Setelah naik rata-rata 10 persen tahun ini, tahun 2011 pemerintah mengusulkan tarif dasar listrik kembali naik, yakni 15 persen. Usul ini bagian dari rencana menurunkan subsidi listrik secara bertahap, yaitu dari Rp 55,1 triliun pada 2010 menjadi Rp 41 triliun pada 2011. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) itu bisa diterapkan mulai awal 2011. ”Namun, ini ... Read More »
Berita Dalam Negeri
Pidato tak Beri Harapan
JAKARTA – Pidato rutin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2011 di depan DPR pada Senin (16/8) mendapat beragam tanggapan. Ada yang menilai isi pidato itu cukup baik. Namun, ada pula yang menilai pidato itu belum bisa membangkitkan harapan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. “Itu pidato rutin sehingga banyak cerita keberhasilan. Sayangnya, tidak terlihat adanya ... Read More »
Menhub Minta Pemudik Tidak Berkendaraan Sepeda Motor
Menhub minta pemudik tidak berkendaraan sepeda motor.(antara,16/8). KOMENTAR: Sekiranya pemerintah optimal dalam penyediaan layanan publik kepada masyarakat, seperti transportasi lebaran, tentu rakyat tidak mau ambil resiko mudik dengan motor. Karena pemerintah abai, rakyat yang jadi korban dan menderita. Read More »
DPR Ingatkan Menteri Agar Tak Main Mata Dengan Pengusaha
DPR ingatkan menteri agar tak main mata dengan pengusaha (detik.com, 16/8). KOMENTAR: Ini peringatan bagus, tapi DPR juga jangan lupa diri sendiri. Selama ini anggota dewan juga ditengarai banyak main mata dengan pemilik modal (dalam dan luar negeri) dengan jual-beli pasal UU. Read More »
Anggaran Pendidikan Turun Rp 1,5 Triliun
JAKARTA-Pemerintah menetapkan alokasi anggaran untuk Kementerian Pendidikan Nasional pada RAPBN 2011 sebesar Rp50,3 triliun, atau mencapai 23,9 persen dari total RAPBN sebesar Rp1.202 triliun. “Anggaran pada Kementerian Pendidikan Nasional RAPBN 2011 akan difokuskan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan bermutu dan terjangkau,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang RAPBN 2011 Beserta Nota Keuangan, ... Read More »
Pidato SBY Tak Jelaskan Target Pengurangan Kemiskinan & Pengangguran
Jakarta – PDI Perjuangan menilai pidato kenegaraan Presiden SBY hanya menggambarkan tentang apa yang akan dikerjakan ke depan. Namun tidak menjelaskan mengapa target periode pertama masa jabatan tidak tercapai. “Yaitu (target) kemiskinan menjadi 8,2 % dan (target) angka pengangguran menjadi 5,1 % pada tahun 2009,” kata Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (16/8/2010). Presiden, kata Tjahjo, ... Read More »
Pemberantasan Korupsi Harus Secepat Penanganan Terorisme
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Polri bisa menangangi pelaku dugaan korupsi sama cepatnya dengan penanangan terhadap pelaku dugaan terorisme. “Saya harapkan kepolisian bisa melakukan tindakan yang sama cepatnya dalam menangani kasus korupsi seperti menangani kasus teroris,” kata Din seusai diskusi di Jakarta, Sabtu (14/8). Menurutnya, selama ini kinerja kepolisian dalam memberantas kasus korupsi sangat lamban, berbeda dalam ... Read More »
Hariman Yakin Demokrasi Kita Akan Jatuh
Hariman Siregar, aktivis sepuh yang identik dengan gerakan mahasiswa berujung Malapetaka 15 Januari 1974 di Jakarta, mengatakan, demokrasi di Indonesia semakin mahal dan menjauh dari ideal. Hariman pun meragukan demokrasi bisa bertahan. “Saya ragu demokrasi bisa bertahan. Tidak tahu kapan, tapi saya yakin kejatuhan demokrasi akan terjadi,” kata Hariman, yang juga pendiri Nextlead Indonesia dalam diskusi di Jakarta, Jumat (13/8/2010). ... Read More »
Pemerintah Responsif, Tapi tidak Hasilkan Solusi
JAKARTA-Pemerintah dianggap telah responsif dalam menghadapi berbagai persoalan yang menimpa masyarakat, namun tidak pernah menghasilkan solusi. Sebab, respon yang selalu dilakukan pemerintah hanya berupa pernyataan-pernyataan namun tanpa tindakan nyata. Demikian dikatakan Ketua pp Muhammadiyah, Din Syamsudin saat diskusi di Jakarta, Sabtu (14/8). “Kalau begini caranya tidak perlulah menjadi urusan top leader,” kata dia. Karena pada akhirnya hanya akan menjadi tumpukan ... Read More »
Polri Ngotot Tolak Berikan Dokumen Rekening Gendut Polri ke Satgas
Jakarta – Dokumen rekening gendut Polri tidak akan diserahkan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Tanpa izin PPATK, dokumen itu tidak boleh diberikan ke lembaga atau siapa pun. “Tidak akan kita berikan,” kata Kadivhumas Polri Irjen Edward Aritonang di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Kamis (12/8/2010). Menurut Edward, pihaknya belum mendapatkan surat permintaan dokumen dari Satgas. Meski dikirimkan pun, Polri tetap ... Read More »