Berita Dalam Negeri

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi siap-siap memukulkan palu vonis kepada Anggodo Widjojo. Jaksa menuntut enam tahun hukuman penjara dan tersangka penghalangan penyidikan korupsi dan upaya penyuapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu pun telah menyampaikan pembelaannya. Namun, perkara ini masih menyisakan tanda tanya tanpa jawaban. Selasa (24/8/2010) siang, Anggodo dan kuasa hukumnya baru saja selesai membaca pembelaan secara bergantian. Pada ... Read More »

JAKARTA-Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, menegaskan sikap organisasi yang dipimpinnya yang menghargai keragaman di Tanah Air. ”FPI tidak pernah menolak kebhinekaan, kemajemukan dan tidak pernah anti terhadap pluralitas,” tegasnya, di Jakarta. Tapi menurutnya, FPI menolak pluralisme sebagai pemahaman atau isme-nya. Ditambahkan Habib Rizieq, selama ini FPI adalah ormas Islam yang paling sering difitnah dan dituduh. ”Misalnya ... Read More »

Bukti kuat seharusnya tidak berubah-ubah. Tetapi mengapa Polri selalu berubah-ubah terkait delik restu dan dana dari ABB untuk pelatihan militer di Aceh? Polisi Republik Indonesia (Polri) sudah mulai tidak percaya diri seperti masa lalu karena menerapkan ‘prinsip’  tangkap dulu bukti dicari kemudian. Hal tersebut nampak dalam berbagai kasus, termasuk dalam kasus penangkapan Ust Abu Bakar Ba’asyir, Amir Jamaah Ansharu Tauhid ... Read More »

Persoalan nasional; Negara dinilai gagal sejahterakan rakyat (Kompas, 25/8) KOMENTAR: 1. Tidak aneh, karena basis pengelolaan negara didasarkan pada kapitalis-liberal, ideologi batil yang menjadikan mekanisme pasar sebagai satu-satunya mekanisme distribusi kekayaan. Akibatnya, kekayaan hanya terkonsentrasi pada pemilik modal dan pemegang kekuasaan. Sebaliknya, sebagian besar rakyat kian menderita. 2. Hanya dengan Islam, kesejahteraan secara merata dapat diwujudkan. Read More »

Sejumlah menteri mengakui tidak punya data pasti soal jumlah warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri, khususnya Malaysia. “Kami di pemerintah perlu ada proses konsolidasi data tentang jumlah WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia, apakah sudah keputusan tetap ataukah masih dalam bentuk ancaman. Dari Kemlu tentu kami memiliki sedikit data. Dari Kemenkumham juga ada data. ... Read More »

Kementerian BUMN bakal mengajukan 6 perusahaan milik pemerintah yang masuk proses privatisasi tahun depan (Suara Merdeka, 21/8). KOMENTAR: (1) Ini bukti negeri ini dikekelola dengan prinsip-prinsip neoliberal; (2) Privatisasi menjadi jalan mulus bagi asing untuk menguasai kepemilikan umum dan stategis yang mengantarkan negeri ini makin terjajah; (3) Jika ingin sejahtera, tidak ada pilihan lain kecuali dengan syariah yang melarang kepemilikan ... Read More »

Jakarta – Koruptor seolah mendapat tempat di Indonesia. Selain mengkorup uang rakyat, hukuman bagi mereka pun tidak seberapa. Apalagi fasilitas pengurangan hukuman atau remisi membuat mereka tidak menjadi jera. “Permasalahannya, hukuman koruptor itu terlalu ringan di Indonesia,” kata anggota Komisi III Gayus Lumbuun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2010). Politisi PDIP ini menjelaskan prosedur remisi yang diperoleh seorang napi ... Read More »

Jakarta – Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi tegas-tegas menepis tudingan Gayus Tambunan soal dirinya menerima jatah uang. Dia menegaskan, logikanya kalau dia menerima uang tentu dia tidak akan menangkap Gayus. “Kalau saya dapat jatah kenapa nangkep Gayus di Singapura? Kan justru bahaya buat saya,” kata Ito saat dihubungi detikcom, Senin (23/8/2010). Dia menjelaskan, saat ditangkap di Singapura beberapa ... Read More »

Pemerintah memberikan kado pahit saat ulang tahun ke-65 kemerdekaan Republik Indonesia, pekan lalu. Kado pahit itu adalah rencana pemerintah menaikkan tarif listrik rata-rata 15% mulai Januari 2011. Pangkalnya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pengantar nota keuangan RAPBN 2011 menyebutkan subsidi sektor energi, terutama listrik, bakal dikurangi dari Rp55,1 triliun pada 2010 menjadi Rp41 triliun pada 2011. Jika usul ... Read More »

Hizbut Tahrir Indonesia, “Jika merujuk standar Bank Dunia, 50% penduduk Indonesia tergolong miskin. (kompas.com,22/8). KOMENTAR: Inilah fakta riil stelah 65 tahun merdeka, sementara penguasa sibuk beretorika dan mengelabuhi rakyat dengan nilai fiktif GNP yang tak tampak pada kondsi riil eknomi rakyat. Karena pertumbuhan hanya dinikmati oleh 20% orang dari total penduduk 237 juta lebih. Read More »