan perang dingin berakhir. Tren ... Read More »

RUU ini seolah menjadikan rakyat sebagai sumber ancaman negara. Belum lagi RUU Intelijen selesai dibahas, pemerintah dan DPR sudah membahas RUU baru yakni RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Draf RUU itu isinya tidak jauh berbeda dengan RUU Intelijen. Dikhawatirkan, munculnya RUU Kamnas menyusul RUU Intelijen akan melegalisasi tindakan represif pemerintah kepada lawan-lawan politiknya. Hal itu mengemuka dalam acara Halqah Islam dan ... Read More »

Belum lagi RUU Intelijen disahkan, namun Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PDIP, Sidarto Danusubroto mengatakan bahwa mayoritas anggota DPR sebenarnya menyetujui RUU ini. “Ada 80% yang setuju, 20% yang menolak. Saya (FPDIP, red.) hanya minoritas,” paparnya saat diskusi Halaqoh Islam dan Peradaban yang diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia, minggu 17/7/2011 di Jakarta. Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengatakan bahwa ... Read More »

“Indonesia memiliki sikap dan pendirian yang kokoh dan konsisten dalam mendukung penuh palestina. Dan Indonesia akan memberikan bantuan untuk mendirikan Rumah Sakit di Gaza dengan nilai Rp20 miliar dengan berharap bisa menambah fasilitas yag ada di Gaza.” Itulah sepenggal perkataan SBY saat joint press conference usai pertemuan bilateral dengan Presiden Palestina Mahmod Abbas di Istana tahun 2009 yang lalu. Namun ... Read More »

Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan penolakannya atas Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penolakan itu diungkapkan dengan melakukan unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2011). Rahmat S Labib, koordinator aksi, menyatakan, HTI meminta MK membatalkan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN karena UU itu merupakan penipuan karena membebankan tanggung jawab negara kepada ... Read More »

Jakarta. Delegasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diterima pimpinan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan pernyataan penolakan terhadap UU No 40 Th 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jum’at (15/7) siang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. “Bila diberlakukan maka rakyat akan menjadi objek pemalakan dengan kedok jaminan sosial,” tegas Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto kepada Kabag Humas MK Budi Ahmad Johari ... Read More »

Dr. Saharuddin Daming, SH. MH. Karena kevokalannya membela hak azasi kaum mayoritas yang notabene Muslim yang dilanggar oleh tirani minoritas, maka segelintir minoritas pegiat pluralisme dan liberalisme melalui milis mencap Dr. Saharuddin Daming, SH. MH. tidak pluralis. Mereka pun berencana mempetisi Daming untuk turun dari jabatannya sebagai komisioner di Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Lha, memang bila sudah duduk di ... Read More »

Dengan UU Jaminan Sosial pemerintah tidak hentinya mencekik rakyat, ujar seorang orator dari Badan Koordinator Lembaga Dakwah Kampus dalam orasinya di depan kantor Mahkamah Konstitusi Kamis (14/07) Jakarta. Sejumlah mahasiswa yang hadir dari beberapa kampus besar di Indonesiatergabung dalam Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Nasional. Aksi Damai yang menolak UU SJSN yang memeras rakyat, berkedok Jaminan Sosial dan harus ... Read More »

Di sejumlah miling list (milis) atau grup diskusi di internet beredar petisi penolakan Saharuddin Daming sebagai komisioner Komnas HAM karena dinilai sikapnya yang fundamentalis dan eksklusif tentang agama. Beberapa lampiran yang merangkum soal data Saharuddin Daming juga disertakan dalam petisi itu. “Tidak apa apa, silakan melengserkan. Alhamdulillah saya masih bisa membela Islam karena tujuan hidup adalah Mardhatillah,” kata Daming, santai, ... Read More »