Berita Dalam Negeri

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Sebastian Salang, menyayangkan lambannya respon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan surat pencekalan kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin. “Ini kan kasus yang sudah diketahui publik, seharusnya jauh hari sebelumnya KPK tahu itu,” ujarnya di Jakarta, Sabtu 28 Mei 2011. Seperti diketahui, Nazaruddin disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan suap proyek wisma ... Read More »

Upaya DPRD Lampung mengegolkan rancangan peraturan daerah (raperda) kepariwisataan mendapat sandungan. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Lampung mengecam isi beberapa pasal dalam raperda itu yang membolehkan sejumlah aktivitas usaha hiburan, seperti karaoke, live music, dan biliar tetap berlangsung selama bulan suci Ramadan. Diketahui, dalam bab X pasal 41 ayat 2 dan 4 tentang waktu dan penyelenggaraan industri pariwisata memang ada catatan ... Read More »

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan Indonesia kini dalam kondisi bahaya. Tetapi bukan karena ancaman dari luar, melainkan akibat ancaman dari dalam negeri sendiri. “Saat ini proses penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran, serta proses pembangunan demokrasi macet karena saling sandera menyandera,” katanya seusai melantik Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, Sabtu (28/5). Saling sandera itu, ... Read More »

Lebih dari 150.000 orang melarikan diri dari aksi kekerasan yang melanda wilayah perbatasan Abyei yang disengketakan dan daerah-daerah sekitarnya , kata seorang menteri Sudan Selatan, Jumat (27/5). “Situasi mencekam– lebih dari 150.000 orang meninggalkan Abyei dan daerah-daerah sekitarnya,” kata Menteri Urusan Kemanusiaan James Kok Ruea. Pasukan Sudan Utara merebut wilayah perbatasan itu pekan lalu, satu tindakan yang dikecam negara-negara internasional ... Read More »

Jakarta. Majelis Ulama Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia sepakat bahwa intelijen negara memang harus ada dalam sebuah negara.  Akan tetapi,  melihat Rancangan Undang Undang Intelijen yang sedang digodok DPR sekarang  , kedua lembaga keislaman tersebut menilai ada beberapa pasal yang dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk memberengus dakwah Islam. Seharusnya UU Inteligen lebih difokuskan untuk mendeteksi ancaman dari luar yaitu negara-negara ... Read More »

Penetrasi asing melalui perusahaan multinasional di bidang pangan semakin kuat. Perusahaan asing di Indonesia tidak saja menguasai perdagangan, tetapi meluas dari hulu ke hilir, seperti sarana produksi pertanian, meliputi benih dan obat-obatan hingga industri pengolahan, pengepakan, perdagangan, angkutan hingga ritel. Liberalisasi di sektor perdagangan dan industri, telah memberi peluang kepada asing untuk meningkatkan pasarnya di Indonesia. “Mereka masuk seperti sudah ... Read More »

Indonesia Corruption Watch menemukan potensi kerugian negara sebesar 237 juta dollar AS pada sektor penerimaan royalti dari PT Newmont Nusa Tenggara sepanjang 2004-2010. Koordinator ICW Danang Widoyoko mengungkapkan, perusahaan tambang mineral itu membayar royalti lebih rendah dari ketentuan. Berdasarkan Kontrak Karya Newmont dan peraturan pemerintah, total royalti yang harus dibayarkan Newmont untuk hasil emas, perak, dan tembaga senilai 382,2 juta ... Read More »

Ketahanan energi Indonesia memasuki zona rawan karena kegagalan menerapkan kedaulatan atas sumber daya minyak dan gas bumi serta pertambangan. Migas dan tambang yang seharusnya menjadi sumber daya strategis diperlakukan sebatas komoditas dengan nilai manfaat minimal bagi kesejahteraan rakyat. Direktur Eksekutif Masyarakat Batubara Indonesia Singgih Widagdo di Jakarta, Selasa (24/5/2011), mengemukakan, negara melakukan kesalahan besar ketika mengubah bentuk pengelolaan sumber daya ... Read More »

Rancangan undang-undang (RUU) intelijen mendapat perhatian khusus berbagai kalangan. Tak terkecuali Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Lampung. Mereka menilai dalam RUU itu terdapat sejumlah pasal yang bila tidak diwaspadai bisa melahirkan kembali rezim represif lebih dari rezim Orde Baru. ’’Pertama, ada kalimat atau frase yang tidak didefinisikan dengan jelas sehingga berpeluang menjadi pasal karet, seperti frase ancaman nasional dan keamanan nasional.  ... Read More »

Tokoh ulama Aceh Tgk H. Imam Suja` menegaskan, hukuman cambuk yang diterapkan di Provinsi Aceh tidak melanggar hak azasi manusia (HAM), karena peraturan tersebut sudah diatur dalam syariat Islam. Imam Suja` menilai bahwa pernyataan Amnesty Internasional yang mengimbau penghapusan hukum cambuk sebagai upaya untuk menjelek-jelekkan Islam dan itu akan terus dilakukan. Oleh karena itu, ia berharap kepada Pemerintah Aceh agar ... Read More »