Berita Dalam Negeri

Ketua MUI Jatim, KH. Abdussomad Bukhori menyayangkan jika ada pihak atas nama HAM mendukung terselenggaranya Konferensi Gay, Lesbi, dan Biseks. Justru perbuatan gay, lesbi, dan biseks itu termasuk melanggar HAM. “Gay, lesbi, dan biseks perbuatan terlarang. Menyalahi kodrat manusia,” ujarnya kepada hidayatullah.com di kantor MUI Surabaya. Dia menambahkan, jika lelaki sama lelaki atau perempuan dengan perempuan melakukan hubungan seksual itu ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Ada yang lain dari biasanya dalam Sidang Uji Materi UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penistaan Agama pada Rabu (24/3) karena pihak pemohon sampai-sampai mengerahkan saksi ahli hukum dan HAM lansung dari Amerika Prof W. Cole Durham, Jr. Namun sayang, ternyata apa yang dikatakan Durham tidak berbeda dengan argumen saksi ahli dari pihak pemohon lainnya. ... Read More »

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum kaget atas pengakuan Rendy, pria yang mengaku makelar kasus (markus), atas praktek mafia di Markas Besar Kepolisian RI. “Wow, saya speechless mendengarnya,” kata Sekretaris Satgas, Denny Indrayana dalam Apa Kabar Indonesia yang ditayangkan di tvOne, Rabu 24 Maret 2010. Sebelumnya, dalam acara yang sama, Rendy mengungkapkan praktek markus yang berkeliaran di Mabes Polri. Menurut Rendy, nilai ... Read More »

JAKARTA- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menemukan adanya kejanggalan dalam penyidikan kasus dugaan penggelapan uang yang melibatkan pegawai pajak, Gayus Tambunan. “Kami menemukan ada yang aneh dalam penyidikan yang ada,” ujar Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) kepada wartawan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/3). Ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan. Misalnya, lanjut dia, ada tersangka dalam kasus tersebut yang ... Read More »

Surabaya – Berbeda dengan sikap MUI, Muhammadiyah serta kalangan pondok pesantren, Komnas HAM justru mendukung digelarnya International lesbian, gay, bisexual, transgender dan intersex association (ILGA) ke-4 tingkat Asia, 26-28 Maret di Surabaya. Alasannya kongres itu merupakan hak setiap manusia dan sudah sesuai dengan kongres internasional. “Ya harus tetap dilakukan. Karena kelompok marginal yang rentan alami diskriminasi ini harus tetap mendapatkan ... Read More »

Jakarta – Internet RI telah dijejali situs judi online. Jika satu situs judi ditutup, pindah ke domain baru. Jika bosnya tertangkap, anak buahnya yang melanjutkan dengan perintah dari dalam penjara. Situs judi online di Indonesia tak terhitung jumlahnya. Jika menuliskan kata ‘judi’ di Google maka akan memunculkan situs-situs judi online favorit lokal maupun global. Dalam sekali klik Google bisa mengeluarkan ... Read More »

MAKASSAR- Menteri Agama, Suryadharma Ali, meminta  UU tentang Pencegahan Penodaan Agama (PPA), No 1 PNPS 1965, agar tak dicabut. Peserta muktamar Nahdlatul Ulama di Makassar pun dimintanya memberikan dukungan terhadap UU tersebut. UU PPA itu kini masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi atas permintaan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM itu meminta agar UU PPA dicabut. ”Apa jadinya, jika UU ... Read More »

“BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, mungkin bayi kurang gizi”. Sepenggal lirik lagu musisi kondang Iwan Fals ini sepertinya akan berdengung keras di tahun 2015. Soalnya, pemerintah mengisyaratkan tidak lagi mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), seperti bensin, solar dan minyak tanah. Begitu halnya dengan tarif listrik. Keduanya akan disesuaikan dengan harga keekonomian alis harga pasar. Sejatinya, ... Read More »

Makassar – Tokoh yang terlibat Jaringan Islam Liberal (JIL) dipastikan tidak bisa maju sebagai calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Rapat pembahasan dan penetapan tata tertib dan acara muktamar Muktamar NU ke-32 di Makassar, Selasa, memutuskan salah satu syarat ketua umum adalah tidak terlibat JIL. Persyaratan berikutnya antara lain tidak terlibat organisasi yang ajarannya bertentangan dengan NU, pernah ... Read More »

Jakarta – Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menemukan sejumlah kejanggalan terkait kasus markus pajak Rp 25 miliar. Salah satunya yakni terkait surat pencabutan blokir uang yang ditandatangani Direktur Eksus II Bareskrim Brigjen Pol Raja Erizman pada 26 November 2009. “Soal pengangkatan pemblokiran, lalu bagaimana kasus ini meluncur, lalu tuntutan dan vonis bebas,” kata Sekretaris Satgas Denny Indrayana di kantor Satgas, Jl ... Read More »