Berita Dalam Negeri

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai ketidakabsahan jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji menggambarkan ketidakseriusan dan sikap sembrono yang dilakukan Presiden dalam mengangkat pejabat-pejabat negara seperti Jaksa Agung. “Secara yuridis, ini memperlihatkan ketidakseriusan Presiden dalam mengangkat masa jabatan pembantu Presiden,” ucap Haris saat dihubungi mediaindonesia.com, Kamis (23/9). Ia menilai pengangkatan pejabat negara itu sangat ... Read More »

Menteri Agama RI Suryadharma Ali mengecam pihak-pihak yang mencoba mengkaitkan masalah penusukan HKBP dengan pengekangan kebebasan beragama. Terlebih lagi, pihak pihak yang menginginkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang sekarang menjadi Peraturan Bersama Menteri (PBM) dihapuskan. ”Permasalahan HKBP adalah berkaitan dengan ijin pendirian rumah ibadah bukan masalah PBM, jangan kaitkan kontak fisik dengan PBM,” ujarnya Klaim dari kalangan yang mendiskreditkan Umat ... Read More »

Jakarta – Kapolri mendatang diminta untuk membenahi Densus 88. Saat ini Densus dinilai cenderung arogan dan merasa paling hebat. Cara-cara Densus melakukan penindakan dinilai banyak melanggar prinsip kepolisian. “Ini harus dievaluasi. Metode-metodenya seperti laksus zaman orde baru. Tidak ada cara-cara polisi, seperti melibatkan pimpinan masyarakat setempat saat akan penggerebekan. Menembak tersangka di depan keluarga juga dipertanyakan,” ujar Ketua Badan Pengurus ... Read More »

Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) lagi-lagi menyoroti anggaran pemerintah yang dinilai terlalu tinggi. Kali ini lembaga Kepresidenan yang dikritisi karena menghabiskan lebih dari 42 miliar hanya untuk pos anggaran baju baru Presiden dan furniture. Dalam rilis yang diterima detikcom pagi ini, Kamis (23/9/2010), pada APBN 2010, Fitra menyebut total anggaran untuk Istana Presiden mencapai Rp 203,8 miliar. ... Read More »

Jakarta –  Majelis Ulama Indonesia (MUI) mensinyalir adanya upaya  gerakan politis dalam peristiwa penusukan pendeta dan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Ciketing, Bekasi. Hal itu dikemukakan usai menerima Gerakan Peduli Pluralisme (GPP) di Kantor MUI Pusat, Jakarta Sabtu (18/9). Menurut Ketua MUI Amrullah Ahmad, substansi masalah dari peristiwa Ciketing adalah masalah perizinan peribadatan yang sebenarnya sudah diatur dalam ... Read More »

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mempertanyakan aksi yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 di penggerebekan tersangka perampokan Bank CIMB Niaga di Tanjung Balai, Sumatera Utara (Sumut).  Dalam penggerebakan ini, tiga tersangka tewas di tempat. “Langkah menembak mati secara brutal bukan langkah kepolisian yang benar,” kata Koordinator Kontras Usman Hamid dalam pesan singkat, Senin 20 September 2010. Selain ... Read More »

YOGYAKARTA-Negara harus mengatur tentang penyiaran agama dan pendirian tempat ibadah untuk mencegah dan menghindari terjadinya konflik antarumat beragama. ”Dalam konteks itu, negara perlu segera menetapkan aturan tegas terkait dengan penyiaran agama dan pendirian tempat ibadah,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin, di sela acara Syawalan Keluarga Besar Universitas Ahmad Dahlan (UAD) di Yogyakarta. Ia mengatakan, jika penyiaran agama ... Read More »

Pembatasan BBM subsidi (rencana mulai Oktober 2010) hanya untungkan SPBU asing. (republika.co.id,19/9). KOMENTAR: (1) Semua kebijakan yang liberal hanya untungkan asing dan para kapital besar. Sebaliknya, rakyat yang jadi korban, (2) Ekonomi kapitalis menjadi penyebab problem kemiskinan. Umat butuh sistem yang adil yakni Islam. Read More »

Kongres Umat Islam Kota Bekasi (KUIB) merekomendasikan agar kasus insiden bentrok di Ciketing Asem, Pondok Timur Indah Kota Bekasi yang mengakibatkan dua jemaat dan dua umat Muslim terluka dihentikan untuk meredam gejolak di masyarakat. “Kasus tersebut bukan insiden penusukan tapi bentrokan saat ratusan jemaat berjalan kaki dari Jalan Puyuh Raya ke lokasi peribadatan berjarak tiga kilometer di perkampungan Muslim,” kata ... Read More »

Biaya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR sangat tinggi. Khusus untuk studi banding ke luar negeri oleh Panja DPR sebelum RUU bersangkutan disusun sudah memakan biaya Rp 1,7 miliar. “Setiap pembahasan RUU ada jatah plesiran ke 3 negara, diikuti 13 anggota Panja dan 2 orang dari sekretariat. Untuk setiap RUU dialokasikan Rp 1,7 miliar untuk plesiran, baik RUU inisiatif DPR ... Read More »