Berita Dalam Negeri

Curhat Presiden SBY tidak naik gaji 7 tahun berdampak ‘positif’. Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan besaran gaji presiden akan dinaikkan pada tahun ini. Ini dilakukan karena memang selama 7 tahun ini, gaji presiden belum mendapatkan kenaikan. “Tahun ini naik. Untuk anggarannya, sebenarnya sejak 3 tahun lalu sudah dianggarkan. Namun soal renumerasi pejabat ini belum selesai karena masalahnya kompleks,” ujar Agus ... Read More »

Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi, berharap Presiden SBY lebih serius mem-backup kerja Kepolisian berkait kinerja Korps Bhayangkara itu akhir-akhir ini yang keteteran menghadapi kasus Gayus Tambunan. “Sudah jelas Polri ketereran manangani kasus Gayus sehingga banyak kasus lain terbengkalai. Presiden SBY harus lebih serius mem-back up tugas Kepolisian,” kata Aboe Bakar dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa ... Read More »

Putra Wali Kota Pasuruan Hasani, yakni Ismail Marzuki, Senin (24/1/2011), resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Kota Pasuruan. Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, Aviantara, dalam sidang pleno DPRD Kota Pasuruan, Jawa Timur. Ismail Marzuki menjadi Ketua DPRD Kota Pasuruan menggantikan Hasani yang terpilih menjadi Wali Kota Pasuruan. Hasani yang menjadi Ketua DPRD Kota ... Read More »

BANDAR LAMPUNG- DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Lampung menilai pemerintah/negara gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi yang fundamental. Kepala Humas DPD HTI Lampung Akhiril Fajri menyatakan kegagalan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yakni pemimpinnya yang tidak amanah serta buruknya sistem yang dipakai untuk mengatur negeri ini yaitu sistem sekuler-kapitalisme. Sesuai pernyataan sikap DPD HTI yang dikirim ke harian ini, ... Read More »

Den Haag – Masih ingat Presiden SBY sempat masuk nominasi penerima Nobel Perdamaian 2006, yang kemudian dimenangkan Muhammad Yunus dari Bangladesh? Ternyata, adalah pemerintah AS yang menominasikan SBY, bahkan sempat meminta Belanda mendukung dengan surat rekomendasi. Hal ini terungkap dalam kawat diplomatik Kedubes AS di Den Haag yang dibocorkan WikiLeaks pada 20 Januari 2011. Kawat tertanggal 30 Maret 2006 itu ... Read More »

Nasib Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa sama naasnya dengan mantan Presiden Tunisia Zine Al Abidine Ben Ali, yang dipaksa mundur karena gelombak unjuk rasa anti pemerintah beberapa waktu lalu. Hal itu diungkapkan Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Farid Wadjdi di tengah aksi unjuk rasa mengkritik kegagalan negara menjalankan fungsi-fungsi pokoknya, di antaranya adalah melindungi dan mencegah rakyat dan negara ini ... Read More »

Gaji Presiden SBY saat ini Rp 62 juta per bulan. Pimpinan DPR menilai gaji tersebut masih belum layak untuk presiden sebuah negara sebesar Indonesia. “Sebagai pimpinan dari sebuah negara besar memang gaji presiden itu seharusnya lebih layak,” ujar Wakil Ketua DPR dari FPKS, Anis Matta, kepada detikcom, Senin (24/1/2011). Hal ini disampaikam Anis menanggapi curhat Presiden SBY yang gajinya sudah ... Read More »

Sekitar 10 ribu massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Ahad (23/1), menuntut pergantian sistem. “Korupsi, pornografi, aliran sesat, dan Kemiskinan merajalela. Ini bukti negara gagal!,” pekik orator di atas mobil bak terbuka berpengeras suara dalam aksi simpatik. Aksi yang diawali dengan long march dari patung kuda menuju Istana ini berasal dari massa berbagai daerah, terutama ... Read More »

Tren korupsi yang terus meningkat di daerah dan banyaknya kepala daerah di Indonesia yang tersangkut perkara korupsi menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum dirasakan di daerah. Keuangan daerah merupakan sektor yang paling rawan dikorupsi dengan APBD sebagai obyek korupsi. Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto di Jakarta, Minggu (23/1/2011). Seperti diberitakan, hampir semua provinsi di ... Read More »

Hampir semua provinsi di negeri ini tersandera korupsi karena ada saja kepala daerah yang saat ini berstatus tersangka atau terdakwa. Berdasarkan catatan Kompas, hanya lima dari 33 provinsi di Indonesia yang hingga Minggu (23/1/2011) tak ada kepala daerahnya yang terjerat perkara hukum. Temuan itu seperti membenarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Senin lalu. Dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan ... Read More »