Berita Dalam Negeri

Ketua MPR Taufiq Kiemas, “Kemajemukan atau Pluralisme Indonesia bukan sesuatu yang harus dihindari, puasa bisa jadi media menerima kemajemukan agama, budaya dan suku. (antara, 19/8). KOMENTAR: Umat Islam harus paham dan sadar bahwa Pluralitas (kemajemukan) itu realitas/sunatullah, tapi ‘Pluralisme’ sebagai paham kebebasan itu haram dalam Islam. Umat berusaha dikaburkan dengan 2 istilah yang akar katanya sama tapi hakikat maknanya berbeda. Read More »

SUNGGUH nikmat menjadi koruptor di Indonesia. Nikmat karena, setelah mengeruk uang negara, koruptor justru mendapat berbagai fasilitas. Kenikmatan pertama tentu saja koruptor bergelimang duit. Dia menjadi kaya raya hingga tujuh keturunan karena menilap duit negara. Jika perbuatan para koruptor terbongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, polisi, atau kejaksaan, mereka tak perlu terlalu khawatir. Toh, negara melalui mekanisme hukum telah menyiapkan banyak ... Read More »

JAKARTA-Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengabaikan aspek keadilan ketika memberikan grasi kepada mantan Bupati Kutai Kertanegara yang juga terpidana korupsi Syaukani HR. Menurut Nasir, Presiden sebelum memberikan grasi seharusnya memperhatikan kondisi psikopolitik di masyarakat. “Saat ini kan korupsi menjadi musuh negara, Presiden tidak memperhatikan aspek keadilan dengan pemberian grasi itu,” kata Nasir melalui ... Read More »

Polri kembali menebar janji-janji tanpa bukti. Setelah gagal membuktikan pernyataan mereka soal kepemilikan rekaman pembicaraan antara Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Raharja dan Ary Muladi, polisi pun tak bisa membuktikan keberadaan daftar telepon (call data record/CDR). Entah karena tak memilikinya atau sengaja tak mau menyerahkan, hingga tuntutan terhadap terdakwa Anggodo Widjojo dibacakan, CDR yang sebelumnya dijanjikan Polri itu tak ... Read More »

JAKARTA- Jumlah utang pemerintah pada 2011 diproyeksikan akan mencapai Rp 1.807,5 triliun. Angka ini meningkat Rp 119,2 triliun jika dibandingkan dengan perkiraan utang pemerintah yang akan mencapai Rp 1.688,3 triliun pada akhir tahun ini. Kenaikan tersebut telah memperhitungan risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, dan risiko nilai tukar rupiah. ”Kenaikan ini luar biasa, harus waspadai karena masalah utang ini selalu ... Read More »

Awal 2011 tarif listrik naik lagi 15%. Subsidi hanya Rp41T, turun Rp14,1T (25,6%) dibanding 2010, Rp55,2T.(sindo,17/8). KOMENTAR: Bisa dipastikani ekonomi rakyat makin sulit akibat efek domino kenaikan TDL, ditambah wajah RAPBN 2011 yang tidak pro rakyat. Paradigma ekonomi kapitalis yang menjadi dasar pengelolaan energi di Indonesia menjadi sebab krisis listrik dan mahalnya listrik. Read More »

Innalillahi wa inna ilaihi Raji’un. KELUARGA BESAR HTI MENYATAKAN TAKZIYAH atas wafatnya seorang pejuang syariah dan Khilafah, syabab HTI, tokoh dan kyai dr ledeng, sukasari,kota bandung KH Solihin, pada rabu 18 agustus 2010 jam 22.40 wib Dengan iringan doa: Allahummaghfirlahu warhamhu wa’fu anhu..waj’al jannata matswahu…allahummaj’alhu min ibadika alladzi yadkhulunal jannata bighairi hisab ya mujibad du’a..allahummaj’ahu min ibadika kama qaala nabiyyukal ... Read More »

JAKARTA-Rencana pemerintah mengurangi alokasi anggaran subsidi pupuk 2011 mendapat dukungan DPR. Komisi IV DPR yang menangani bidang pertanian berpendapat, pengurangan subsidi pupuk akan menekan disparitas harga antara pupuk bersubsidi dengan pupuk tak bersusidi. Pengurangan subsidi pupuk berarti harga komoditas ini bakal naik. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Siswono Yudo Husodo, mengatakan selama ini disparitas harga pupuk telah ... Read More »

Ancaman terhadap presiden selalu ada (kompas.com, 17/8). KOMENTAR: 1. Ancaman terhadap presiden belum pernah terbukti, sementara ancaman terhadap rakyat sudah banyak terjadi; seperti ancaman ‘bom’ elpiji, ancaman kmiskinan, ketidakadilan, kerusakan moral, dll. 2. Inilah bukti bahwa penguasa produk demokrasi-sekular hanya peduli diri sendiri, sementara terhadap rakyat yang memilihnya abai sama sekali. Read More »

Purwakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purwakarta, Jabar, menilai pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberantasan maksiat di Purwakarta Jawa Barat, tak berjalan. “Bukan lamban lagi, tapi hampir tidak dilaksanakan Perda itu. Tempat-tempat maksiat masih banyak di Purwakarta,” ujar Ketua MUI Kabupaten Purwakarta, KH Abu Bunyamin, Selasa, di Purwakarta. Perda Kabupaten Purwakarta tentang pemberantaan maksiat atau Perda nomor 13 itu ... Read More »