Berita Dalam Negeri

JAKARTA- Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Zainal Arifin Mochtar menegaskan, setiap orang yang dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, harus dilakukan di gedung KPK. Dengan mengikuti kehendak mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani untuk diperiksa di kantor masing-masing, membuktikan KPK telah melakukan pembedaan yang tidak bisa dibenarkan. “Itu jelas ... Read More »

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menepis keraguan publik tentang ketidakseriusan lembaga itu menangani skandal Bank Century seperti yang telah direkomendasikan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hampir tiga bulan lalu. KPK telah mengirim surat kepada Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dua pejabat yang menjadi sentral dari penelusuran DPR tentang skandal Century. Boediono dan Sri Mulyani pun mengaku telah ... Read More »

JAKARTA- Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember KH Muhyiddin Abdus Shomad menyayangkan masuknya sejumlah nama yang ditengarai aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) dalam kepengurusan PBNU. “Kami, para kiai, terutama di Jawa Timur menyayangkan kenapa Pak Said (Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj) mengajak orang-orang JIL masuk ke dalam kepengurusan PBNU,” kata Muhyiddin di Jakarta, Senin (26/4). Menurutnya, para ... Read More »

JAKARTA- Kebijakan yang diambil pemerintah sudah semakin jauh dari kepentingan rakyat, khususnya golongan menengah ke bawah atau rakyat miskin. Setelah mewacanakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) atau pembatasan penggunaannya, pemerintah bahkan “ngotot” pada Juli 2010 ini akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Padahal kebijakan ini hanya menambah beban bagi rakyat, tak terkecuali pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Pemerintah ... Read More »

Jakarta – Hakim Pengadilan Agama Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang mengawini 3 perempuan sekaligus, M Nasir Qamarullah akhirnya dipecat oleh Mahkamah Agung (MA). Meski demikian, Nasir tidak menyesal dan sadar atas apa yang dia dilakukan. “Secara sah terbukti telah melakukan tindakan tercela dan menjatuhkan hukuman diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim,” kata ketua sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Imron Anwari dalam ... Read More »

HTI Press. Lebih dari 2000 mahasiswa Sulawesi Tenggara dukung syariah dan khilafah. Dukungan tersebut tampak dalam partisipasi mereka pada Kongres Mahasiswa Islam Sulawesi tenggara hari Sabtu (24/4) kemarin. Kongres tersebut mengangkat tema “Reposisi Visi Intelektual Mahasiswa Menuju Indonesia yang Lebih Baik“.  Kegiatan yang diadakan oleh Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) unit LDK BKLDM Universitas Haluoleo (Unhalu) tersebut dihadiri oleh ... Read More »

“Tim Pengacara Muslim atau Tim Pembela Muslim (TPM) mulai hari ini akan lebih banyak menekuni perang pemikiran dan hukum!” pekik Ketua Dewan Pembina TPM Mahendradata dalam acara Tabligh Akbar Pengukuhan TPM, Ahad (25/4) di Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan. Karena saat ini ada kelompok tertentu yang sengaja membenturkan Islam dengan HAM. Mereka mencoba mengubah pokok-pokok ajaran Islam salah satunya dengan ... Read More »

Palembang – Hasil Ujian Nasional (UN) SMA/SMK/MA 2010 secara resmi baru akan diumumkan pada Senin, 26 April mendatang. Namun dapat diketahui, dari 76.508 jumlah peserta, tercatat 73.466 siswa yang lulus dan 3.042 siswa dinyatakan tidak lulus. Bahkan ada satu sekolah yang menjadi peserta UN tidak lulus 100 persen. “Memang ada sekolah yang tidak lulus 100 persen, tapi kami belum mau ... Read More »

Mantan Danpuspom TNI dan Jamintel Mayjen (Purn) Syamsu Djalal menyesalkan langkah-langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengatasi masalah. “Alih-alih mengatasi masalah, langkah SBY malah menimbulkan masalah baru. Dia (SBY) harus bisa bersikap tegas seperti seorang TNI,” tegas Syamsu Djalal, di Jakarta, Jumat (23/4). Menurut mantan Jaksa Agung Muda bidang Intelejen (Jamintel) ini, langkah mencolok terlihat dari respons SBY terkait ... Read More »

JAKARTA- Ekonom senior Kwik Kian Gie mengaku kaget dengan rencana program kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan yang hendak mendapatkan dana investasi Rp 10.000 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. “Pemerintah butuh investasi Rp 10.000 triliun dalam lima tahun atau Rp 20.000 triliun dalan 10 tahun. Saya kaget dengan itu terus siapa yang bisa berinvestasi sebanyak itu. ... Read More »