Berita Dalam Negeri

Pemerhati sosial dan remaja Iwan Januar menilai banyaknya siswi yang tidak berkerudung karena memang tidak paham kewajiban tersebut. “Ini akibat pendidikan sekuler yang sudah berlangsung puluhan tahun di Indonesia,” ungkapnya kepada mediaumat.com, Sabtu (11/06/2016) melalui whatsapp. Nah, pihak sekolah dalam hal ini guru agama berusaha menanamkan pemahaman yang benar dan mendidik para siswi. “Ini bukan pemaksaan, tapi bagian edukasi. Sama ... Read More »

Pengamat Kebijakan Publik Ichsanuddin Noorsy mengungkapkan ternyata pernyataan Menteri ESDM yang akan mencabut subsidi pelanggan yang dianggap tidak berhak menerima subsidi berdasarkan data yang tidak akurat. Dalam whatsapp jaringan pribadinya (japri) kepada mediaumat.com, Jum’at (10/06/2016) Noorsy menyebutkan: Tadi malam jam 23.00 Kepala TNP2K dan BPS dipanggil. Yang datang Kepala TNP2K. Dari hasil paparannya metodologi penyisiran rumah tangga miskin tidak total ... Read More »

Revisi UU tentang minuman beralkohol yang sedang digodog DPR menjadi sorotan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Revisi ini dikecam karena bisa  malah semakin memperlebar produksi dan penjualan minuman keras, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jakarta mendesak pemerintah melarang sepenuhnya minuman haram tersebut. “Pada hari ini kita menegaskan kepada pemerintah yang ada di DPR RI agar melihat kembali fakta-fakta yang terjadi di masyarakat ... Read More »

Setelah kasus Panama Paper, kini muncul pernyataan Menteri Keuangan bahwa 500 investor asing ngemplang pajak selama sepuluh tahun. “Ini semakin membuktikan bahwa fungsi pajak sebagai alat distribusi itu tidak pernah terealisasi,” ujar Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Arim Nasim, Jum’at (10/06/2016) melalui surat elektronik. Menurutnya, yang terjadi adalah pajak sebagai alat ekploitasi untuk kepentingan para kapitalis dan ... Read More »

Larang sekolah negeri mewajibkan kerudung kepada siswi Muslimah, Gubernur DKI Jakarta Ahok dinilai Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto tidak mengerti pendidikan. “Ini aneh, gubernur enggak ngerti pendidikan, Ahok harus belajar lagi bagaimana pendidikan itu seharusnya diselenggarakan,” ujarnya kepada mediaumat.com, Selasa (7/06/2016) melalui telepon selular. Menurut Ismail, Ahok itu harus mengerti dunia pendidikan yang salah satu tugasnya ... Read More »

Belasan ribu warga Papua turun ke jalan untuk menuntut pembubaran organisasi sparatis Komite Nasional Papua Barat (KNPB). “Segera bubarkan KNPB! Kalau tidak, jangan salahkan massa yang bertindak!” ujar salah seorang orator di depan para anggota DPRD Papua, Rabu (2/6/2016) siang. Selain itu, massa juga menuntut agar mengusut tuntas semua pejabat yang terlibat. “Usut tuntas eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terlibat ... Read More »

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menghadiri simposium mewaspadai PKI. Usai memberi ceramah, Gatot menyampaikan ada yang lebih berbahaya dari PKI, yakni neo liberalisme dan neo kapitalisme. “PKI berbahaya tapi yang lebih berbahaya neo kapitalisme, neo liberalisme,” jelas Gatot di Jakarta, Kamis (2/6/2016). Gatot memberi contoh di negara-negara yang terimbas dari paham neo kapitalisme dan neo liberalisme. “Memang sudah ada contoh ... Read More »

Pendidikan seksual yang sarat dengan nilai liberalisme tidak akan menyelesaikan persoalan kejahatan seksual. Justru sistem liberal inilah yang menjadi pangkal kekerasan seksual yang marak belakangan ini. “Apalagi kalau yang diajarkan dalam pendidikan seksual adalah nilai yang berlaku dalam budaya liberalisme yang melulu urusan seksual. Hal itu malah akan memperburuk pemahaman khalayak tentang relasi pria-wanita,” ujar anggota Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut ... Read More »

Tidak ada dana pendidikan yang lolos dari tindak korupsi. Sektor pendidikan masih kerap menjadi sasaran tindak korupsi. Dari hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) korupsi anggaran di sektor ini selama 2006-2015 mencapai Rp 1,3 triliun. Penggelapan menjadi modus yang paling kerap digunakan untuk mencuri uang di sana. Dari penelusuran ICW ditemukan 17 obyek yang rentan korupsi. Sarana dan prasana sekolah ... Read More »

Rencana Kementerian Dalam Negeri yang akan mencabut 3.266 peraturan daerah termasuk Perda Larangan Miras karena dianggap menghambat investasi dan pembangunan, mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk Pengamat Ekonomi Arim Nasim. “Perda pelarangan miras dilarang, dalihnya menghambat investasi. Investasi maksiat? Berinvestasi agar negeri ini diadzab Allah SWT?” tegasnya kepada mediaumat.com, Senin (23/5) melalui surat elektronik. Arim juga mengungkapkan berbagai Undang-undang sekuler ... Read More »